Energi Juang News, Jakarta– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi polemik soal penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS. Ia meminta agar pembaruan data tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Purbaya Tegaskan Tujuan Pembaruan Data
Purbaya menjelaskan bahwa pemutakhiran data PBI JK dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Agar lebih tepat melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Jadi pemutakhirannya jangan bikin keributan,” ujarnya.
Ia menilai, perubahan data seharusnya memperbaiki tata kelola program, bukan menimbulkan kesalahpahaman. Pemerintah, kata dia, perlu berkomunikasi secara terbuka agar masyarakat memahami alasan dan manfaat kebijakan tersebut.
Usul Masa Transisi dan Sosialisasi
Purbaya menyarankan pemerintah agar tidak langsung menonaktifkan peserta dari daftar PBI JK. Ia mengusulkan adanya masa transisi selama dua hingga tiga bulan untuk sosialisasi.
Baca juga : Penonaktifan BPJS PBI dan Bayang-bayang Negara Gagal
“Begitu masyarakat tahu mereka sudah tidak masuk dalam daftar PBI, langsung lakukan sosialisasi, sehingga mereka bisa ambil langkah lain, misalnya membayar secara mandiri,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan itu akan mencegah kebingungan sekaligus memberi waktu bagi warga untuk beradaptasi.
Jangan Rugi karena Kebijakan Tergesa
Purbaya mengingatkan agar kebijakan tidak menimbulkan dampak negatif bagi peserta yang masih menjalani pengobatan. Ia menilai penonaktifan mendadak justru merugikan negara.
“Tapi jangan sampai yang udah sakit, tiba-tiba mau cek darah atau cuci darah lagi, langsung dinyatakan nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa langkah pemerintah seharusnya menjaga citra dan efektivitas program, bukan mempersulit masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Fokus pada Manajemen, Bukan Anggaran
Menurut Purbaya, kendala utama dalam kisruh data PBI JK bukan pada besaran dana, melainkan di sisi operasional, manajemen, dan sosialisasi.
“Kalau uang yang saya keluarkan jadi lebih efisien, saya dukung. Tapi kalau angkanya sama, malah ribut, itu rugi besar,” imbuhnya.
Ia menambahkan, total peserta PBI JK saat ini masih sekitar 96 juta jiwa dari target 98 juta. Karena itu, pemerintah perlu memastikan mekanisme pendataan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
Redaksi Energi Juang News
