Energi Juang News, Jakarta- PDI Perjuangan (PDIP) masih menunggu respons dari Badan Gizi Nasional (BGN) atas surat resmi yang telah dikirimkan beberapa waktu lalu. Surat tersebut berkaitan dengan permintaan data mengenai dugaan keterlibatan kader partai dalam pengadaan program pemerintah.
Langkah itu ditempuh setelah muncul pernyataan dari pejabat BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik ikut terlibat dalam pengadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). PDIP mengaku ingin memastikan tidak ada anggotanya yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi.
PDIP Minta BGN Berikan Data Kader Terlibat MBG
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan hingga kini partainya belum menerima balasan dari BGN. Padahal, menurutnya, surat tersebut dikirim sebagai tindak lanjut atas pernyataan Wakil Kepala BGN mengenai keterlibatan sejumlah partai politik dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut,” ujar Hasto kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).
Hasto menegaskan, informasi tersebut diperlukan agar partainya dapat melakukan verifikasi sekaligus mengambil langkah pembenahan apabila memang terdapat kader yang ikut dalam pengadaan program tersebut.
Menurut dia, karena pernyataan itu disampaikan oleh pejabat resmi BGN, PDIP merasa perlu meminta data yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi di internal partai.
Tegaskan Larangan Cari Keuntungan dari Program Rakyat
Hasto menekankan PDIP telah memiliki kebijakan yang melarang seluruh kader maupun anggotanya mencari keuntungan dari program pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat.
Ia menyebut program seperti Makan Bergizi Gratis harus dijalankan sepenuhnya untuk kepentingan publik, bukan dijadikan sarana memperoleh manfaat finansial oleh kader partai.
“Partai sudah mengambil suatu kebijakan bahwa setiap anggota dan kader partai dilarang terlibat dalam proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Siapkan Surat Kedua Jika Belum Ada Respons
Hingga saat ini, PDIP masih menantikan jawaban resmi dari BGN terkait permintaan data tersebut.
Apabila dalam waktu dekat belum ada tanggapan, Hasto memastikan partainya akan kembali mengirimkan surat kepada BGN sebagai tindak lanjut atas permohonan informasi yang telah diajukan.
“Kalau belum ada jawaban, nanti kita kirim surat yang kedua,” ujar Hasto.
Redaksi Energi Juang News
