Energi Juang News, Jakarta – Harga biosolar atau solar subsidi saat ini dipatok Rp 6.800 per liter, sedangkan jenis Pertamina Dex Rp25.200 per liter. Disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi yang mencapai Rp18.400 per liter tersebut memberikan celah untuk diselewengkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR, Rabu (9/9/2026), Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menegaskan pihaknya mewaspadai rawan kebocoran tersebut.
“Nah in juga menjadi faktior yang harus kita antisiapsi untuk oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan ini,” kata Mars Ega. Karena itu Pertamina Patra Niaga terus berupaya mengirimkan distribusi terbaik agar hak-hak masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi bisa mendapatkan dan terjaga sehingga pasokan BBM berjalan lancar.
Barekrim Polri Tindak 804 Tersangka
Mars Ega menegaskan, sesuai Perpres 191/2014 BBM bersubsidi baik bensin maupun solar tidak boleh dipergunakan untuk sektor industri termasuk angkutan perkebunan hingga pertambangan.
Terkait pengawasan tersebut, Pertamina Patra Niaga berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk membentuk kerja sama pengawasan dalam pelaksanaan di lapangan. Termasuk untuk mengawasi agar solar subsidi tersebut tidak dimanfaatkan oleh industri.
Dittipidter Bareskrim hari Senin (7/9.2026) mengumumkan hingga kini telah menindak 804 orang tersangka dan 617 laporan polisi diproses dalam pengungkapan berbagai modus penyelewengan distribusi solar subsidi dan gas. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Irhamni menggelar pertemuan strategis dengan Direksi Pertamina Patra Niaga untuk memperkuat pengawasan berbasis data.
Bareskrim dan Pertamina sepakat membentuk Posko Bersama untuk melakukan analisis, evaluasi, serta surveillance di titik rawan penyalahgunaan. Wilayah yang terindikasi rawan adalah mulai dari Sumatra, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.
