Energi Juang News, Jakarta – Rangkaian sidang MK telah mengungkap kegelapan politik dan menguliti kelemahan posisi hukum pihak termohon. Kalau selama ini rekam jejak Mahkamah Konstitusi (MK) cenderung ”cari aman”, dengan menghitung dampak politik dan keamanan negara, di putusan untuk kasus ijazah Gibran karakter itu tidak hilang.
Menurut Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Henri Subiakto, putusan MK yang dibacakan Selasa (6/10/2026) malam menyebutkan, Gibran terbukti tidak memiliki ijazah setara SLTA. Tapi dalam amar putusannya MK menolak permintaan pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran karena pertimbangan di luar kewenangan. Putusannya Gibran akan terus jadi Wapres, tidak didiskualifikasi oleh MK.
Henri menilai kondisi tersebut cacat secara moral dan etika hukum sehingga akan menjadi persoalan politik yang melekat pada Gibran. Putusan MK memang tidak menggoyang kekuasaan secara langsung namun menciptakan luka legitimasi yang panjang dan bisa menjadi persoalan politis. Gibran dan pemerintahan tetap aman secara hukum, hanya dampaknya lebih ke ranah persepsi publik dan narasi politik ketimbang perubahan struktural yang segera.
Potensi Lanjutan dari Putusan MK
MK secara eksplisit menyerahkan persoalan itu ke “lembaga terkait yang berwenang” sesuai UUD 1945. Secara teoretis, lanjut mantan Staf Ahli Komdigi tersebut, hal ini membuka ruang bagi peran DPR dan MPR untuk meneruskannya menjadi impeachment jika ada dugaan pelanggaran berat. Atau membiarkan keadaan dengan hilangnya legitimasi moral pada Wapres Gibran.
Ke depannya tergantung kekuatan politik yang menguasahi parlemen. Tergantung kemauan dan dinamika politik di DPR dan MPR. Mau dilanjutka atau tidaknya proses itu sangat tergantung dari kehendak politik Presiden Prabowo bersama para Ketua partai koalisi. Sekarang bolanya ada di tangan Prabowo.
Dilihat dari manuver politiknya pasca reshuffle yang menggeser sejumlah orang kepercayaan Jokowi, ini menunjukkan Prabowo kini memegang peran sentral sebagai satu satunya penguasa yang menentukan dan mengendalikan kontrol terhadap arah jalannya politik dan hukum di negeri ini.
Prabowo Penentu Nasib Gibran dan Dinasti Jokowi
Henri Subiakto mengungkapkan, Prabowo yang menentukan bagaimana nasib Gibran dan Dinasti Jokowi ke depan. Selama dua tahun menjabat presiden bersama kekuatan politik pendukungnya, Prabowo berhasil melakukan konsolidasi yang mengukuhkan kekuasaanya.
Di sisi lain hal tersebut sekaligus secara tidak langsung melemahkan struktur kekuasaan yang dibangun Jokowi. Prabowo yang sebelumnya terkesan lemah di hadapan Jokowi, belakangan tampil bak tokoh Odyssey dalam mitologi Kuda Troya. Prabowo berani menunjukkan jati diri setelah benar benar pegang kendali sebagai penguasa negeri ini.
Prabowo makin percaya diri dan menunjukkan menguasai kendali langsung pemerintahan, dan parlemen. Prabowo telah menempatkan orang-orang kepercayaannya dengan menggeser orang-orang Jokowi ke posisi yg tidak terlalu strategis lagi.
Henri Subiakto menyimpulkan, jika selama ini Wapres Gibran itu punya posisi kuat, bahkan jadi tumpuan masa depan politik Jokowi, pasca putusan MK, posisi Gibran akan serba salah. Ia dibatasi beban delegitimasi dan tekanan sosial yang mempertanyakan ada tidaknya rasa malu pasca dikuliti oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Wapres yang tidak memiliki ijazah SLTA.
Redaksi Energi Juang News.
