Penggerebekan yang membongkar praktik judi online (judol) di sebuah rumah dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, pada Minggu, 4 Oktober 2026, bukan sekadar tindak pidana biasa. Peristiwa ini merupakan kecolongan luar biasa sekaligus alarm keras atas merosotnya disiplin dan integritas di jantung institusi pertahanan negara.
Fakta bahwa rumah dinas—yang seharusnya menjadi simbol kehormatan, disiplin, dan steril dari aktivitas ilegal—justru disewakan oleh perwira aktif kepada sindikat judi online menunjukkan adanya kerapuhan struktural yang tidak boleh dianggap remeh.
Jika dibingkai melalui lensa sosiologi militer dan teori profesionalisme, insiden ini mencerminkan kegagalan akut dalam internalisasi nilai-nilai kemiliteran. Teori Profesionalisme Militer yang dicetuskan Morris Janowitz menegaskan bahwa seorang perwira profesional tidak hanya diukur dari kecakapan tempurnya, tetapi juga dari komitmen moral yang tinggi serta kepatuhan mutlak terhadap norma etik institusi. Ketika seorang perwira melakukan komersialisasi aset negara untuk kepentingan pribadi—terlebih memfasilitasi kejahatan terorganisir seperti judi online—ia telah mengkhianati esensi profesionalisme militer dan mencoreng marwah institusi.
Sedangkan teori Pengawasan dan Kontrol Organisasi yang digagas Etzioni menegaskan, dalam organisasi hierarkis seperti militer, kontrol kepemimpinan (command control) adalah urat nadi operasional. Lemahnya pengawasan melekat (waskat) dari para komandan satuan membuktikan adanya disfungsi struktural. Ketika fasilitas negara dapat disalahgunakan secara leluasa, hal ini mengindikasikan bahwa rantai komando dan fungsi kontrol internal mengalami kelumpuhan sementara yang sistemik.
Dalam doktrin kemiliteran, prinsip pertanggungjawaban komando (command responsibility) bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar. Seorang komandan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan, kelalaian, atau pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya di dalam wilayah teritorial dan fasilitas yang berada di bawah yurisdiksinya.
Oleh karena itu, tuntutan agar Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengambil tanggung jawab penuh atas insiden Cijantung ini sangat beralasan. Pertanggungjawaban ini tidak berhenti pada pemecatan atau proses hukum terhadap oknum perwira yang bersangkutan, melainkan pada langkah-langkah korektif yang fundamental.
Salah satu hal yang harus dilakukan adalah, melakukan investigasi dan penertiban total terhadap seluruh rumah dinas dan aset TNI di berbagai wilayah guna memastikan tidak ada lagi praktik penyewaan ilegal atau penyalahgunaan fungsi.
Lalu, pengawasan melekat dan penegakan sanksi tanpa pandang bulu (zero tolerance) bagi siapa pun yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam sindikat judi online yang sedang diberantas oleh negara, juga harus diperketat.
TNI lahir dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. Keterlibatan oknum militer dalam bisnis haram judi online yang menyengsarakan masyarakat kecil adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Maka, penggerebekan di Cijantung harus menjadi titik balik bagi TNI untuk melakukan pembersihan internal secara besar-besaran. Negara tidak boleh berkompromi dengan pihak mana pun, termasuk oknum aparat berseragam, yang merusak ketahanan moral bangsa dari dalam.
Jika institusi militer gagal membersihkan diri dari cengkeraman kejahatan transnasional seperti judi online, maka pertahanan negara bukan lagi diruntuhkan oleh musuh dari luar, melainkan keropos dari dalam akibat runtuhnya integritas moral para penjaganya.
Redaksi Energi Juang News
