Konflik berkepanjangan di Timur Tengah, khususnya konfrontasi bersenjata antara kelompok Houthi di Yaman dan koalisi pimpinan Arab Saudi, kerap kali dipandang sekadar sebagai perselisihan regional atau pertikaian sektarian. Namun, jika dibaca melalui kacamata geopolitik yang lebih luas, perang yang terus berkobar ini sejatinya merupakan perang perwakilan (proxy war) yang menjadi manifestasi persaingan dua kekuatan besar: poros Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Realitas tragis yang menimpa Yaman, Saudi dan kawasan sekitar memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Di tengah tarikan gravitasi geopolitik dunia yang kian memanas, konstelasi Houthi–Arab Saudi menjadi bukti nyata dan tak terbantahkan bahwa Politik Luar Negeri Bebas-Aktif yang dianut Indonesia bukanlah sekadar jargon sejarah, melainkan strategi bertahan hidup (survival strategy) yang paling tepat dan rasional.
Untuk memahami bagaimana sebuah negara atau kelompok terseret dalam pusaran perang, kita perlu melihat struktur aliansinya. Kelompok Houthi merupakan elemen kunci dari apa yang dinamakan Iran sebagai “Axis of Resistance” (Poros Perlawanan)—sebuah jaringan aktor negara dan non-negara yang dibentuk untuk membendung pengaruh Barat dan Israel di kawasan. Di sisi lain, Arab Saudi secara historis bertindak sebagai jangkar strategis dan mitra keamanan utama Amerika Serikat di Timur Tengah.
Ketika Teheran dan Washington saling berhadapan dalam perebutan pengaruh hegemonik, arena tempurnya tidak selalu terjadi di tanah mereka sendiri. Tanah Yaman dan kawasan Teluk-lah yang menjadi panggung pertumpahan darah. Ketika sebuah aktor atau negara memilih untuk menyandarkan keamanan dan orientasi politik luar negerinya secara total kepada salah satu blok kekuatan global, mereka secara otomatis mengimpor musuh dari blok lawan. Arab Saudi menjadi sasaran rudal dan drone Houthi, sementara rakyat Yaman menanggung krisis kemanusiaan yang dahsyat.
Inilah risiko terbesar dari politik luar negeri yang terikat pada aliansi militer atau blok geopolitik: negara tersebut menjadi “papan catur” bagi kepentingan kekuatan asing.
Di sinilah letak kecerdasan para founding fathers Indonesia. Ketika Mohammad Hatta memformulasikan prinsip “Mendayung di Antara Dua Karang” pada tahun 1948, Indonesia menegaskan menolak untuk mengekor pada Blok Barat maupun Blok Timur.
“Bebas” tidak berarti pasif atau netral buta. Bebas berarti Indonesia tidak terikat pada pakta pertahanan (military alliance), tidak membiarkan wilayahnya dijadikan pangkalan militer asing, dan bebas menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional serta keadilan dunia. “Aktif” berarti Indonesia terus berinisiatif membangun perdamaian global dan menjalin hubungan baik dengan semua pihak.
Bayangkan jika Indonesia mengikatkan diri pada salah satu blok pakta militer global. Setiap kali blok tersebut berkonflik dengan rivalnya—baik di Laut Cina Selatan, Eropa Timur, maupun Timur Tengah—Indonesia akan secara otomatis terseret menjadi target perseteruan.
Faktanya, Indonesia dapat berdiplomasi dan berdagang dengan AS, Tiongkok, Rusia, Iran, maupun negara-negara Arab tanpa harus menjadi instrumen konfrontasi bagi salah satu pihak.
Hal itupun membuktikan Indonesia tidak bisa diatur atau dipaksa untuk ikut berperang dalam konflik yang bukan milik rakyat Indonesia.
Tentu ada kritikus yang menganggap politik Bebas-Aktif membuat Indonesia terkesan “main aman” atau tidak tegas. Namun, perselisihan Houthi–Arab Saudi membuktikan sebaliknya: memilih untuk tidak memihak pada blok geopolitik adalah tindakan kalkulatif yang menyelamatkan sebuah bangsa dari kehancuran perang.
Di tengah memanasnya rivalitas AS-Tiongkok dan ketegangan multipolar dunia saat ini, godaan untuk bersekutu dengan salah satu kekuatan besar akan selalu ada—baik melalui iming-iming investasi maupun jaminan keamanan. Namun, Indonesia harus konsisten memegang teguh kompas Bebas-Aktif.
Perang antara Houthi dan Arab Saudi adalah pengingat yang pahit: ketika sebuah negara membiarkan dirinya menjadi bagian dari poros persaingan adidaya, rakyatnyalah yang membayar harganya dengan darah dan air mata. Politik Luar Negeri Bebas-Aktif adalah benteng terbaik yang menjaga Indonesia tetap berdiri tegak, berdaulat, dan damai di tengah badai geopolitik dunia.
Redaksi Energi Juang News
