Energi Juang News, Jakarta- MAKI melaporkan isu dua pegawai senior KPK berinisial TS dan MS yang diduga kuat membocorkan dokumen serta informasi rahasia penanganan kasus tersangka dugaan suap pengurusan HGB di Kementrian ATR/BPN Arif Sugiyanto.
Bagaimana tidak? Lembaga yang logonya digadang-gadang sebagai lambang kesucian antirasuah ini kembali diguncang skandal internal yang membuat publik garuk-garuk kepala.
Mari kita bedah perkara ini dengan kacamata yang sedikit lebih santai, karena kalau terlalu serius, tensi darah kita bisa ikut naik melebihi anggaran pengadaan gorden DPR.
Bayangkan wajah para penyidik saat menatap layar komputer. Mereka mungkin berharap menemukan obrolan sandi berkode “apel malang” atau “kardus durian”.
Namun, alih-alih kode rahasia, mereka justru menemukan jejak obrolan mesra, intens, dan sangat akrab dengan rekan kerja mereka sendiri di kantor! HP milik Arif Sugiyanto ternyata berfungsi layaknya hotline internal KPK.
Hubungan ini bahkan dikonfirmasi langsung oleh Arif saat diperiksa, dengan gaya teman dekat.
Dua pegawai yang dilaporkan MAKI ini bukan staf biasa yang tugasnya hanya memfotokopi dokumen atau menyeduh kopi. Mereka adalah pemain lama yang punya portofolio mentereng.
Keduanya kebetulan merupakan mantan anggota kepolisian yang kini berstatus sipil di KPK. Kombinasi yang sangat paripurna untuk memahami luar-dalamnya dunia hukum dan “sampingan”-nya.
Berbekal pasokan informasi segar dari TS dan MS, mantan Bupati Kebumen ini membuka praktik “konsultasi hukum” di sebuah rumah mewah di kawasan elit Taman Patra.
Arif bahkan sempat menebar rumor di luar bahwa dirinya adalah mantan penyidik KPK.
Dengan modal gosip dan informasi akurat dari “orang dalam”, siapa yang tidak percaya?
Orang yang baru dipanggil sebagai saksi pun langsung sujud syukur merasa menemukan juru selamat.
Ketua Dewas KPK, Gus Rizal, sudah mengonfirmasi bahwa mereka memegang bukti digital berupa rekaman percakapan WhatsApp yang cukup untuk membuat ruang sidang etik menjadi panas.
Kini, TS dan MS harus bersiap menghadapi dua jalur ujian: sidang kode etik di Dewas dan pemeriksaan disiplin di Inspektorat.
ika terbukti bahwa bocoran ini merusak jalannya penyidikan, mereka tidak hanya akan kehilangan pekerjaan, tetapi juga berpotensi mencicipi dinginnya jeruji besi dengan pasal obstruction of justice (merintangi penyidikan).
Sebuah akhir yang ironis bagi orang-orang yang dulunya digaji negara untuk menangkap orang yang merintangi keadilan.
Pada akhirnya, kita hanya bisa berharap Dewas KPK kali ini bisa bertindak tegas dan tidak hanya berakhir dengan sanksi “teguran simpatik” atau sekadar potongan gaji yang tidak seberapa dibanding pinjaman 70 miliar tanpa surat.
Kita tunggu saja, apakah drama komedi ini akan berlanjut ke musim berikutnya, atau justru berakhir antiklimaks di meja sidang etik biasa.
