Energi Juang News, Jakarta – Pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka yang resmi disampaikan kepada Pimpinan MPR hari Kamis (12/11/2026) mendapat sorotan media-media internasional.
Al Jazeera menulis, Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka, putra mantan Presiden Joko Widodo, telah mengajukan surat pengunduran diri di tengah sengketa mengenai kualifikasi pendidikannya.
Nikkei Asia membuat judul “Wakil Presiden RI Gibran mengundurkan diri, menandai berakhirnya hubungan Prabowo-Widodo.” Media asal Jepang ini menulis, putra mantan presiden tersebut menghadapi pemakzulan menyusul kontroversi ijazah sekolah dan penyadapan.
Sedangkan South China Morning Post memberi judul, Gibran resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Indonesia di tengah skandal ijazah. Lalu ditulis Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan parlemen pada hari Kamis, di tengah skandal yang menyangkut ijazah sekolah menengahnya.
The Strait Times menulis Wakil Presiden Indonesia Gibran mengundurkan diri di tengah tekanan dari para anggota parlemen. Sehari setelah berjanji untuk melawan putusan pengadilan yang mempertanyakan kredensial pendidikannya, Wakil Presiden Indonesia Gibran telah mengundurkan diri.
Media asal Singapura ini melaporkan, pengunduran dirinya terjadi setelah 120 anggota parlemen dari kedelapan partai di DPR mengajukan mosi pendapat terhadapnya pada 11 November—langkah formal pertama menuju pemakzulan. Mosi tersebut sedianya akan disahkan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada 12 November, sebelum kabar mengenai pengunduran diri Gibran mencuat.
Sementara kantor berita AP menulis, Wakil Presiden Indonesia mengundurkan diri pada hari Kamis di tengah meningkatnya pertanyaan mengenai kelayakannya untuk menjabat, menyusul putusan pengadilan baru-baru ini yang mempersoalkan kredensial pendidikannya.
Gibran Rakabuming Raka, putra mantan Presiden Joko Widodo yang berusia 39 tahun, menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) — lembaga legislatif tertinggi di negara ini.
Penyelidikan terkait kredensial akademik ini tampaknya tidak berkaitan dengan investigasi atas dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi kepolisian dalam penyadapan yang menargetkan presiden.
