Energi Juang News, Jakarta- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memproses aduan perihal dugaan selundupan pasal di PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang dilakukan KPU. Aduan itu diajukan usai Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari Wapres.
DKPP pun akan menyidangkan aduan yang telah memenuhi syarat.
“Masih tetap diproses. Ada empat aduan yang memenuhi syarat administrasi dan materialnya. Segera akan dijadwalkan sidang,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito, Sabtu (14/11/2026).
Heddy menegaskan aduan-aduan itu berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu. Heddy mengatakan proses penanganan aduan di DKPP tak punya kaitan dengan pengunduran diri Gibran.
“Aduan itu terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan KPU dan Bawaslu pada pemilu atau Pilpres 2024. Begitu kan yang jadi kewenangan DKK?” ujarnya.
“Tidak ada kaitannya (dengan Gibran mundur). Dua hal yang berbeda substansi,” sambungnya. Dia menjelaskan pengaduan yang masuk ke DKPP berfokus pada dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, sehingga prosesnya tetap berjalan sesuai kewenangan lembaga tersebut.
“Pengunduran diri itu lain soal. Karena Pengaduan ke DKPP berkaitan dengan etik penyelenggaraan pemilu,” tuturnya. Namun, Heddy belum memberikan kepastian jadwal sidang. Dia meminta publik menunggu informasi resmi setelah jadwal persidangan ditetapkan.
“Nanti kita info, kalau sudah dijadwalkan,” tuturnya.
Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak mengadukan para komisioner KPU RI ke DKPP. Laporan itu disampaikan Denny bersama KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing. Menurut mereka, Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 adalah selundupan. Ia menyinggung soal pasal manipulatif.
Redaksi Energi Juang News
