Gerak News, Tel Aviv- Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini mengutuk keputusan Israel pada Senin yang melarang badan itu beroperasi di negaranya, menyebut pengesahan UU tersebut ‘belum pernah terjadi sebelumnya dan memperingatkan dampak parah bagi warga Gaza.

“Pemungutan suara oleh Parlemen Israel (Knesset) terhadap UNRWA malam ini belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi preseden yang berbahaya. Pemungutan suara ini menentang Piagam PBB dan melanggar kewajiban Negara Israel berdasarkan hukum internasional,” tulis Lazzarini di X.

Keputusan Israel itu adalah kampanye tanpa henti yang mendiskreditkan UNRWA dan meragukan perannya dalam menyediakan bantuan dan layanan pembangunan manusia bagi pengungsi Palestina,” imbuhnya, seraya mengatakan undang-undang tersebut akan semakin menghancurkan warga Palestina, yang telah menghadapi “lebih dari setahun neraka.”

Lazzarini menunjukkan kekhawatiran bahwa larangan tersebut akan merampas hak lebih dari 650.000 anak-anak Palestina di Gaza untuk mendapat pendidikan, mengancam seluruh generasi. Dia menyebut pengesahan Knesset atas UU tersebut sebagai “hukuman kolektif”, menekankan bahwa UU itu hanya akan meningkatkan tantangan yang sudah dihadapi Palestina.

“Menghentikan UNRWA dan layanannya tidak menghilangkan status pengungsi warga Palestina,” kata Lazzarini, mencatat bahwa status ini dilindungi berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB yang terpisah sampai “solusi yang adil dan abadi” dicapai bagi Palestina.

Ia juga menekankan dampak yang lebih luas dari larangan tersebut, dan memperingatkan bahwa jika UU tersebut tidak ditentang, maka UU itu dapat “melemahkan mekanisme multilateral bersama yang dibangun setelah Perang Dunia 2.”

Sebelumnya, Knesset Israel meloloskan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di negara itu, yang dapat memengaruhi pekerjaannya di Gaza.

Redaksi Gerak News

Gerak News, Tel Aviv- Otoritas Israel pada Senin meloloskan sebuah undang-undang yang melarang badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di negara itu, yang dapat mempengaruhi pekerjaan badan itu di Gaza.

“Sidang pleno Knesset pada Senin malam pada pembacaan kedua dan ketiga menyetujui UU untuk memutuskan hubungan resmi dengan dan menghentikan aktivitas UNRWA, yang beberapa operatornya diduga berpartisipasi dalam pembantaian (oleh kelompok Palestina Hamas) pada 7 Oktober (tahun lalu),” kata sebuah laporan oleh harian Israel Yedioth Ahronoth.

Pemungutan suara pada Senin menunjukkan 92 dari 120 anggota Knesset mendukung pelarangan tersebut, dan 10 menolak.

UU tersebut akan berlaku dalam 90 hari.

Di bawah UU baru itu, yang didukung sebagian besar anggota Knesset, UNRWA “tidak akan mengelola institusi apapun, memberikan layanan apapun, atau melakukan kegiatan apapun, baik secara langsung atau tidak langsung di wilayah kedaulatan Israel,” sebut laporan itu.

Undang-undang tersebut selanjutnya menetapkan bahwa “kegiatan UNRWA di Yerusalem Timur akan dihentikan dan kewenangan badan tersebut akan diserahkan kepada tanggung jawab dan kendali Israel.”

RUU terpisah dari anggota Knesset Ron Katz, Yulia Malinovsky dan Dan Illouz, yang disetujui oleh anggota parlemen dengan suara 87-9, mengamanatkan agar Israel memutuskan semua hubungan dengan UNRWA, yang melarang kerja sama atau hak istimewa apa pun yang sebelumnya dimiliki badan tersebut.

UU baru tersebut membatalkan perjanjian 1967 yang mengizinkan UNRWA beroperasi di Israel, menghentikan kegiatannya di negara tersebut, dan melarang kontak antara pejabat Israel dan karyawan lembaga tersebut. UU itu juga menetapkan bahwa staf UNRWA tidak akan menerima visa diplomatik, menurut harian tersebut.

Dengan disahkannya UU tersebut, kementerian luar negeri dan dalam negeri Israel tidak akan lagi mengeluarkan visa masuk kepada karyawan UNRWA, pejabat bea cukai Israel tidak akan menangani barang impor lembaga tersebut, dan pengecualian pajak akan dicabut.

UNRWA juga akan kehilangan status diplomatik dan kekebalan yang didapatkan sejak 1967, lapor Yedioth Ahronoth.

Pada 22 Juli, Knesset meloloskan pembacaan pertama RUU untuk melarang operasi UNRWA di Israel dan mencabut kekebalan diplomatik para stafnya.

Meskipun ada dukungan luas terhadap UU tersebut, baik koalisi maupun oposisi menyuarakan kekhawatiran bahwa pemungutan suara atau penerapannya akan tertunda karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah berada di bawah tekanan besar dalam beberapa minggu terakhir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat karena kurangnya badan alternatif yang akan memberikan tanggapan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza,” lapor surat kabar itu.

Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Israel pada Minggu memperingatkan bahwa jika UU disahkan pada pembacaan kedua dan ketiga, keanggotaan Israel di PBB kemungkinan dihentikan, karena telah melanggar Piagam PBB, menurut laporan itu.

Dalam pernyataan bersama pada Senin, menteri luar negeri Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris mendesak Israel untuk menghentikan undang-undang tersebut, dan menyatakan “kekhawatiran yang mendalam,” terutama mengingat krisis kemanusiaan di Gaza.

Israel menuduh staf UNRWA terlibat dalam serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023 oleh Hamas, dengan menuduh bahwa program pendidikan lembaga tersebut “mempromosikan terorisme dan kebencian.”

UNRWA, yang berkantor pusat di lingkungan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya tetap netral, hanya berfokus pada dukungan bagi para pengungsi.

Redaksi Gerak News