Gerak News, Jakarta- Yayasan Perlindungan Sosial Indonesia (INSP!R Indonesia) sebagai salah satu lembaga masyarakat sipil yang fokus pada isu perlindungan sosial, dalam rangka menyongsong Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang terus mengembangkan perlindungan sosial khususnya program jaminan sosial untuk mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam satu dekade penyelenggaraan jaminan sosial di bawah payung UU SJSN, sudah semakin bertambah kepesertaan jaminan sosial yang menunjukkan sudah semakin banyak rakyat Indonesia yang mengakses manfaat jaminan sosial.

Dengan mengacu pada Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan jaminan sosial sebagai hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia, dan mengamanatkan Negara mengembangkan jaminan sosial, melalui kehadiran UU SJSN dan UU BPJS, per akhir Desember 2023 kepesertaan Jamian Kesehatan Nasional telah mencapai 267,3 juta jiwa yang menjadi terbesar di Asia, sedangkan Jaminan Sosial ketengakerjaan telah mencapai  41,5 juta pekerja atau 30 persen jumlah tenaga kerja di Indonesia.

Sudah banyak rakyat tertolong dengan kehadiran program JKN, dan sudah banyak pekerja yang terlindungi ketika pekerja mengalami resiko kecelakaan kerja hingga kematian. Namun demikian program jaminan sosial yang tahun ini sudah memasuki tahun kesebelas masih memiliki berbagai masalah yang harus juga diselesaikan sehingga hak konstitusional rakyat benar-benar bisa mensejahterakan rakyat sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

Permasalahan yang terjadi dikontribusi oleh persoalan subtansi hukum yaitu regulasi yang masih belum menjamin hak kepesertaan dan hak manfaat serta hak atas pelayanan yang layak dan inklusif jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Selain masalah substansi hukum, permasalahan struktur hukum yaitu peran dan tugas Pemerintah sebagai penyelenggara dan pengawas serta penegak hukum atas jamian sosial masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga hak rakyat atas akses kepesertaan, akses manfaat dan akses pelayanan yang layak dan inklusif masih terkendala.

Demikian juga dengan program Bantuan Sosial yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemda, masih terjadi persoalan inclusion error (ada orang mampu yang mendapatkan bansos) dan exclusion error (orang miskin dan tidak mampu tidak mendapat bansos). Bansos kerap kali menjadi instrument politik dalam pemilu sehingga tujuan bansos menjadi bias dan uang negara menjadi bancakan politik calon. Pilkada serentak di November 2024 nanti pun rentan menggunakan bansos sebagai instrumen politik, khususnya penguasa yang memiliki akses mengatur bansos.

Menjelang 79 tahun kemerdekaan, dengan pendapatan per kapita menembus angka 5.400 USD dan menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country), seharusnya Negara Indonesia sudah mampu menciptakan Perlindungan Sosial (yaitu jaminan sosial dan bantuan sosial) yang bersifat universal, Adaptif dan inklusif. Keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saat ini justru dibalut dalam semangat yang tidak produktif seperti keinginan untuk memaksakan IKN diselesaikan dalam waktu singkat dengan focus anggaran ke IKN sehingga mengorbankan anggaran untuk kesejahteraan rakyat.

Beberapa masalah yang dipotret oleh INSP!R Indonesia atas akses kepesertaan, manfaat dan layanan yang belum layak dan inklusif tersebut antara lain :

1.      Masih adanya permasalahan atas akses kepesertaan di jaminan sosial. Di program JKN, masyarakat miskin dan tidak mampu yang seharusnya dimudahkan menjadi peserta JKN dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) namun hingga saat ini masih banyak masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak menjadi peserta atau menjadi nonaktif karena dinonaktifkan sepihak oleh Pemerintah. Masih ada 50 jutaan rakyat Indonesia yang status kepesertaannya nonaktif dikarenakan adanya tunggakan iuran yang tidak mampu dibayar peserta mandiri dan dinonaktifkannya peserta PBI dari APBN maupun APBD.

Di program jaminan sosial Ketenagakerjaan, khususnya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) serta Jaminan Hari Tua (JHT), masyarakat pekerja miskin dan tidak mampu (termasuk pekerja Disabilitas) belum mendapat akses kepesertaan program JKK, JKm dan JHT sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diamanatkan Pasal 14 dan Pasal 17 UU SJSN dan pernah dijanjikan Pemerintah di RPJMN 2020 – 2024.

2.      Akses Kepesertaan program Jaminan Pensiun (JP) belum dibuka untuk pekerja informal (bukan penerima upah) termasuk pekerja GIG (pekerja berbasis platform), Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja jasa konstruksi (Jakon) sehingga pekerja bukan penerima upah, PMI dan Jakon pada masa tuanya akan mengalami kendala serius untuk hidup sejahtera karena tanpa topangan jaminan pension.

3.      Belum adanya akses kepesertaan PMI dan Jakon terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pun menjadi persoalan diskriminasi jaminan sosial yang ada saat ini. Program JKP hanya diberikan kepada pekerja penerima upah yang memang sudah memiliki jaminan sosial paripurna.

Dari point 1, 2 dan 3 di atas, dengan mengacu pada pada amanat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan “Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”, SEHARUSNYA Negara memprioritaskan pengembangan system jaminan sosial bagi masyarakat yang lemah seperti pekerja miskin dan tidak mampu, PMI dan Jakon.

4.      Pekerja Disabilitas, orang dengan penyandang disabilitas, adalah salah satu kelompok rentan yang seharusnya dilindungi oleh negara, tetapi masih banyak dari mereka yang tidak menjadi peserta Jaminan sosial, atau menjadi peserta jaminan sosial tetapi dengan biaya sendiri, kebutuhan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang tanpa disabilitas harusnya menjadi salah satu perhitungan kenapa Jaminan soail all covered harus ditanggung oleh negara, bahkan konsesi saja masih menjadi perdebatan tanpa akhir.

5.      Dari sisi manfaat dan pelayanan, Perpres no. 59 Tahun 2024 masih menempatkan peserta JKN yang mengalami tindak kekerasan (seperti KDRT), penganiayaan, trafficking dan terorisme tidak mendapat pelayanan JKN. Korban-korban tersebut mengalami kesulitan mengakses jaminan pelayanan Kesehatan dari JKN, karena penjaminannya diserahkan ke LPSK (harus melalui ranah pidana polisi terlebih dahulu).

6.      Masih adanya obat-obatan yang belum dijamin JKN karena tidak terdaftar di Formularium nasional (fornas), masih adanya RS yang tidak menyediakan obat di apotiknya seperti obat untuk penyadang disabilitas mental, masih adanya oknum RS yang menyuruh pasien JKN membeli obat sendiri padahal menjadi jaminan JKN, merupakan persoalan-persoalan layanan obat yang masih dialami pasien JKN.

7.      Kewajiban pekerja GIG yang berbasis platform didaftarkan oleh aplikator, sesuai amanat Pasal 34 Permenaker no. 5 Tahun 2021, ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Aplikator sehingga masih banyak pekerja GIG Yang tidak terlindungi di jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya program JKK dan JKm.

8.      Pengaturan jaminan sosial Kesehatan bagi PMI di Permenaker no. 4 Tahun 2023 ternyata tidak ditindaklanjuti dengan pemberian akses JKN kepada PMI. Demikian juga jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI, belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan proses sosliasisasi dan akses pelayanan-manfaat serta akses kepesertaan bagi PMI yang sedang bekerja di Negara penempatan.

9.      Makan siang gratis yang menjadi program unggulan Pemerintah Prabowo – Gibran merupakan salah satu bentuk bansos yang harus tepat sasaran sehingga alokasi anggaran tidak menjadi SIA-SIA. Bahwa bansos harus ditujukan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu.

10.   Berbagai program jaminan sosial yang diturunkan oleh pemerintah masih bermasalah dengan data pilah yang berbasis gender dan inklusi sosial yang menjadi gambaran riil masyarakat Indonesia. Program jaminan sosial juga masih belum memberikan akses dan manfaat bagi korban kekerasan untuk mendapatkan bantuan dan layanan kesehatan tanpa diskriminasi dan terjangkau.

Atas seluruh permasalahan di atas , INSP!R Indonesia mendesak Pemerintahan ke depan agar:

1.      Memastikan seluruh rakyat Indonesia yang miskin dan tidak mampu menjadi peserta PBI JKN yang aktif. Tidak ada lagi penonaktifan sepihak. Pemerintah harus berkomunikasi dengan rakyat sebelum menonaktifkan JKN peserta PBI. Kami pun meminta Pemerintah merealisasikan kuota PBI JKN sebanyak 113 juta orang sesuai RoadMap Jaminan sosial yang diatur di Perpres no. 36 Tahun 2023. Pidato presiden menyampikan 92 juta rakyat masyarakat miskin mendapatkan layanan JKN/PBI namun  temuan Insp!R memperlihatkan kualitas dari layanan masih bermasalah.

2.      Tahun ini Pemerintah   harus segera mengimplementasikan program JKK, JKm, dan JHT bagi pekerja miskin dan tidak mampu dalam skema PBI, yang iurannya dibayarkan Pemerintah.

3.      Akses kepesertaan Jaminan Pensiun harus dibuka untuk pekerja bukan penerima upah (informal), PMI dan Jakon sehingga seluruh pekerja memiliki akses penjaminan hari tua tanpa diskriminasi.

4.      Akses kepesertaan program JKP pun harus dibuka untuk peserta PMI dan Jakon serta Bukan Penerima Upah sehingga paska PHK seluruh pekerja berhak atas manfaat bantuan uang tunai, pelatihan dan akses informasi pasar kerja.

5.      Mendesak Pemerintah untuk menjamin korban tindak kekerasan (seperti KDRT), penganiayaan, trafficking dan terorisme dalam skema JKN.

6.      Memastikan peran pengawasan dan penegakkan hukum bagi aplikator yang tidak mau mendaftarkan pekerja GIG dalam jaminan sosial ketenagakerjaan di program JKK dan JKm.

7.      Mendorong akses kepesertaan, manfaat dan pelayanan jaminan sosial Kesehatan dan ketenagakerjaan yang layak bagi PMI di luar negeri.

8.      Memastikan makan siang gratis benar-benar diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu sehingga anggaran bisa mencukupi untuk kualitas dan kuantitas menu yang layak, dan anggaran bisa dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang tidak mampu dan miskin. Dan tidak boleh mengurangi alokasi anggaran bansos yang sudah dianggarkan sebelumnya.

Redaksi Gerak News

Gerak News, Jakarta- Presiden Joko Widodo mengocok ulang atau reshuffle kabinet. Jokowi juga melantik 3 Kepala Badan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Agustus 2024.

Reshuffle kabinet didasari aturan Keppres No 92/P Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara kabinet indonesia maju periode 2019-2024 dan Keppres Nomor 52/M Tahun 20204 tentang pengangkatan Wamenkominfo Kabinet 2019-2024.

Sejumlah menteri yang dilantik hari ini adalah:

1. Menkumham Supratman Andi Atgas

2. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

3. Kepala BKPM/ Menteri Investasi Rosan Roeslani

4.Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo

Sementara Jokowi mengangkat Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Istana Kepresidenan mengatakan pengangkatan Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan. “Agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pada Senin pagi, 19 Agustus 2024.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga mengatakankan ada banyak hal yang perlu disinkronisasi Jokowi kemudian perlu ada percepatan untuk lancarnya transiai pemerintahan.

“Untuk menyongsong pemerintahan baru ke depan,” kata Dasco di Istana Negara.

Pergantian komposisi Kabinet Indonesia Maju hari ini dilakukan menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi. Pada 18 Juli 2024, Jokowi mengganti susunan wakil menteri dengan menunjuk dua orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Pertanian.

Redaksi Gerak News

Judul Buku : Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru

Penulis : M Arief Pranoto dan Hendrajit

Penerbit : Global Future Institute Publisher

Tahun Terbit : 2019

Cetakan : Ketiga

Jumlah Halaman : 238 halaman

Indonesia Terjebak Skema Geopolitik Asing. Penjajahan sering kali digambarkan dengan penguasaan secara total terhadap suatu wilayah tertentu dengan kekuatan militer.

Padahal, penjajahan yang terjadi hari ini juga bisa dilihat dari hegemoni geopolitik dan ekonomi seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap negara berkembang seperti Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan perang asimetris dan penjajahan melalui ekonomi dan geopolitik? Secara umum, topik ini masih sangat tabu bagi khalayak. Skema penjajahan baru ini, awalnya dipelopori oleh China sebagai bentuk perlawanan hegemoni Amerika Serikat yang sangat tangguh di bagian militer.

Dangkalnya kesadaran geopolitik di Indonesia menjadi sebab sekaligus perangkap terjebaknya Indonesia dalam skema kepentingan asing. Sejarah sudah membuktikan sejak era kerajaan, bahwa raja Nusantara tidak sadar perihal pentingnya geopolitik. Akibatnya, peran indonesia di kancah internasional hanya menjadi pasar perebutan geopolitik global, seperti penjajahan dari Negara Barat sebelum Indonesia merdeka.

Kurang lebih, begitulah gambaran Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru yang digambarakan oleh Arief Pranoto dan Hendrajit. Sebab gambaran itulah, yang menjadi dasar dari lahirnya buku yang mengupas secara tuntas bagaimana penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh negara-negara maju kepada negara berkembang seperti Indonesia.

Sejatinya, perang asimetris dan skema penjajahan baru ini akan memberikan wawasan khalayak perihal bagaimana kondisi geopolitik Indonesia. Apakah Indonesia berperan sebagai subjek atau hanya menjadi objek dari hegemoni geopolitik global?

Lewat buku Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru, M. Arief Pranoto dan Hendrajit mencoba menjelaskan skema geopolitik dunia yang berusaha menjajah Indonesia dengan gaya yang lebih santun. Mereka ingin menunjukan bahwa posisi indonesia sebagai pusat perdagangan dunia tidak boleh dihegemoni oleh kepentingan politik asing. Sekaligus ingin mengajak khalayak agar melek terhadap perang asimetris ini.

Arief dan Hendrajit adalah sekawan, mereka memiliki misi yang sama perihal perang asimetris ini. Oleh karenanya, buku ini pun terbit sebagai bentuk keresahan atas kurangnya kesadaran khalayak perihal geopolitik indonesia, lebih-lebih penguasa di negeri ini.

Dalam bukunya, mereka menyinggung perihal dangkalnya kesadaran geopolitik di Indonesia. Baik itu kesadaran masyarakatnya, pun pemangku kebijakan yang tidak cerdik dalam mengambil semua sikap politik yang keliru. Akhirnya, sejarah mencatat bahwa Belanda memperoleh Indonesia sebagai daerah jajahan, ini membuktikan bahwa raja-raja Nusantara saat itu lemah dalam perang asimetris seperti yang disebutkan oleh Arief dan Hendrajit dalam bukunya.

Buku ini menunjukan betapa urgennya memahami secara mendalam perihal perang asimetris dan skema geopolitik global. Mulai dari menggambarkan secara gamblang perihal kesadaran geopolitik publik yang dangkal, sampai pada penjelasan secara rinci bagaimana perang asimetris yang terjadi hari ini.

Namun, sebelum membaca buku ini, sebaiknya kita memiliki pemahaman dasar perihal geopolitik, ekonomi, serta perang moderen itu sepeti apa. Sebab, buku ini hanya berupaya mengupas secara kritis posisi Indonesia di era perang asimetris ini. Selain itu, buku ini tidak begitu gamblang menjelaskan apa itu geopolitik dan perang ekonomi, oleh karenanya perlu ada wawasan awal sebelum masuk pada buku ini.

Arief dan Hendrajit juga banyak menggunakan istilah asing dalam bukunya. Meskipun begitu, hal tersebut tak mengurangi makna yang ingin disampaikan. Maka dari itu, perlu sedikit tenaga tambahan agar mampu memahami maksudnya secara menyeluruh.

(Iranto)

Gerak News- Dua hari setelah Indonesia merdeka, atau tanggal 19 Agustus 1945, Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Soekarno, yang dilantik sebagai Presiden Indonesia pada sehari sebelumnya atau tanggal 18 Agustus 1945, segera menunjuk Achmad Soebardjo, Soetardjo Kartakoesoemo dan Kasman Singodimedjo untuk membentuk Panitia Kecil.

Panitia Kecil ini melanjutkan sidang kedua PPKI untuk membahas soal kementerian–saat itu disebut departemen–, pembagian wilayah Indonesia ke dalam provinsi dan membuat struktur pembantu presiden yang disebut dengan Komite Nasional.

Pada sidang 19 Agustus ini, PPKI menetapkan 12 kementerian. Yaitu Kementerian Kehakiman dengan Menteri Prof. Dr. Mr. Soepomo; Kementerian Kemakmuran dengan Menteri Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo; Kementerian Keamanan Rakyat dengan Menteri Soeprijadi; Kementerian Pengajaran dengan Menteri Ki Hajar Dewantara; Kementerian Penerangan: dengan Menteri Mr. Amir Sjarifuddin; Kementeria Kesehatan dengan Menteri Dr. Boentaran Martoatmodjo; Kementerian Sosial dengan Menteri Mr. Iwa Koesoema Soemantri; Kementerian Pekerjaan Umum dengan Menteri Abikeosno Tjokrosoejoso; Kementerian Perhubungan dengan Menteri Abikeosno Tjokrosoejoso; dan Kementerian Negara dengan Menteri Wachid Hasjim, Mr. R.M. Sartono, Dr. M. Amir, dan Raden Otto Iskandardinata

Untuk pembagian wilayah, Indonesia dibagi ke dalam 8 provinsi. Yaitu Provinsi Sunda Kecil dipimpin I Gusti Ketut Pudja Suroso; Provinsi Jawa Barat dipimpin Sutarjo Kartohadikusumo; Provinsi Jawa Tengah dipimpin R Panji Suroso; Provinsi Jawa Timur dipimpin RA Suryo; Provinsi Sumatera dipimpin Teuku Mohammad Hassan; Provinsi Kalimantan dipimpin Ir Pangeran Mohammad Nor; Provinsi Maluku dipimpin Dr G SSJ Latuharhary; dan Provinsi Sulawesi dipimpin J Ratulangi.

Di hari kedua setelah Indonesia Merdeka juga PPKI membentuk Komite Nasional. Tugas Komite ini adalah membantu Presiden, dan terdiri dari perwakilan setiap daerah.

(Yayan Sopiani)

Gerak News, Jakarta-Otto Hasibuan mengaku dikejutkan dengan pemberitahuan pembebasan bersyarat dari pihak lapas atas kliennya, Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

Otto selaku kuasa hukum mengaku tidak pernah melakukan upaya soal pembebasan Jessica Wongso.

“Saya tidak pernah mengajukan surat (pembebasan bersyarat). Tiba-tiba ketahuan dia mendapatkan itu (remisi).” katanya memberikan keterangan pers di kawasan Senayan, Jakarta, pada Ahad, 18 Agustus 2024.

Otto menuturkan pihaknya sebenarnya sudah berniat mengajukan peninjauan kembali ke Mahakmah Agung. Namun, sekitar tiga pekan lalu ia mendengar rencana pembebasan bersyarat Jessica Wongso. “Dengan demikian tentunya saya menunda PK itu sambil menyelesaikan pengurusan surat administrasi yg berkaitan dengan keluarnya Jessica.” Ujar Otto.

Otto juga membeberkan alasan Jessica Wongso mendapatkan pembebasan bersyarat karena memenuhi semua ketentuan, termasuk berkelakuan baik berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. “Sampai-sampai mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal,” ujar dia.

Pembebasan bersyarat untuk Jesssica berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI Nomor PAS-1703.PK.05.09 Tahun 2024.

Jessica sendiri mangatakan mendapatkan pemberitahuan bebas bersyarat tersebut pada malam sebelumnya. “Memang malam, baru malam sebelumnya.” katanya

Jessica Kumala Wongso dinyatakan bebas bersyarat dari lapas Pondok Bambu per hari ini. Ia mendapat remisi 58 bulan 30 hari, yang diakumulasikan menjadi 5 tahun kurang 1 bulan.

Jessica divonis 20 tahun penjara dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Pembunuhan itu dilakukan dengan memasukkan racun sianida ke kopi yang diminum Mirna. Ia telah mengajukan banding hingga kasasi, tapi semuanya ditolak.

Adapun, selama menjalani masa bebas bersyarat, Jessica harus menjalani wajib lapor hingga 2032. Ia wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara dan akan menjalani pembimbingan hingga 27 Maret 2032.

Redaksi Gerak News