Rabu, Mei 27, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 748

Gus Falah: Urung Pensiun, Ibu Megawati Pemersatu Partai

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Politisi PDI Perjuangan Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menilai, keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang urung pensiun dari partai karena ada pihak lain yang mau ‘mengambil’ PDI Perjuangan, mencerminkan sikap Megawati sebagai pemersatu partai.

Gus Falah menyatakan, dalam sejarah PDI Perjuangan, Megawati sudah teruji dalam menyelamatkan partai dari perpecahan. Termasuk ketika perpecahan itu didalangi oleh kekuasaan.

Kita lihat saja, ketika Kongres Medan 1996 sampai munculnya tragedi 27 Juli, ibu Megawati menyelamatkan partai ini dari perpecahan karena intervensi kekuasaan,” ungkap Gus Falah, Kamis 15 Agustus 2024.

Tokoh Baitul Muslimin Indonesia itu melanjutkan, langkah Megawati menyelamatkan partai juga tampak ketika potensi perpecahan muncul pada Kongres PDI Perjuangan 2005. Ketika periode pertama Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu, PDI Perjuangan mengambil sikap sebagai oposisi.

Jadi, sebagai pemersatu partai, Ibu Megawati memang selalu menyelamatkan partai dari perpecahan di masa-masa genting,” ujar Gus Falah.

“Sehingga, sangat wajar apabila beliau kembali bersikap demikian ketika ada indikasi PDI Perjuangan akan diacak-acak pihak lain,” pungkas Anggota DPR-RI itu.

Sebelumnya, Megawati menyampaikan hal tersebut di hadapan kader dalam pidato politiknya di DPP PDI Perjuangan, tepat setelah pengumuman bacalon kepada daerah yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada serentak 2024 mendatang.

Megawati kemudian menyebut ada pihak yang mau mengambil PDI Perjuangan.

Hal itu membuat Megawati, yang awalnya berpikir untuk pensiun, tergerak untuk kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.

Redaksi Gerak News

Dengar Isu Pengambil-alihan Partai, Megawati Ingin Pimpin PDI Perjuangan Lagi

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri menyatakan niatannya untuk bersedia kembali memimpin Partai berlambang banteng mancong putih.

Diketahui, dalam Rakernas PDIP terakhir di awal tahun ini, para pengurus PDIP sudah meminta kesediaan Megawati untuk kembali menjadi ketua umum periode 2025-2030.

Awalnya, Megawati mengaku resah dengan adanya isu, bahwa ada pihak yang ingin mengambil posisi Ketua Umum PDIP.

Begitu dengar ini kayaknya diambil PDI Perjuangan, saya mau jadi ketua umum lagi,” kata Megawati disambut tepuk tangan oleh peserta acara.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pengumuman calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan gubernur untuk gelombang pertama di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (14/7).

Megawati menyinggung nama Gatot Soebroto dan Ahmad Yani, dua jenderal legendaris milik TNI AD. Lalu, Presiden Kelima RI itu menyampaikan seharusnya di usianya yang 77 tahun ini, dirinya sudah pensiun. Namun, Megawati mendengar aspirasi dari para kader PDIP yang menginginkannya menjadi Ketua Umum PDIP lagi.

Di sisi lain, Megawati sempat menyampaikan kepada Sekjennya Hasto Kristiyanto, bahwa sebenarnya ia ingin menghabiskan waktu bersama keluarga.

Aku bilang sama Hasto, aku pikir dulu, ya, To. Aku rasanya kepingin juga deh ngumpul sama keluarga,” kata Megawati.

Niatan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ternyata tidak menemukan jalan mulus. Megawati mendengar ada pihak yang ingin membegal PDIP. Megawati juga mencontohkan hal tersebut terjadi pada partai politik sebelah, tanpa menyebutkan nama parpol yang ia maksud.

“Ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Aih, gawat,” kata Megawati.

Megawati juga mengutarakan kekecewaan terhadap kadernya di PDIP yang terkadang tidak menurut pada perintahnya. Megawati lalu meminta kepada jajarannya agar patuh pada perintahnya apabila dirinya menjadi Ketua Umum PDIP lagi.

“Mesti turut perintah saya. Iya makanya manis-manis saja sama saya,” kata Megawati.

Putri Proklamator RI Bung Karno ini juga meminta kepada seluruh kadernya agar setia mendampinginya apabila dirinya ditekan dengan alat hukum, seperti yang sudah pernah terjadi.

“Kalau saya dipanggil sama KPK, kamu pada ngikut semua, ya. Gila ya (apabila saya dipanggil KPK). Memangnya saya pernah main korupsi. Opo, opo, cari saja, dah,” kata Megawati.

(Yayan Sopiani)

BMKG Mengingatkan Kemungkinan Megathrust Selat Sunda Yang Bisa Menyebabkan Gempa 8,7 Magnitudo

Penulis
Hendro Alramy
-

Gerak News, Jakarta – Pasca gempa besar dengan Magnitudo (M) 7,1 yang memicu tsunami di Jepang, Jumat (8/8), pukul 14.42.58 WIB itu diketahui berasal dari Megathrust Nankai. BMKG mengingatkan potensi gempa dari dua megathrust yang sudah lama tak melepaskan energi besarnya, bisa saja terjadi.

Sebagai informasi, Megathrust Nankai adalah salah satu zona ‘seismic gap’ atau zona sumber gempa potensial tetapi belum terjadi gempa besar dalam masa puluhan hingga ratusan tahun terakhir.

Saat ini zona itu di duga sedang mengalami proses akumulasi medan tegangan atau stress kerak bumi. Kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Nankai saat ini sama persis yang di rasakan dan di alami oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap Seismic Gap Megathrust Selat Sunda (M8,7) dan Megathrust Mentawai-Suberut (M8,9),” ujar Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, dalam keterangan tertulis, Senin (12/8).

Menurut Daryono, Kedua segmen ini boleh bisa jadi tinggal menunggu waktu karena kedua wilayah itu sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar.

Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 menyebut segmen Megathrust Mentawai-Suberut dan Selat Sunda terakhir kali gempa lebih dari ratusan tahun lalu.

Megathrust Selat Sunda, dengan panjang 280 km, lebar 200 km, dan pergeseran (slip rate) 4 cm per tahun, tercatat pernah ‘pecah’ pada 1699 dan 1780 dengan M 8,5. Kemudian Megathrust Mentawai-Siberut, yang punya panjang 200 km dan lebar 200 km, serta slip rate 4 cm per tahun, pernah gempa pada 1797 dengan M 8,7 dan pada 1833 dengan M 8,9.

Perlu di ketahui Indonesia sendiri di kelilingi 13 zona megathrust berdasarkan peta sumber bahaya gempa (PuSGen) pada tahun 2017. Dan Kesemuanya tersebut, bisa bangkit dari tidurnya yang panjang.

Redaksi Gerak News

Gerindra Umumkan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta 19 Agustus

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa bakal mengumumkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono yang diusung di Pilkada Jakarta, pada Senin, 19 Agustus mendatang.

“Secara resminya kami sepakat agar mengumumkan pada tanggal 19 Agustus, kemungkinan siang atau sore. Saksikan tanggal mainnya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Sejauh ini, menurutnya partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pun masih membahas teknis pengumuman itu digelar secara terpisah atau secara bersamaan.

Walaupun Ketua Umum PAN telah mengumumkan pasangan Ridwan Kamil yakni Suswono, Dasco pun tak menampik hal tersebut. Namun, dia menegaskan Gerindra baru akan secara resmi mengumumkan pasangan itu pada 19 Agustus.

“Ya itu kan nama yang beredar, ada juga ya tadi mungkin Pak Zul sudah ngomong,” kata Dasco.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkap sosok berinisial “S” yang diusulkan sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024 adalah mantan Menteri Pertanian RI sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Suswono.

Dia menjelaskan bahwa Suswono merupakan rekan satu kabinetnya saat ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Untuk itu, Zulhas menepis bahwa sosok inisial “S” merupakan inisial dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo.

Sejauh ini, Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah diusung oleh Partai Golkar dan juga Partai Gerindra untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Di samping itu, Partai Gerindra juga telah mengumumkan bahwa PKS dan PKB akan bergabung dalam koalisi.

Redaksi Gerak News

Pemimpin Berganti, Golkar Terbiasa Hadapi Turbulensi

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan bahwa partai berlambang pohon beringin itu sudah terbiasa dalam menghadapi turbulensi, seperti peralihan kepemimpinan yang berlangsung singkat pada akhir-akhir ini.

Buktinya, kata dia, Airlangga Hartarto yang menyatakan mundur sebagai Ketua Umum pada Minggu (11/8), lalu dua hari kemudian sudah langsung ada penggantinya. Adapun pada Selasa (13/8), Partai Golkar mengumumkan Agus Gumiwang Kartasasmita diangkat menjadi Plt Ketua Umum.

“Sesudah itu kita menetapkan Rapimnas, kemudian Munas, karena Rapimnas adalah bagian daripada institusi organisasi untuk menjustifikasi pelaksanaan Munas,” kata Nurdin di Jakarta, Rabu.

Walaupun terbilang berlangsung singkat, menurutnya, keputusan-keputusan partai tersebut dilalui dengan musyawarah dan mufakat, sehingga nantinya pemilihan ketua umum definitif pun tidak akan terhambat dalam proses Munas.

Selain itu, menurutnya, turbulensi yang terjadi di Partai Golkar itu pun bukan merupakan “cawe-cawe” dari pemerintah, karena dia mengaku sudah memimpin Munas Partai Golkar selama tiga kali, dan tidak ada intervensi tersebut.

Karena kita punya mekanisme dan sistem tersendiri,” kata mantan Ketua Umum PSSI itu.

Pada Selasa (13/8) malam, Rapat Pleno DPP Partai Golkar memutuskan memilih Agus Gumiwang sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Selanjutnya, dia pun mengumumkan bahwa pelaksanaan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) dan musyawarah nasional (Munas) pada 20 Agustus 2024. Beberapa hal yang akan dibahas dalam Rapimnas dan Munas tersebut yakni langkah politik partai hingga penentuan Ketua Umum Partai Golkar.

Redaksi Gerak News

Uni Eropa Kutuk Pernyataan Menteri Israel Soal Al-Aqsa

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Uni Eropa mengutuk keras pernyataan Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir tentang kemungkinan Israel mengubah posisinya dalam status quo Kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem, salah satu tempat paling suci bagi umat Islam.

“Uni Eropa mengutuk keras provokasi Menteri Israel Ben-Gvir yang, selama kunjungannya ke Tempat Suci itu, menganjurkan pelanggaran status quo,” kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell di X pada Selasa (13/8).

Dia mengatakan bahwa Uni Eropa menegaskan kembali seruannya agar status quo Al Aqsa terus dipertahankan, termasuk untuk “menghormati peran khusus Yordania” di situs itu.

Berdasarkan perjanjian perdamaian Israel-Yordania pada 1994, Yordania bertanggung jawab atas administrasi sehari-hari serta pengaturan kunjungan dan ibadah di Masjid Al-Aqsa, dengan pengawasan dan kehadiran pasukan keamanan Israel di sana.

Pernyataan Borell itu muncul sebagai respons atas pernyataan Ben-Gvir dalam sebuah video.

Ben-Gvir, yang dalam video itu berpose dengan latar belakang Masjid Al Aqsa, mengatakan bahwa Israel akan mengizinkan orang-orang Yahudi untuk beribadah di sana meski hal itu melanggar perjanjian.

Namun, kantor otoritas kepala pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu membantah pernyataan Ben-Gvir tersebut.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan pada Selasa bahwa “penyerbuan” oleh para pejabat Israel ke Kompleks Masjid Al Aqsa melanggar hukum internasional dan merusak status hukum Yerusalem.

Kunjungan-kunjungan pejabat Israel ke Al Aqsa sebelumnya telah menuai kemarahan warga Palestina dan kecaman negara-negara Arab.

Masjid Al Aqsa yang terletak di kawasan Kota Tua Yerusalem dianggap sebagai situs tersuci ketiga bagi umat Islam. Menurut perjanjian 1967, orang-orang non-Muslim diperbolehkan mengunjungi kompleks itu sebagai wisatawan tetapi mereka dilarang beribadah.

Ben-Gvir, seorang ekstremis sayap kanan, kerap berkunjung ke Al Aqsa. Dia telah berulang kali mendorong orang-orang Yahudi untuk beribadah di sana.

Dia menyatakan telah memberi izin untuk melakukan hal itu “sebagai wakil dari pemimpin negara.”

Redaksi Gerak News

Muncul Dugaan Pelarangan Jilbab Paskibraka, BPIP Didesak Klarifikasi

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diminta menjelaskan perihal dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka perempuan beragama Islam. Pasalnya, BPIP berperan dalam pembentukan Paskibraka.

“Jadi saya kira harus ditanyakan ke pihak BPIP kenapa kejadian ini terjadi,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda saat dihubungi, Rabu, 14 Agustus 2024.

Penjelasan BPIP diperlukan di tengah meluasnya interpretasi terhadap dugaan pelarangan penggunaan jilbab tersebut. Penelusuran soal adanya pelarangan itu juga diminta dilakukan serius.

Saya khawatir ada standar yang mungkin multi interpretasi menjadikan mereka harus melepas jilbab itu patut ditelusuri itu,” ujar Huda.

Sebelumnya, dugaan Paskibraka perempuan yang beragama Islam untuk mencopot jilbab ramai menjadi pembahasan warganet. Hal ini mendapat sorotan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis.

Dia menyatakan dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka muslimah tahun ini sebagai bentuk kebijakan yang tak Pancasilais.

“Ini tidak pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” kata Cholil dari laman resmi MUI.

Dia pun mendesak agar larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional dihapus. “Cabut arahan larangan berjilbab bagi paskibraka,” kata dia.

Redaksi Gerak News

Megawati Tegaskan Hanya Ingin Bertemu Kapolri Untuk Bicara Sejumlah Hal

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri mengklarifikasi soal ada pihak menyebut dirinya melakukan intimidasi ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Intimidasi berarti mengancam secara diam-diam dan sembunyi, sementara Megawati mengaku bicara secara terbuka ingin berbicara dengan sang kapolri terkait kondisi yang terjadi belakangan ini.

Hal ini disampaikan saat berpidato dalam acara pengumuman calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan gubernur untuk gelombang pertama di Kantor DPP PDIP, fi Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (14/7/2024).

“Ini yang saya mau menerangkan, tolong tulis baik-baik. Ada orang ngomong loh kok saya katanya mengintimidasi Kapolri? Ini orang, bukan orang Indonesia kurasa. Masa enggak ngerti orang aturan,” kata Megawati.

Dia pun mempertanyakan yang menyebut pernyataannya terkait Kapolri adalah sebagai bentuk intimidasi.

“Kalau intimidasi, saya enggak ngomong di depan umum. Aku pikir, kenapa enggak boleh ketemu Kapolri? Kapolrinya mau enggak ketemu sama saya? Sampai hari ini enggak ada surat, ‘Ibu Mega yang terhormat’ ayo kita ngobrol. Memangnya nanti saya terus mau ditangkap (dulu) karena mau ketemu Kapolri?” tutur Megawati.

Presiden Kelima RI ini menjelaskan, sebagai warga negara Indonesia, dirinya tentu memiliki hak bertemu dengan Kapolri.

“Saya warga negara Indonesia, saya yang memisahkan Polri (dengan TNI). Betul apa tidak? Jaman (saya menjadi) presiden. Terus masa rakyat enggak boleh ketemu sama Kapolri? Kalau saya bilang mau ketemu Kapolri, Kapolrinya kan mestinya buka pintu,” ungkap Megawati.

Dia pun mengingatkan awak media yang hadir untuk tak memutarbalikkan apa yang disampaikannya.

“Karena yang saya terangkan ini adalah perjuangan dan sejarah bangsa Indonesia,” tutur Megawati.

“Sampaikan sana sama Kapolri, masa saya enggak boleh? Kalau orang lain saja boleh, masa saya enggak boleh. Karena saya yang memisahkan, terus saya takut? Enggak. Saya orang baik-baik,” kata Megawati.

Megawati kembali menyampaikan bahwa dirinya memang ingin bertemu Kapolri.

“Ibu Megawati Soekarnoputri minta ketemu yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia,” minta Megawati.

Megawati bicara panjang soal alasan mengapa dirinya ingin bertemu dengan Kapolri. Diantaranya bagaimana ia menerima berbagai laporan, data, dan fakta mengenai intimidasi serta ketidaknetralan aparat. Baik terkait ajang politik, maupun terkait dengan proses penegakan hukum.

Megawati mengaku dirinya sangat terusik dengan keadaan tersebut. Ia merasa hal-hal demikian perlu diingatkan kepada pemimpin tertinggi di Kepolisian, mengingat hal itu tak sejalan dengan tujuan proses reformasi di tubuh Polri, yang banyak dimulai ketika Megawati menjadi presiden.

Misalnya, Megawati menerima laporan soal proses intimidasi yang diterima banyak pihak. Intimidasi itu dilakukan lewat aparat, dengan kaitan pihak penguasa. Ketika didalami, disebut intimidasi itu karena ‘ada perintah dari atas’.

“Masa diintimidasi hanya karena ada perintah dari atas. Atasnya mana? ‘Yang pasti bu ada perintah dari atas’. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok enggak mau bilang dari si ini, si ono, si ini, perintah ya dari atas,” tutur Megawati.

Maka itulah ia bicara berkali-kali meminta waktu untuk bertemu dengan kapolri saat ini.

“Ntar diundang apa tidak, enggak tahu. Ntar tahu-tahu perwakilan (kapolri yang menemui). Lihat saja nanti. (Tapi) Saya hanya mau ngomong kok (ke Kapolri), bapak udah, insaf dong. Masa sih wargaku itu (diintimidasi padahal) warga Indonesia juga,” kata Megawati.

(Yayan Sopiani)

Megawati Minta Jangan Ada Kecurangan TSM di Pilkada 2024

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. DR (HC) Megawati Soekarnoputri mengingatkan kembali agar ajang pilkada serentak 2024, tidak krmbali diwarnai aksi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Megawati berkata demikian saat menyampaikan pidato di sela-sela pengumuman Bakal Calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan di kantor partai berlambang Banteng moncong putih, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Awalnya, Megawati dalam pidato menyinggung soal keinginan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno untuk menjadikan partai sebagai wadah mengonsolidasikan cita-cita kemerdekaan ke rakyat.

“Apa arti kemerdekaan, apa arti Pancasila, apa arti kehidupan kekeluargaan gotong royong, apa arti namanya Bhinneka Tunggal Ika,” kata putri Bung Karno itu dalam pidatonya, Rabu.

Megawati perlu mengungkap hal itu karena menganggap cita-cita kemerdekaan belakangan ini banyak dilupakan karena kealpaan ‘penguasa’.

“Sekarang mulai banyak dilupakan, lo, mulai kekuasaan itu diambil bukan untuk yang namanya sebuah kearifan bagi kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, dan perikemanusiaan bagi bangsanya yang disebut rakyat Indonesia,” kata Presiden kelima RI itu.

Megawati mengaku turut merasakan kondisi memprihatinkan. Bahwa cita-cita kemerdekaan -seperti mewujudkan keadilan dan perikemanusiaan- tak muncul belakangan ini.

Diapun mengingatkan pihak tertentu tidak melakukan kecurangan secara TSM pada pilkada serentak 2024. Artinya, ‘pihak-pihak penguasa’ seharusnya membiarkan rakyat punya kedaulatan untuk memilih calon pemimpinnya.

“Jangan ada TSM. Biarkan kita, rakyat itu memilih dengan sukacita. TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Megawati.

Dia mengatakan pihak yang melakukan kecurangan secara TSM sebenarnya sedang memecah belah rakyat Indonesia sendiri. Ia berharap pernyataannya itu bisa menyadarkan pihak-pihak tersebut agar tak berlaku culas.

“Lo, orang yang melakukan itu, yo, orang Indonesia, lo. berarti apa? Akibat suatu perintah. Perintah ini sebenarnya lupa, ini ingin memecah belah bangsa sendiri,” lanjut Megawati.

Lebih jauh, Megawati tak ingin aparat justru tidak mematuhi aturan undang-undang yang menyatakan partai politik sebagai peserta pemilu. Dia mengaku dalam sebuah kesempatan pernah berdiskusi dengan pakar hukum tata negara Mahfud Md. Keduanya berbicara soal hak warga negara dan partai politik untuk ikut di dalam pemilu.

Megawati bertanya kepada Mahfud soal apakah PDI Perjuangan, sebagai parpol, sebenarnya punya hak untuk mencalonkan kandidat dalam kontestasi politik pilkada. Dan Mahfud mengakui hak itu, yang seharusnya dihormati dan dijaga oleh aparat dalam pelaksanananya.

“Pak Mahfud begini (sembari gesture mengangguk, red). Artinya, lah iya berhak lah. Saya jawab sendiri. Makanya, karena kita warga negara Indonesia,maka kita boleh, sah ikut pemilu, ikut pilpres, ikut pilkada,” kata Megawati.

(Yayan Sopiani)

PDI Perjuangan Umumkan 13 Calon Gubernur-Calon Wakil Gubenur Untuk Pilkada 2024

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024. Pengumuman dilakukan secara hybrid.

Dari 305 Calon Kepala Daerah itu terdiri dari 13 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dan 293 kabupaten/kota.

Pembacaan nama-nama calon Kepala Daerah yang diusung PDIP disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Adapun, 13 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang resmi diusung PDIP untuk Pilkada serentak tahun 2024, diantaranya:

  1. Provinsi Aceh, Musyakir Manaf.
  2. Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edy Ramayadi.
  3. Riau, Abdul Wahid dan SF Herianto.
  4. Bengkulu, Helmi Hasan dan Mian.
  5. Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Musyafirin.
  6. Sulawesi Utara, Steven Kandouw.
  7. Kalimantan Tengah, Nadalsyah Koyem dan Sigit Yunianto.
  8. Kalimantan Timur, Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
  9. Sulawesi Selatan, Ramadhan Pamanta dan Azhar Arsyad.
  10. Sulawesi Tenggara, Lukman Abu Nawas dan Laude Ida.
  11. Papua Barat/Bapua Barat Daya, Letjen TNI Purnawirawan Yopi Ones dan Ibrahim Ugaje.
  12. Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agusto.
  13. Maluku, Letjen Jenderal TNI Purnawirawan Jeffrey A. Rahawarin dan Abdul Mukti Keliobas.

Sekjen Hasto juga mengumumkan 293 calon Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang diusung PDIP.

Pengumuman ini dilakukan di hadapan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan jajaran DPP PDIP diantaranya, Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey, serta jajaran Ketua DPP PDIP diantaranya Basuki Tjahja Purnama, Deddy Sitorus, Komarudin Watubun, Eriko Sotarduga dan lain-lain.

Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu pun terlihat hadir dalam pengumuman tersebut. Begitupun Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif Deddy Yevri Sitorus.

Setelah pembacaan, perwakilan calon Kepala Daerah yang diusung menerima penyerahanan Surat Keputusan (SK) dari DPP PDIP.

Pengumuman 305 Calon Kepala Daerah dari PDIP ini merupakan gelombang pertama dari tiga gelombang yang akan dilakukan DPP PDIP dalam menghadapi Pilkada 2024.

(Yayan Sopiani)

1...747748749...822Halaman 748 dari 822

Remang Senja

Ojo Lali

Not & Musik

Kehadiran EnergiJuangNews.com tidak sekedar mewartakan informasi yang akurat tetapi juga mencerahkan pembaca melalui informasi yang tersaji. Ini sesuai tagline media online kami: Sinkron dan Mencerahkan.

Hubungi Kami: [email protected]

© 2026 EnergiJuangNews — Sinkron dan Mencerahkan — Hak Cipta Dilindungi