Gerak News, Jakarta- Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP Bamusi) organisasi sayap Islam dari PDI Perjuangan, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kontrasepsi Bagi Siswa dan Remaja, sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2023 Tetang Kesehatan.

“Jangan kalau diminta menjelaskan malah bilang kaget atau ya saya ndak tahu. Padahal Presiden yang tanda tangan,” sentil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Bamusi, Irvansyah Asmat, di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Terutama, sambung Irvan, terkait dengan Pasal 103 mengenai upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja, dimana pada ayat 4 butir e disebutkan mengenai penyediaan alat kontrasepsi.

“Para guru sendiri sudah menolak hal ini. Masak negara atau dalam hal ini sekolah membagi-bagikan alat kontrasepsi,” kata dia.

Alasan yang disampaikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa ini hanya untuk menjelaskan bagi remaja yang sudah menikah, menurut Irvan terlihat kamuflase setelah menuai kontroversi.

“Jokowi harus memahami bahwa negara Indonesia bukan hanya berdiri di atas penduduk yang beragama, melainkan saripati dari semua nilai-nilai agama,” tegas Irvan, yang juga Calon Wakil Bupati Kabupaten Tangerang.

Irvan pun menyebut bahwa PP yang diteken Jokowi hanya melihat dari sisi kesehatan, sementara melupakan aspek-aspek keagamaan, dan tentu saja menabrak amanat pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama.

Dari sisi keagamaan Islam, lanjut Irvan, ada kaidah atau konsep “dar’ul mafasid muqaddam ala jalbi al-mashalih,” bahwa menjauhi atau menghindari dampak negatif yang merusak, harus diprioritaskan daripada hal-hal yang dianggap mendatangkan kemudaratan atau kerusakan.

“Dan memberi peluang kepada potensi yang mebawa kepada kerusakan hukumnya haram berdasar prinsip ‘Syad al-Darai’. Sayangnya, PP Nomor 2i Tahun 2024 itu bukan mengajarkan resiko perilaku seks bebas, tapi malah seperti memfasilitasi,” ujarnya.

Karena itu, ia mempertanyakan nalar keagamaan dan Ke-Indonesiaan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tersebut.

“Jangan sampai penjagaan mental dan karakter anak-anak selama bertahun-tahun oleh guru dan orang tua malah dirusak oleh oleh PP Jokowi,” demikian Irvan. 

Redaksi Gerak News

Gerak News, Jakarta – Guru Besar Universitas Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dwi Andreas Santosa mengingatkan suatu pemerintahan bisa jatuh apabila tidak baik dalam mengelola pangan.

Hal ini disampaikan Dwi dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Kedaulatan Pangan di Indonesia (Beras, Kedelai dan Jagung)’ di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (15/8/2024). FGD ini merupakan dalam rangka Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Pangan dan Pertanian PDIP.

Dwi mengamini pendapat proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno alias Bung Karno yang menyebut pangan adalah persoalan hidup matinya negeri.

“Ini yang disampaikan beliau dan ini sangat betul. Ketika kita melupakan pangan, selesailah sudah,” kata Dwi dalam pernyataannya.

Dia mencontohkan ketika tahun 2011 terjadi krisis pangan dunia. Saat itu, negara-negara terutama Afrika Utara dan Timur Tengah sangat tergantung pada impor, yakni Gandum.

“Dan saat itu terjadi kenaikan harga gandum hampir dua kali, di tahun 2011, runtuhlah semua negara-negara tersebut,” ujar Dwi.

Menurut Dwi, akibat kejadian tersebut sebanyak 2 juta orang akhirnya mengungsi, terbesar secara sejarah perang dunia kedua.

Selain itu, kata dia, bencana pangan terjadi di Negara Afrika Bagian Utara, yakni Sudan pada tahun 2018.

Dwi menyebut bahwa ketika itu harga gandum naik relatif tinggi, pemerintah Sudan menaikkan harga roti 3 kali lipat. Hasil akhirnya, pemerintahan jatuh pada April 2019.

Lalu, dia juga mengungkit kasus Presiden Sri Lanka melarikan diri pada tahun 2022 akibat protes dari warga negara dipicu penurunan produksi pangan.

“Lalu apa yang terjadi? Kita menyaksikan di berita-berita. Rakyat masuk ke istana dan berenang di kolam renang istana. Dan Presiden Sri Lanka melarikan diri. Itu juga persoalan pangan,” jelas Dwi.

Sementara di Indonesia, Dwi menjelaskan, juga sudah pernah mengalami ketika Pemerintahan Soeharto. Menurutnya, dari data internasional pada tahun 1998, Presiden Soeharto mengimpor beras sebanyak 6,4 juta ton. Pemerintahan Soeharto akhirnya tetap jatuh, meksipun mendapatkan dukungan kuat dari parlemen.

“Bisa dibayangkan pemerintah yang begitu kuat, menguasai parlemen, 74 persen, jatuh hanya dalam tempo satu tahun. Sekali lagi, karena apa? Karena pangan. Kalau kita tidak hati-hati terkait soal pangan ini, jangan-jangan pemerintah kita nanti ke depan jatuh lagi,” tegas Dwi.

(Yayan Sopiani)

Gerak News, Jakarta- Program makan siang gratis yang dijanjikan Presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi akan melonjakkan impor pangan. Sementara saat ini ada kecenderungan produktivitas pertanian padi di Indonesia menurun.

Artinya, ada selisih yang kemungkinan besar ditutupi dengan impor yang makin meningkat. Guru Besar IPB Prof.Dwi Andreas Santosa meminta agar Pemerintah berpikir soal hal ini, mempersiapkan mitigasi dampaknya dengan serius.

Guru Besar IPB Prof.Dwi Andreas Santosa menyampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD), yang dilaksanakan rangka Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Pangan dan Pertanian PDI Perjuangan (PDIP). Acara dilakukan di Kantor DPP PDIP, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (15/8/2024). Seminar itu bertema “Kedaulatan Pangan di Indonesia (Beras, Kedelai dan Jagung)”.

“Rencana makan siang gratis akan melonjakkan impor pangan. Kita harus hati-hati akan hal ini. Apalagi produktivitas padi kita cenderung menurun,” kata Prof.Andreas.

Pada bagian lain, Prof.Andreas menyoroti ketergantungan pada impor pangan dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan. Baginya, apa yang disampaikan para Founding Father soal pentingnya sektor pertanian dan pangan, harus dihidupkan lagi.

“Ketika Presiden Bung Karno meresmikan Kampus Fakultas Pertanian UI 1952, beliau menyatakan dalam naskahnya, pangan adalah soal hidup atau mati. Ini sangat betul. Ketika kita melupakan pangan, selesai sudah,” katanya.

Dia menilai saat ini, sangat bisa mendebat jika Pemerintah Indonesia mengklaim bisa mengalahkan produktivitas pangan negara tetangga. Dan orang bisa mendebat jika Indonesia menyebut diri sebagai lumbung pangan dunia.

Sebab faktanya, dia mengatakan, saat ini hanya dalam 10 tahun dari 2013 sampai 2023, nilai impor Indonesia di sektor pangan melonjak hampir dua kali lipat.

“Terlepas setuju atau tidak, progam makan siang gratis ini akan dilakukan. Tapi harus disiapkan bagaimana mitigasi risiko program ini sehingga sehingga tidak menjadi bencana,” lanjut Prof.Andreas.

Dia mengingatkan sekiranya susu menjadi salah satu item program makan siang gratis, maka akan dipastikan hal ini meningkatkan impor susu. Karena kondisi di Tanah Air tidak cukup sapi perah dan pemeliharaan sapi perahnya.

“Sehingga impor susupun bisa melonjak lima kali lipat,” lanjutnya.

Dengan begitu, ia menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengemas sebuah program diversifikasi pangan. Kalau tidak, bisa-bisa impor beras misalnya akan melonjak tinggi.

Andreas menjadi pembicara di seminar itu dengan Ketua DPP PDIP Bidang Pangan dan Pertanian Mindo Sianipar menjadi moderator. Narasumber lainnya adalah Dr. Peter Tangka, Moh Agus Zamroni, Prof Hendrawan Supratikno dan Antonius Supit.

Sementara itu, Mindo Sianipar mengatakan PDIP selalu berkomitmen agar Indonesia berdaulat di bidang pangan dan memperkuat produktivitas padi. Diapun mengamini Prof.Andreas yang mengatakan pentingnya diversifikasi pangan.

Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP selalu menggalakkan 10 makanan pendamping beras bagi kepala daerah yang diusung PDIP,” sebut Mindo.

Oleh karena itu, Mindo mengatakan PDIP akan mendukung upaya kedaulatan pangan dengan melaksanakan training center untuk pertanian terpadu.

(Yayan Sopiani)