Muncul Dugaan Pelarangan Jilbab Paskibraka, BPIP Didesak Klarifikasi
Gerak News, Jakarta- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diminta menjelaskan perihal dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka perempuan beragama Islam. Pasalnya, BPIP berperan dalam pembentukan Paskibraka.
“Jadi saya kira harus ditanyakan ke pihak BPIP kenapa kejadian ini terjadi,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda saat dihubungi, Rabu, 14 Agustus 2024.
Penjelasan BPIP diperlukan di tengah meluasnya interpretasi terhadap dugaan pelarangan penggunaan jilbab tersebut. Penelusuran soal adanya pelarangan itu juga diminta dilakukan serius.
“Saya khawatir ada standar yang mungkin multi interpretasi menjadikan mereka harus melepas jilbab itu patut ditelusuri itu,” ujar Huda.
Sebelumnya, dugaan Paskibraka perempuan yang beragama Islam untuk mencopot jilbab ramai menjadi pembahasan warganet. Hal ini mendapat sorotan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis.
Dia menyatakan dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka muslimah tahun ini sebagai bentuk kebijakan yang tak Pancasilais.
“Ini tidak pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” kata Cholil dari laman resmi MUI.
Dia pun mendesak agar larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional dihapus. “Cabut arahan larangan berjilbab bagi paskibraka,” kata dia.
Redaksi Gerak News
