Senin, Mei 25, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 788

All Eyes on Rafah, Kecuali Mata Rezim Gedung Putih

Penulis
Redaksi Gerak News
-
Penulis

DR. Dina Y. Sulaeman

Pengamat Timur Tengah & Dosen Hubungan Internsional UNPAD

Pembantaian massal di tenda-tenda pengungsi Rafah tanggal 26 Mei terus memicu kemarahan dunia. Kejadian yang disebut “Rafah Massacre” itu telah memunculkan gerakan medsos “All Eyes on Rafah.” Namun demikian, pemerintah AS masih terus berusaha menutupi kejahatan Israel. PM Netanyahu menyatakan bahwa kejadian tersebut “kesalahan tragis.”

John Kirby, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, mengatakan, “AS pun pernah melakukan serangan udara di Irak dan Afghanistan, kami secara tragis menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kami melakukan hal yang sama, kami menyelidikinya, kami belajar dari sana dan melakukan perubahan agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi… dan itu pula harapan kami dalam kasus ini [Rafah]”

Pembelaan AS itu sangatlah absurd.  Betapa tidak, demi Israel, Kirby mengakui secara terbuka bahwa AS telah melakukan kejahatan perang di Irak dan Afghanistan. Padahal, jurnalis Julian Assange selama puluhan tahun jadi buronan karena dianggap bersalah telah membocorkan dokumen kejahatan AS di Irak. Sejak tahun 2019 ia ditahan di Inggris dan sedang terancam akan diadili di AS dengan tuntutan 175 tahun penjara.

Sejak 7 Oktober, Israel telah berkali-kali mengaku “tidak sengaja” ketika tekanan opini publik agak keras. Misalnya, serangan ke kamp Maghazi di Gaza tengah pada malam Natal 2023, yang menewaskan 86 orang, militer Zionis menyebutnya “regretable mistake” (kesalahan yang disesali). Pada Maret 2024, Israel merilis sendiri video pengemboman yang mereka lakukan pada 2 warga sipil, mengklaim orang Gaza tersebut membawa RPG. Kemudian terbukti, orang tersebut membawa sepeda. Israel menyatakan itu “sebuah kesalahan.” April 2024, Israel mengebom 7 relawan World Central  Kitchen yang sedang dalam mobil membawa bantuan pangan untuk warga Gaza. Setelah sedemikian besarnya protes dunia, Israel menyebut serangan itu adalah “kesalahan serius.”

Sudah hampir 8 bulan genosida berlalu (dihitung sejak 7 Oktober) dimana Rezim Zionis telah membantai hampir 40.000 orang, bagaimana mungkin perkataan “tidak sengaja” masih diterima oleh elit AS? Sampai kapankah AS akan terus membela Israel dengan mengorbankan kepentingannya sendiri?

Jawaban dari pertanyaan ini adalah, seberapa lama mesin-mesin uang Zionis bisa membayar para elit AS (dari presiden hingga politisi)? Sudah bukan rahasia lagi, organisasi-organisasi lobby Israel di AS telah menggelontorkan uang sangat besar untuk para politisi AS. Misalnya, Nikki Haley, mantan Dubes AS untuk PBB, politisi dari Partai Republik, selama ini telah menerima dana 1,5 juta USD dari lobby Zionis. Sehari setelah pembantaian Rafah, ia datang ke Israel dan menulis “habisi mereka semua” pada bom yang akan dipakai Israel untuk membantai warga Gaza.

Pertanyaannya, dari manakah lobby Zionis mendapatkan dana? Tak lain, dari perusahaan yang mendapatkan untung besar dari perang Gaza. Misalnya, perusahaan senjata Raytheon dan Lockheed Martin melaporkan keuntungan penjualan yang “luar biasa” miliaran dolar pada kuartal akhir tahun 2023.

Kinerja “luar biasa” ini terkait erat dengan pasokan senjata dan amunisi yang terus menerus ke Israel oleh kontraktor pertahanan AS dengan dukungan pemerintah AS. Jadi, pemerintah AS memberikan dana hibah kepada Israel, (Amerika Serikat telah memberikan lebih dari 130 miliar dolar bantuan keamanan dan militer kepada Israel sejak negara tersebut didirikan pada tahun 1948) tapi uang itu dibelikan peralatan militer produksi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat.

Tak heran bila pensiunan tentara Israel, Mayor Jenderal Yitzhak Brick, mengatakan, “Semua rudal kami, amunisi, bom berpemandu presisi, semua pesawat terbang dan bom, semuanya dari AS. Semua orang memahami bahwa kami tidak dapat berperang tanpa Amerika Serikat.”

Sekitar 80% senjata yang dipakai Israel adalah buatan AS. Dalam “Rafah Massacre” 26 Mei, terbukti dari analisis CNN bahwa bom yang dipakai adalah buatan AS. CNN telah melakukan geolokasi atas video rekaman kejadian tersebut dan menemukan bahwa bom yang dipakai adalah GBU-39, yang diproduksi oleh Boeing Ini adalah amunisi berpresisi tinggi “yang dirancang untuk menyerang sasaran-sasaran penting yang strategis” (CNN, 28/5/24).

Dengan demikian, salah satu cara untuk memutus lingkaran kejahatan antara Israel, politisi AS, dan perusahaan senjata AS, adalah dengan memboikot perusahaan-perusahaan tersebut. Misalnya, Indonesia bisa berperan membantu Palestina dengan menunda dulu pembelian pesawat tempur buatan Boeing yang merupakan penyuplai peralatan tempur ke Israel.

Seperti ditulis oleh Miko Peled, seorang anak jenderal Israel, penulis buku “The General’s Son” yang kini menjadi pembela Palestina, “Zionisme harus dibongkar, dilucuti, dan dihentikan pendanaannya.” Jika negara-negara seddunia kompak melakukan pemboikotan pada perusahaan AS penyuplai senjata Israel, dalam waktu singkat rezim Zionis bisa ditumbangkan. Setelah itu, dibentuk pemerintahan baru yang demokratis, mengakui persamaan hak-hak semua warga di atas tanah itu, dan mengembalikan hak-hak seluruh bangsa Palestina.

Masyarakat Dibatasi Masuk IKN, Mengapa?

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Masyarakat umum dibatasi untuk masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dimulai sejak ditutupnya kunjungan ke Area Titik Nol Nusantara pada 27 Maret 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan kebijakan itu diambil.

Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga, mengatakan pembatasan dilakukan karena proyek konstruksi yang sedang berjalan. Pemerintah ingin menghindari terjadinya insiden kecelakaan antara pengunjung dengan kendaraan konstruksi di ibu kota baru.

“Jadi gini, bayangkan di sana ada 20 ribu pekerja, ada sekian ribu alat-alat. Kalau masyarakat datang berkunjung dalam rangka ‘jalan-jalan’ saya senang tapi takut ada yang kesenggol truk, ataupun terganggu. Jadi kata kuncinya safety concern keselamatan, umum secara prinsip tidak dibatasi,” kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (31/5/2024).

Danis kemudian menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan kunjungan juga tidak hanya berlaku buat masyarakat umum, tetapi juga untuk instansi pemerintahan dan lembaga. Saat ini, Danis menuturkan bahwa jumlah peserta agenda kedinasan juga dibatasi. Jumlahnya berkisar di angka puluhan orang saja yang bisa masuk ke IKN.

Ia menuturkan pembatasan dibagi berdasarkan jumlah peserta kunjungan dan durasi aktivitas acara kedinasan di IKN.

“Untuk kedinasan tetap jadi jumlahnya jangan sekaligus berbondong-bondong. Kuncinya safety concern, diatur, semisal ada 40 orang. Ini sejam, ini berapa. Soalnya mau ada yang 200 orang, yang ada raker, saya takut mereka ada apa-apa di sana,” kata Danis.

Danis mengatakan PUPR pada prinsipnya tidak ingin menghalangi hak masyarakat untuk melihat ibu kota baru. Namun, pihaknya turut mempertimbangkan aspek keselamatan. Hal ini mengingat berbagai kendaraan proyek besar bolak-balik melintasi IKN membawa material dan mengerjakan berbagai proyek yang sedang digenjot oleh pemerintah.

“Karena sibuk pekerjaan pengaturan lalu lintas berubah tiap hari. Gak kebayang (semisal terjadi insiden kecelakaan),” pungkasnya.

Redaksi Gerak News

Film Vina Dipolisikan, Anggy Umbara: Gak Masuk Akal!

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- “Sejak kapan film yang sudah lulus sensor dipolisikan? Gak ada hukum yang dilanggar,” ujar Anggy Umbara, sutradara film Vina: Sebelum 7 Hari.

Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) melaporkan penggarap film Vina: Sebelum 7 Hari ke Bareskrim Polri, Selasa (28/5/2024). Film itu dianggap bikin gaduh.

Film Vina: Sebelum 7 Hari, dituduh melanggar Pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang ujaran kebencian.

Anggy Umbara menilai laporan itu gak masuk akal. Sebab, dia merasa kegaduhan itu justru bentuk kepedulian publik kepada korban.

Menurut saya ini bentuk kepedulian netizen pada almarhum Vina dan Eky, dan di situ terjadi perbedaan, kenapa dibilang gaduh? Mereka punya hak bersuara!” ungkap Anggy Umbara di Studio Trans 7, Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (31/5/2024).

Film rilisan Dee Company itu memercik kembali kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon. Terlebih film Vina: Sebelum 7 Hari itu diangkat terinspirasi dari kisah nyata peristiwa tersebut.

Meski film itu diklaim kisah nyata, tapi ternyata tak semua cerita yang ditampilkan sama dengan kejadian yang memilukan itu. Hal tersebut juga sepertinya tak jadi masalah karena Lembaga Sensor Film (LSF), menyatakan film itu bisa dirilis di bioskop.

“Kalau saya lihat, film ini banyak membawa manfaat karena kasusnya keangkat lagi, keluarga jadi punya harapan, aware buat bahaya geng motor kriminalitas, ini sebuah wake up call,” terang Anggy Umbara.

LSF juga menyiratkan gak ada yang dilanggar di film Vina: Sebelum 7 Hari. Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto, mengurai terkait film-film adaptasi yang diangkat dari kisah nyata dan aturan-aturannya yang tertuang di Permendikbud.

“Penilaian atas film sebagaimana dalam Permendikbud 14 terdapat dua jenis film yang dinilai, yakni film cerita dan non cerita. Film cerita merupakan film yang isinya mengandung suatu cerita. Film Non Cerita adalah film yang berisi mengenai informasi.”

“Dua kategori film tersebut dalam penilaian LSF melepaskan diri dari apakah film itu fiksi dan non fiksi. Soal film Vina, LSF menilai film tersebut masuk kategori non fiksi, di mana si pembuatnya menjadikan film tersebut berdasarkan kejadian dalam dunia nyata. Film non-fiksi bersifat faktual dan informatif. Sutradara film melakukan observasi pada suatu peristiwa nyata dan merekam gambar sesuai apa adanya,” jelas Rommy.

Selain itu, ia pun turut menjelaskan jika pembuat film memiliki hak buat berkarya melalui filmnya tersebut, namun tetap harus disertai tanggung jawab atas karyanya setelah memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor.

Pengkategorian kekerasan dalam film pun ada dalam beberapa poin yang pertama adalah adegan tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, mutilasi, pembacokan secara kasar atau sejenis. Lalu manusia atau hewan yang bagian tubuhnya berdarah-darah atau terpotong, dan ketiga adalah adegan bunuh diri secara vulgar yang diambil dari jarak dekat.

Meski begitu LSF mengaku masih memberikan kebebasan pada para sineas buat berkarya dengan sekreatif mungkin.

“LSF tidak mengatur detail kreatifitas para pembuat film. Semua diserahkan kepada para sineas masing-masing. Yang penting harus kreatif dalam merekam adegan. Misalnya, di Permendikbud 14/2019 disebutkan yang mengandung unsur pornografi apabila menampakkan unsur ketelanjangan. Nah apabila pengadeganan bagus dan kreatif, tanpa memamerkan alat vital secara vulgar, maka itu diserahkan kepada sineasnya,” pungkasnya.

Redaksi Gerak News

Atasi Kemiskinan Brebes, Paramitha Tekankan Sistem Pajak Lebih Baik

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Geraknews, Jakarta- Anggota DPR RI Paramitha Widya Kusuma merasa prihatin daerah asalnya, Brebes, menjadi Kabupaten termiskin nomor dua di Jawa Tengah.

Berdasarkan sebuah data, tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes mencapai 15,78%.

Karena itu, Paramitha mencetuskan gagasan untuk mengatasi kemiskinan di Brebes.

Kepala daerah nanti harus membuat sistem pengendalian pajak dan retribusi yang lebih baik,” tegas Paramitha, baru-baru ini.

Paramitha melanjutkan, kita juga harus mengupayakan pendapatan dari sumber-sumber lain.

Politisi PDI Perjuangan itu berpandangan, penting juga untuk mengembangkan potensi spesifik daerah.

Dengan dikembangkannya potensi spesifik tersebut, maka sektor-sektor strategis ekonomi lokal pun akan bergerak.

Semua ini demi terwujudnya kemandirian ekonomi Brebes,” ujar Paramitha.

Dia menilai, kemiskinan bukan hanya sekadar angka. Karena itu, kebijakan yang diambil harus benar-benar menyejahterakan masyarakat.

Menurut Paramitha, dibutuhkan komitmen dari seluruh stakeholder untuk menjalankan berbagai strategi yang sudah ditetapkan.

Dengan berkomitmen terhadap strategi maka tujuan akan tercapai, yakni kesejahteraan masyarakat Brebes,” pungkasnya.

Redaksi Gerak News

BPIP: Pancasila, Warisan Ideologis Yang Harus Dipertahankan

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Andreas Anangguru Yewangoe mengatakan bahwa Pancasila adalah warisan ideologis yang harus dipertahankan.

Sejauh ini menurutnya perjalanan rasa kebangsaan tidak selalu mulus. Terbukti dari sejarah yang telah mencatat gangguan ideologis, baik ideologi kiri dan kanan.

“Dan sekarang Indonesia juga menghadapi tantangan dari luar,” kata Andreas dalam webinar tentang Pancasila dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, awalnya ideologi nasionalisme digunakan oleh bangsa-bangsa di barat untuk memperluas dan memperkuat imperialisme.

Namun Presiden Soekarno, membuat ideologi nasionalisme dengan Pancasila di dalamnya untuk mempersatukan bangsa Indonesia.

Dia pun mencontohkan, di masa lalu negara Yugoslavia bubar karena tidak memiliki warisan ideologis seperti yang dimiliki Indonesia. Menurutnya pemimpin di negara itu hanya memikirkan persenjataan untuk diwariskan ke penerus-nya.

“Semua sudah mengetahui Pancasila, tapi bagaimana kita mengamalkannya di kehidupan bersama,” katanya.

Sementara itu, Pemerhati Keberagaman Agama dari Universitas Washington Chris Seiple mengatakan pendidikan Pancasila menjadi hal yang penting agar generasi muda bisa memahami keberagaman di Indonesia.

Dia mengatakan setiap daerah memiliki langgam atau budaya yang berbeda-beda. Maka jika memiliki pemahaman tentang budaya lain, maka seseorang akan bisa menyeberang melintasi konteks yang berbeda-beda.

“Guru adalah pembangun jembatan, dengan membekali mereka tentang keragaman lintas budaya,” ujar Chris yang juga mengikuti webinar tersebut.

Menurutnya literasi keragaman lintas budaya itu bisa menciptakan hubungan dan kepercayaan di tengah masyarakat heterogen.

Ketika kepercayaan muncul di sekolah atau juga di lingkungan sekitar, maka hal itu pun akan terjadi secara keseluruhan di satu negara.

“Jika itu terjadi, ada saling menghormati, ada ketahanan, kita bisa mengatasi ekstrimisme,” ucapnya.

Redaksi Gerak News

Pimpinan Komisi VIII DPR: Salam Lintas Agama Bukan Campuradukkan Agama

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Ijtima Ulama Fatwa menyatakan pengucapan salam dengan menyertakan salam lintas agama dengan alasan toleransi bukan hal yang dibenarkan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily pun mengatakan pengucapan salam lintas agama oleh seseorang tak dapat diartikan sebagai mencampuradukkan berbagai agama.

“Bagi saya, menyampaikan salam berbagai agama tak harus dipahami kita mencampuradukkan keyakinan berbagai agama. Saya sebagai seorang muslim tetap yakin dengan tata cara salam agama saya,” kata Ace, Jumat (31/5/2024).

Sebagai informasi, Komisi VIII DPR merupakan alat kelengkapan DPR yang salah satu tugasnya ialah bidang agama. Komisi VIII juga merupakan mitra kerja Kementerian Agama.

Kang Ace, sapaan akrab Ace Hasan, mengatakan orang yang mengucapkan salam agama lain bukan berarti meyakini agama tersebut. Dia menyebut pengucapan salam itu juga ditujukan hanya kepada orang-orang yang meyakininya saja.

“Namun ketika saya menyampaikan salam agama lain, bukan berarti saya meyakini salam agama itu. Saya menyampaikan salam itu untuk mereka yang meyakininya,” ujarnya.

Meski demikian, Kang Ace tetap menghormati hasil Ijtima Ulama Fatwa tersebut. Dia mengatakan mengucapkan salam agama lain saat menyapa orang beragama lain juga bagian dari penghormatan.

Kita hormati fatwa MUI sama seperti halnya kita menghormati orang yang berkeyakinan bahwa mengucapkan salam dengan menyebut salam agama lain juga bagian dari menghargai penghormatan kepada agama orang lain tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII menghasilkan panduan hubungan antarumat beragama. Salah satu yang diputuskan adalah mengenai hukum salam lintas agama.

Penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan/atau moderasi beragama, bukanlah makna toleransi yang dibenarkan,” demikian salah satu poin keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang dibacakan oleh Ketua SC yang juga Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, Kamis (30/5).

Ijtima ulama tersebut menyatakan pengucapan salam merupakan doa yang bersifat ubudiah. Karena itu, pengucapan salam harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam dari agama lain.

Redaksi Gerak News

Tanggapi MUI, Kemenag: Salam Lintas Agama Tak Rusak Akidah

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Kementerian Agama (Kemenag) berbeda pendapat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang fatwa salam lintas agama.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan salam lintas agama bukan untuk merusak akidah antarumat.

“Salam lintas agama adalah praktik baik kerukunan umat. Ini bukan upaya mencampuradukkan ajaran agama. Umat tahu bahwa akidah urusan masing-masing, dan secara sosiologis, salam lintas agama perkuat kerukunan dan toleransi,” ucap Kamaruddin Amin dalam keterangan tertulis, Jumat (31/5).

Kamaruddin mengatakan salam lintas agama sebagai sarana menebar damai yang juga merupakan ajaran setiap agama. Hal itu sekaligus menjadi wahana bertegur sapa dan menjalin keakraban.

Menurutnya, harus ada kelenturan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Hal yang terpenting adalah salam lintas agama tak mengganggu kepercayaan masing-masing.

“Salam lintas agama adalah bentuk komunikasi sosial yang secara empiris terbukti produktif dan berkontribusi meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama,” ujarnya.

Sebelumnya, MUI menetapkan fatwa tentang salam lintas agama. Fatwa itu terbit sebagai hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII di Bangka Belitung.

Fatwa tersebut menyatakan pengucapan salam merupakan doa yang bersifat ‘ubudiyah atau mengabdikan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam dari agama lain.

Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan/atau moderasi beragama yang dibenarkan,” ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh melalui keterangan tertulis di situs resmi MUI, Kamis (30/5).

Redaksi Gerak News

Mungkinkah Kuliah Gratis Di Indonesia? Ini Kata Menteri Keuangan

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku mendengar banyak omongan yang meminta supaya pendidikan di Indonesia hingga perguruan tinggi bisa gratis seperti di negara Nordik.

Mungkinkah kuliah gratis bisa diwujudkan di Indonesia ?

Tak banyak yang tahu di balik kebijakan pendidikan gratis di negara Nordik itu ada pajak yang sangat tinggi. Sri Mulyani menyebut pajak penghasilan yang diterapkan di negara-negara tersebut bahkan bisa mencapai 70%.

Maka dari itu menurut Sri Mulyani tak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Sebab, pasti ada saja yang perlu dibayar lebih mahal.

“Saya jadi Menteri Keuangan tuh sering juga orang-orang menyeletuk, ‘Mbok ya kayak Nordic Country itu lho, segala macam bebas sampai perguruan tinggi, dari lahir sampai perguruan tinggi dia nggak perlu bayar apa-apa’, memang anak itu nggak bayar, yang bayar itu orang tuanya, tax-nya bisa 65-70% dari income mereka,” terang Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada Kamis (30/5/2024).

Sri Mulyani menceritakan dirinya memiliki teman asal Finlandia yang bekerja di Bank Dunia. Pajak yang dia bayarkan sekitar 70%. Maka, jika memperoleh USD 100 ribu, yang didapat hanya USD 30 ribu.

Sri Mulyani menegaskan, apabila menginkan jaring pengaman sosial berupa pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, maka perlu membayar pajak yang lebih besar.

“Orang anggap itu semuanya gratis, nggak ada yang bayar. Di dunia nggak ada yang gratis, pasti ada yang bayar. Dalam hal ini, if you want to create social safety net seperti di Nordic Country, then you have prepare for a very big high income tax,” tegasnya.

Menurutnya, kualitas SDM adalah salah satu risiko terbesar di Indonesia. Maka, apabila kualitas SDM tidak ditingkatkan, justru malah akan membebani negara.

Sri Mulyani menyebut SDM di Indonesia merupakan potensi karena demografinya muda. Namun, dapat menjadi risiko liability jika tidak ditingkatkan.

“Makanya kita selalu debat, bagus bicara tentang kesehatan, pendidikan, jaminan sosial. Pada saat demografi kita masih muda, debat itu menurut saya baik dan sehat,” kata dia.

Redaksi Gerak News

Berapa Realisasi Konsumsi LPG 3 kg? Ini Catatan ESDM

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, realisasi konsumsi Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram (kg) per 30 April 2024 mencapai 33,38% atau dari sebesar 2,68 juta ton dari kuota yang dipatok oleh pemerintah sebesar 8,03 juta ton tahun 2024.

Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebutkan realisasi hingga sepertiga tahun 2024 ini sesuai dengan outlook 2024 untuk penyaluran LPG yang termasuk jenis Public Service Obligation (PSO) 3 kg tersebut.

“Realisasi sampai 30 April 2024 sebesar 2,68 juta ton atau 33,38% dari kuota, saya kira ini kalau bicara dari sisi waktu sampai April itu sepertiganya dari setahun dan ini kita juga realisasi persis di angka 1/3,” jelas Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (30/5/2024).

Dadan juga mengatakan bahwa proyeksi penyaluran LPG 3 kg hingga akhir tahun 2024 akan lebih tinggi hingga 8,12 juta ton dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah 8,03 juta ton di tahun 2024 ini.

“Sehingga proyeksi kami untuk outlook sampe 2024 adalah sebsar 8,12 juta ton, sedikit lebih dari yang sudah ditetapkan dalam APBN,” bebernya.

Sebagaimana diketahui, tren penyaluran LPG bersubsidi dari tahun ke tahun sejak tahun 2019 terus meningkat. Menurut catatan Dadan, pada tahun 2019-2022 lalu peningkatan penyaluran LPG subsidi tercatat rata-rata hingga 4,5% per tahun, sedangkan pada tahun 2022-2023 tercatat peningkatan penyaluran hingga 3,2% per tahun.

“Tren realisasi LPG tabung 3 kg terlihat pada grafik yaitu 2019-2022 rata-rata naik 4,5% per tahun. kemudian, untuk 2022 ke 2023 sebesar 3,2% per tahun,” tambahnya.

“Penurunan presentasi kenaikan sebesar 1,3% dipengaruhi hasil transformasi tahap I dan peningkatan pengawasan sehingga over kuota 2023 berhasil ditekan dan kami 2024 sedang melakukan hal tersebut,” imbuhnya.

Dengan begitu, kata Dadan, dengan memperhitungkan penyaluran LPG dari tahun 2022 yang peningkatannya menurun, maka pihaknya memproyeksikan konsumsi LPG pada tahun 2025 mendatang melonjak hingga 8,17 juta ton, lebih tinggi dari kuota taahun 2024 sebesar 8,03 juta ton.

Dengan mempertimbangkan kenaikan volume penyaluran LPG bulan Juli-Desember 2022, ke Juli-Desember 2023 melalui Surat Dirjen Migas kepada Dirjen Anggaran tanggal 16 Februari 2024, maka diproyeksikan kebutuhan LPG 3 kg untuk 2025 adalah 8,17 juta ton,” tandasnya.

Redaksi Gerak News

Gus Falah : Harlah Pancasila Di Rokan, Pertamina Penjaga Kedaulatan Energi

Penulis
Hizkia Darmayana
-

Gerak News, Jakarta- Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menyatakan, ditunjuknya Wilayah Kerja Rokan yang dikelola Pertamina sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila 2024, merupakan wujud pengakuan Pertamina sebagai penjaga kedaulatan energi nasional.

Seperti diketahui, upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila akan berlangsung di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan di Dumai, pada Sabtu (1/6/2024) yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Ditunjuknya blok Rokan sebagai lokasi upacara tersebut, merupakan pengakuan sekaligus apresiasi negara kepada Pertamina sebagai BUMN migas nasional, yang telah berupaya optimal menjaga kedaulatan energi,” ujar Gus Falah, Jumat (31/5/2024).

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, upaya Pertamina tersebut terbukti ketika mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola blok Rokan sejak 9 Agustus 2021.

Setelah menugaskan Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya, Pertamina langung ‘tancap gas’ memproduksi migas di blok tersebut.

Buahnya, sepanjang 2023, PT Pertamina Hulu Rokan menjadi penghasil migas terbesar di Indonesia dengan produksi sebesar 167.270 barel setara minyak per hari (BOEPD).

Keberhasilan Pertamina di Rokan itu merupakan bukti bahwa mereka berupaya menjaga kedaulatan energi kita, dan itu selaras dengan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Gus Falah.

“Sehingga sangat cocok bila blok Rokan menjadi tuan rumah puncak peringatan Harlah Pancasila tahun ini, sebab Pertamina telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menunjuk Blok Rokan sebagai lokasi acara puncak peringatan Harlah Pancasila 2024 karena merupakan simbol ketahanan energi Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat nasionalisme, kebanggaan dan persatuan bangsa.

Redaksi Gerak News

1...787788789...819Halaman 788 dari 819

Remang Senja

Ojo Lali

Not & Musik

Kehadiran EnergiJuangNews.com tidak sekedar mewartakan informasi yang akurat tetapi juga mencerahkan pembaca melalui informasi yang tersaji. Ini sesuai tagline media online kami: Sinkron dan Mencerahkan.

Hubungi Kami: [email protected]

© 2026 EnergiJuangNews — Sinkron dan Mencerahkan — Hak Cipta Dilindungi