Subsidi Migas Harus Diperhatikan Pemerintahan Baru

Gerak News, Jakarta- Pemerintah diminta segera mengukur kemampuan fiskal menghadapi risiko akibat dinamika ekonomi yang tengah terjadi, terutama berkaitan dengan meningkatnya tensi geopolitik saat ini.

Menurut Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky, salah satu faktor penting yang perlu menjadi perhatian pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya serta bagi pemerintahan baru Prabowo-Gibran adalah tentang subsidi dan impor migas (minyak dan gas).

”Tentu saja sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk memperhatikan beban subsidi energi. Saya pernah mengingatkan bahwa ada tiga indikator yang akan muncul dari situasi global saat ini,” ungkap Yanuar, Selasa (30/4/2024).

Yanuar mengatakan, ada tiga indikator yang perlu menjadi perhatian, pertama adalah harga pangan, khususnya beras yang berpotensi naik dan saat ini mulai terjadi. Kedua adalah harga energi, dan ketiga adalah nilai tukar (kurs).

”Karena ada rencana Jepang untuk keluar dari suku bunga negatif. Dia ingin mereverse kebijakan yang sudah hampir dua dekade. Tiga faktor itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi di depan kurva saat ini di 2024,” lanjut dia.

Berkaitan dengan energi, Yanuar menjelaskan bahwa potensi kenaikan harga tidak hanya bersumber dari geopolitik akan tetapi juga dari perpolitikan di AS. ”Setiap AS mau pemilihan umum,biasanya harga minyak itu naik. Karena donatur terbesar politik di Amerika itu adalah oil and gas,” ungkapnya.

Dia bilang, kenaikan harga energi akan memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia sehingga perlu diantisipasi dengan baik. Penyebabnya, pada satu sisi, Indonesia masih melakukan impor minyak dalam jumlah banyak baik minyak mentah maupun BBM.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini mengumumkan impor minyak Indonesia masih tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, produksi nasional hanya sebanyak 600.000 barrel per hari sedangkan impornya mencapai 840.000 barrel per hari dengan rincian sebanyak 600.000 barrel dalam bentuk BBM dan 240.000 barrel adalah minyak mentah.

Selain faktor volume impor yang besar di tengah risiko kenaikan harga, pada saat yang sama, pemerintah masih harus memikirkan biaya subsidi khususnya subsidi BBM kepada masyarakat. ”Dengan segala situasi yang terjadi, pemerintahan baru nanti perlu menilai, sanggup atau tidak untuk terus memberikan belanja fiskalnya di tengah dunia yang lagi kayak begini,” jelas dia.

“Kalau kemarin bisa memberikan berbagai subsidi, saat ini geopolitiknya semakin meruncing, semakin ke arah penyempitan-penyempitan ruang fiskal yang tertutup,” lanjut Yanuar.

Redaksi Gerak News

.

IUP Untuk Ormas Wujud Redistribusi Sumberdaya

Gerak News, Jakarta- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke masyarakat, salah satunya ormas keagamaan. Menurut Bahlil proses pemberian IUP dilakukan dengan baik sesuai aturan.

Yang terpenting, kata Bahlil, proses pemberian IUP dilakukan dengan baik sesuai aturan. Ia juga membenarkan bahwa dalam hal ini tidak boleh ada konflik kepentingan dan harus dikelola secara profesional.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira mengaku tak masalah. Ia menilai hal ini dilakukan agar masyarakat juga bisa menikmati hasil dari sumber daya yang ada.

Kita di ASPEBINDO mendukung upaya redistribusi pemberian IUP kepada Ormas keagamaan sebagai bentuk redistribusi sumberdaya agar juga bisa dinikmati masyarakat. Namun catatannya pengelolaan harus dilakukan secara profesional,” kata Anggawira dalam keterangannya, Rabu (1/5/2024).

Menurut Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu, pengelolaan tambang harus dikelola secara profesional oleh lembaga keagamaan dengan membentuk badan usaha.

Hal tersebut bukannya tanpa alasan. Badan usaha yang dimiliki Ormas juga memiliki tujuan untuk membangun kemandirian organisasi untuk bisa terus berkontribusi pada masyarakat.

“IUP ini bisa menjadi modal bagi Ormas keagamaan untuk mandiri dalam mengembangkan roda organisasi mereka,” tuturnya menambahkan.

Lebih lanjut, Anggawira berpendapat redistribusi kepada ormas keagamaan sebagai bentuk apresiasi negara untuk mendukung kerja-kerja ormas dalam usaha memberdayakan masyarakat.

Kontribusi organisasi keagamaan di Indonesia begitu besar, sejak awal pada kemerdekaan hingga saat ini. Untuk itu, langkah perizinan IUP sebagai usaha pemerintah memperhatikan ormas keagamaan agar terus bisa berkolaborasi membangun bangsa.

“Tinggal nanti yang perlu diperhatikan adalah tata kelola pemberian izinnya serta prinsip kesetaraan dan pemerataan sumber daya agar proporsional supaya masyarakat turut menikmati sumber daya yang ada hak mereka juga di dalamnya,” tutur Anggawira.

Redaksi Gerak News

.