Oleh
Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Pendudukan lahan seluas 127.780 meter persegi di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten, milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu, menguak praktik premanisme berkedok ormas di Indonesia.
Dan hal itu bukanlah ‘barang baru’ di negeri ini. Keberadaan preman dan milisi yang kemudian banyak berlabel ormas telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial-politik di Indonesia sejak era Orde Baru.
Otoritarianisme Orde Baru membutuhkan ormas atau preman sebagai instrumen untuk menegakkan tertib sosial versi penguasa, sekaligus melanggengkan kekuasaan rezim. Hal itu telah muncul sejak penumpasan PKI dan orang-orang yang dicap komunis pada 1965-1967.
Rezim Orde Baru memang dikenal mewariskan sejumlah ormas yang dianggap kerap melakukan kekerasan sekaligus praktik premanisme. Rezim otoriter Soeharto diketahui memiliki hubungan khusus dengan para pelaku premanisme di tingkat lokal, guna mengamankan kepentingan kekuasaan.
Dan lahirnya era reformasi 1998 tidak melenyapkan kelompok-kelompok ini. Para pelaku premanisme itu tetap eksis. Beradaptasi dengan zaman, mereka lakukan.
Buku karya Ian Douglas Wilson berjudul “Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru” mengungkapkan bahwa demokratisasi di Indonesia telah mengubah pola hubungan antara kelompok-kelompok pelaku premanisme dengan negara.
Jika di era Orde Baru ormas-ormas itu harus berinduk ke negara untuk mengawasi serta merepresi unsur-unsur yang dianggap mengancam rezim, pada era Reformasi kelompok-kelompok itu lebih terfragmentasi.
Ada yang tetap berlabel membela Pancasila atau militer, ada juga yang berbungkus identitas kesukuan. Bahkan, muncul pula kelompok-kelompok yang berlabel agama.
Mereka tak selalu menempel pada penguasa, namun bukan berarti mereka menjauh dari dunia politik maupun kekuasaan. Bisa dikatakan, pasca reformasi, mereka beroperasi sebagaimana ‘pekerja lepas’.
Ada kalanya kelompok-kelompok ini membela kepentingan elit politik tertentu di level nasional maupun lokal. Namun ada masanya juga mereka menjadi pressure group terhadap elit maupun perangkat kekuasaan tertentu. Meskipun, peran sebagai pressure group ini bukan tak mungkin berbasiskan ‘by order’ elit lainnya.
Selain relasi politik yang kerap muncul antara kelompok-kelompok ini dengan elit politik, para pelaku premanisme ini juga berebut ‘lapak’ di sektor ekonomi.
Tak terpenuhinya kebutuhan dasar warga miskin merupakan penyebab suburnya premanisme dalam bidang ekonomi. Mereka berebut rezeki dari lahan parkir, pasar, fasilitas umum, hingga perusahaan atau industri.
Dalam konteks inilah, pendudukan lahan BMKG di Tangerang Selatan itu terjadi.
Maka, bisa disimpulkan, bahwa menangani premanisme tak cukup hanya dengan membentuk satgas. Tak juga cukup dengan aksi temporer seperti penurunan bendera atau penutupan posko.
Secara politik, relasi antara elit atau kekuatan politik tertentu dengan para pelaku premanisme harus diputus. Jangan sampai ormas-ormas itu terjamin kebersinambungan hidupnya oleh proyek-proyek tertentu dari kaum elit.
Di sektor ekonomi, pengelolaan sumber ekonomi yang melibatkan masyarakat luas mutlak diperlukan. Penciptaan lapangan kerja secara masif juga penting dilakukan. Hal itu agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam aktivitas premanisme.
Hanya dua hal itu, yang mampu memutus lingkaran setan premanisme berbungkus ormas.
Redaksi Energi Juang News
