Pengamat Minta “Hati-hati” Karena Belum Tentu Pas
Energi Juang News, Jakarta – Dibukanya pintu kerjasama di bidang pertanian antara Pemerintah Indonesia dengan China, membuat Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) bereaksi.
Pasalnya MenKo Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuan Pertemuan ke-4 High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI-Republik Rakyat China (RRC) lalu, membuat kesepakatan yang dampaknya bisa menjatuhkan petani kedalam jurang.
Di sisi lain Pemerintah Indonesia sangat tertarik bekerjasama dengan China karena negara itu merupakan negara swasembada beras dan berharap kerjasama itu nantinya bakal berdampak terhadap produksi beras di Indonesia.
Proyek kerjasama itu nantinya akan dilakukan di Kalimantan. China akan melakukan transfer teknologi, termasuk benih dan melakukan penanaman padi di Kalimatan Tengah.
Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) merespon upaya Luhut tersebut, dengan menegaskan bahwa penerapan teknologi padi dari China tidak bisa diterapkan sepenuhnya di Indonesia.
“Misalnya menghadirkan benih dari China, itu tidak selalu menjadi solusi baik, cespleng dan langsung aplikabel, pasti perlu adaptasi,” kata Khudori pada Kontan.co.id, Jum’at (26/3).
Ia menyebut, proses adaptasi ini membutuhkan input beberapa kali bahkan ada risiko kegagalan jika tidak di mitigasi dengan baik.
Terlebih, China juga negara dengan 4 musim, berbeda dengan Indonesia yang hanya memiliki dua musim.
“Perbedaan ini bisa mempengaruhi, ahli di China bisa saja jagoan dalam penanaman padi di sana, tapi belum tentu berhasil di terapkan di Indonesia,” ungkapnya.
Khudori juga mengingatkan transfer teknologi tanam padi dari China sebenarnya pernah di terapkan Mantan Wapres Jusuf Kalla pada tahun 2007.
Pada saat itu, transfer yang di lakukan adalah pembagian benih hibrida dar China. Bahkan, pemerintahaan saat itu juga memfasilitasi kerja sama perbenihan antara perusahaan China dan Indonesia.
Hanya saja, upaya ini ternyata gagal. Beberapa benih hibrida yang di bagikan kepada petani tidak mendapatkan hasil yang menggembirakan.
“Ini menandakan tidak mudah mengintroduksi sistem usaha tani salah satunya benih,” kata Khudori.
Selain itu, Khudori melihat masalah industri pertanian dalam negeri sebetulnya lebih berkaitan dengan peningkatan biaya usaha tani yang mahal, terutama pada sewa lahan dan tenaga kerja.
Dua pos itu mencapai 75 persen-80?ri total produksi biaya usaha tani tanam padi di dalam negeri. Hal ini yang membuat harga beras di Indonesia mahal dan tidak kompetitf jika di bandingkan dengan negara lain.
Sebelumnya, Menko Luhut menyampaikan rencana kerja sama antara China dan Indonesia ini akan mulai di lakukan pada Oktober 2024.
Adapun pengelolaan lahan tersebut akan di lakukan secara bertahap. Misalnya, dari 100.000 hektare, naik menjadi 200.000 hektare dan akan terus di lakukan evaluasi.
“Kita (Indonesia) minta mereka (China) memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada. Mereka bersedia,” ujar Luhut.
Luhut mengatakan langkah selanjutnya yang harus di lakukan oleh Indonesia adalah mencari mitra lokal untuk bekerja sama dalam mengembangkan pertanian di Indonesia. Sementara lembaga yang di tunjuk untuk mengumpulkan hasil produksi tersebut adalah Perum Bulog.
Luhut menilai proyek ini penting lantaran padi merupakan masalah serius bagi Indonesia. Terlebih, saat ini kita masih bergantung pada impor dalam memenuhi kebutuhan beras nasional.
“Beras selalu kita impor, 2 juta lah, 1,5 juta lah. Jadi, kalau program ini jalan, dan menurut saya harus jalan, kita sebenarnya minta 4–5 ton saja,” ucap dia.
Redaksi Energi Juang News
