Gerak News, Jakarta- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat laporan adanya buku bermuatan sejarah pendirian NU yang menyimpang. Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) meminta lembaga pendidikan, termasuk pesantren-pesantren, menindaklanjuti hal tersebut.
“PBNU memerintahkan kepada lembaga pendidikan Rabithah Ma’ahid al Islamiyah atau asosiasi pesantren-pesantren, untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpang tentang sejarah berdirinya NU,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers hasil rapat pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2024).
Gus Yahya menyampaikan buku tersebut digunakan sebagai referensi dan bahan ajar di sejumlah madrasah. Dia meminta buku itu ditarik dari edaran.
“Apabila ditemukan buku-buku atau bahan ajar yang seperti itu, ini harus dicabut, harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU karena akan bukan hanya mengaburkan bahkan menyimpangkan sejarah berdirinya NU,” ucapnya.
Hasil keputusan pleno lainnya di bidang pendidikan, PBNU mengambil keputusan soal masa jabatan rektor di universitas ataupun institut di bawah naungan NU. PBNU telah meneken aturan tersebut.
“Kami juga membuat keputusan pleno juga membuat keputusan tentang soal rektor, soal jadi masa jabatan rektor. Jadi NU punya sekian banyak perguruan tinggi baik universitas maupun institut, dan tadi pleno telah menetapkan aturan tentang masa jabatan Rektor di perguruan tinggi tersebut,” sebutnya.
Selain itu, ada juga keputusan terkait desain akademi kepemimpinan NU yang akan memiliki kandungan kepemimpinan internasional. Program tersebut, kata Gus Yahya, diumumkan sekarang tapi baru akan dimulai tahun depan.
“Maka kami memberi kesempatan kepada kader-kader yang berminat untuk mempersiapkan diri selama setahun ini, sebelum nanti tahun depan bulan Agustus tahun depan kita akan mulai program Akademi kepemimpinan nasional Nahdlatul Ulama,” ucapnya.
Redaksi Gerak News
