Energi Juang News, Jakarta– Sejumlah aktivis hari ini mendatangi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, untuk menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI. Para tokoh yang hadir merupakan pendukung utama petisi penolakan rancangan undang-undang tersebut.
Beberapa sosok yang turut serta dalam aksi ini antara lain aktivis Halida Hatta, Sumarsih, dan Natalia Soebagjo, serta pengacara Saor Siagian. Hadir pula Rial Hayat dari Gusdurian Jakarta, Usman Hamid dari Amnesti, serta Bedjo Untung, pimpinan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965.
Mereka memasuki ruang rapat Komisi I DPR di kompleks parlemen Senayan pada Selasa (18/3/2025) sekitar pukul 11.20 WIB, membawa semangat perjuangan dan tuntutan perubahan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi ini. Dalam pertemuan itu, Dasco didampingi Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi I Budi Djiwandono.
“Kita terima,” kata Dasco kepada wartawan saat ditanyai perihal kedatangan para aktivis.
Sebelumnya diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan petisi ‘Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI’. Koalisi Masyarakat Sipil menuangkan penolakan terhadap revisi UU TNI yang dinilai memungkinkan militer aktif menduduki jabatan-jabatan sipil serta melemahkan militerisme.
Isi petisi tersebut terkait pasal-pasal yang direvisi berdasarkan daftar inventaris masalah (DIM), yang diajukan oleh pemerintah. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan revisi RUU TNI tak memiliki urgensi yang membawa TNI ke arah lebih profesional.
Dalam petisi juga disebutkan TNI dipersiapkan untuk perang, bukan untuk mengisi jabatan sipil. Koalisi Masyarakat Sipil meminta perwira aktif TNI segera mengundurkan diri jika menduduki jabatan sipil.
Redaksi Energi Juang News
