Politik kontemporer di berbagai belahan dunia sering kali terjebak dalam ilusi kekuasaan absolut. Ketika legitimasi domestik mulai terkikis oleh krisis tata kelola, korupsi, dan runtuhnya kepercayaan publik, para penguasa lalai kerap mencari kambing hitam yang mudah. Menuduh gerakan rakyat, aktivis, serta mahasiswa sebagai “antek asing” atau “didanai oleh kekuatan luar” telah menjadi buku panduan usang (playbook) rezim-rezim otoritarian untuk mendelegitimasi kritik.
Jatuhnya rezim Presiden Aleksandar Vucic di Serbia—yang secara dramatis ditumbangkan oleh gerakan politik mahasiswa dan Gen Z, Studentska lista (Student List), melalui pemilihan legislatif setelah berbulan-bulan demonstrasi—memberikan pukulan telak terhadap narasi manipulatif tersebut. Peristiwa ini bukan sekadar dinamika politik Balkan, melainkan sebuah studi kasus global yang sarat makna bagi pemerintahan di negara berkembang lain, termasuk Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Secara teoretis, fenomena runtuhnya rezim Vucic dapat dibaca melalui lensa hegemony and crisis of authority yang digagas oleh teoretikus marxis asal Italia, Antonio Gramsci. Gramsci berargumen bahwa ketika kelas penguasa kehilangan kepemimpinan moral dan intelektualnya—sehingga dominasi beralih menjadi koersi atau manipulasi informasi—krisis organik pun tak terelakkan.
Vucic, yang selama bertahun-tahun membangun citra sebagai pemimpin kuat (strongman) penguasa media arus utama, gagal merespons akar kemarahan publik yang tersulut oleh kelalaian struktural dan korupsi sistemik. Alih-alih melakukan instrospeksi kebijakan, rezim memilih jalan pintas diskursif: melabeli setiap gelombang protes publik sebagai konspirasi asing atau “deep state” internasional.
Namun, teori gerakan sosial membuktikan bahwa mobilisasi massa yang berakar dari penderitaan kolektif—seperti tragedi runtuhnya infrastruktur yang menelan korban jiwa di Serbia—tidak dapat direduksi sekadar sebagai hasil intervensi eksternal. Ketika Gen Z dan mahasiswa turun ke jalan bukan atas dasar ideologi partai tua, melainkan atas nama keadilan sosial dan integritas moral, narasi konspirasi penguasa justru menjadi bumerang yang mempercepat delegitimasi moral rezim itu sendiri.
Jatuhnya kubu Vucic melalui kotak suara oleh koalisi nirpartisan kaum muda (Studentska lista) menawarkan cermin pembanding yang tajam bagi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di Indonesia, diskursus mengenai “intervensi asing” atau tudingan bahwa gerakan kritis masyarakat sipil, buruh, dan mahasiswa digerakkan oleh “pesanan dari luar” kerap kali muncul setiap kali kebijakan negara mendapat sorotan tajam. Kecenderungan defensif semacam ini menunjukkan gejala destruktif kekuasaan: suatu kondisi di mana elite penguasa terisolasi dari realitas material rakyatnya sendiri dan memilih percaya pada gema internal (echo chamber) istana.
Pemerintahan Prabowo yang mengusung visi besar pembangunan nasional harus membaca sinyal zaman secara jernih. Generasi Z dan milenial Indonesia—demografi mayoritas pemilih saat ini—memiliki karakteristik yang identik dengan pemuda Serbia: melek informasi, skeptis terhadap retorika kosong, namun sangat peka terhadap ketimpangan ekonomi, keadilan hukum, dan transparansi kekuasaan.
Jika aspirasi sah kaum muda—baik dalam bentuk kritik kebijakan ekonomi, lingkungan hidup, desakan pemberantasan korupsi, maupun kebebasan berpendapat—terus-menerus dicurigai atau direduksi sebagai produk “kepentingan asing”, maka yang terjadi adalah alienasi politik yang masif.
Pelajaran terbesar dari Beograd adalah bahwa kesombongan kekuasaan (hubris) tidak akan pernah mampu membendung gelombang partisipasi kewargaan (civic engagement) yang digerakkan oleh kejenuhan moral. Ketika pemuda turun ke jalan dan bermetamorfosis menjadi kekuatan politik alternatif yang terorganisir, mesin propaganda negara seluas apa pun akan menemukan batas akhirnya.
Bagi pemerintahan Prabowo, mengelola negara dengan legitimasi yang kokoh menuntut pergeseran paradigma: dari sikap reaktif yang gemar menuding musuh dari luar, menuju keterbukaan telinga dan hati atas kritik di dalam negeri. Demokrasi yang sehat tidak dibangun di atas ketakutan terhadap suara rakyat, melainkan dari keberanian penguasa untuk mengakui bahwa kedaulatan sejati tidak pernah berada di tangan elite, melainkan tetap di tangan rakyat—terutama generasi muda yang kelak mewarisi masa depan bangsa.
Redaksi Energi Juang News
