Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Bencana dahsyat melanda tiga Provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Ratusan nyawa manusia hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor itu.
Merespons bencana, pemerintah Indonesia dengan ‘gagahnya’ menolak bantuan internasional. Sikap yang tampak nasionalis, tapi sejatinya mengabaikan kenyataan.
Mengapa?
Mari simak fakta.
Di Aceh, ada tujuh bupati telah menyatakan ketidaksanggupan menangani tanggap darurat banjir dan longsor yang menimpa wilayah itu. Ketujuh bupati tersebut adalah Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Bupati Gayo Lues Suhaidi, Bupati Aceh Barat Tarmizi, dan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil.
Pernyataan “menyerah” para bupati itu disampaikan lewat surat resmi. Salah satu contohnya tampak dalam Salinan Surat Pernyataan Bupati Aceh Tengah Nomor 360/3654 BPBD/2025 tentang Ketidakmampuan Upaya Penanganan Darurat Bencana, pada 27 November 2025.
Lalu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga kini ada 3,2 juta jiwa terdampak bencana Sumatra. Jutaan jiwa itu tersebar di 51 kabupaten di Sumatra.
Yang harus menjadi catatan, sebagian besar daerah yang terdampak, adalah kawasan perkotaan. Sehingga tak heran bila banyak pusat-pusat perekonomian hancur, yang berarti hancur pula urat nadi kehidupan masyarakat. Demikian juga insfrastruktur, yang tak kalah hancur.
Hal itu membuat medan yang terdampak bencana sulit dijangkau. Akibatnya, upaya penyelamatan sangat terhambat.
Fakta-fakta ini memunculkan kemungkinan lambannya proses rekonstruksi dan rehabilitasi usai banjir dan longsor. Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia pun menegaskan, perbaikan kehidupan warga usai bencana membutuhkan banyak sumber daya.
Dan jika pemulihan di seluruh wilayah terdampak banjir dan longsor hanya bergantung pada kemampuan pemerintah, diperkirakan bisa memakan waktu hingga 20-30 tahun. Demikian hasil analisis mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Teuku Kamaruzzaman.
Buah analisis itu masuk akal. Daya rusak akibat banjir dan longsor yang dirasakan di 51 kabupaten, yang mayoritas adalah kawasan perkotaan, sudah memberikan gambaran betapa dampak bencana kali ini tak patut diremehkan.
Karena itu, pemerintah Indonesia tak perlu tinggi hati, dengan menutup diri dari bantuan internasional. Dahsyatnya bencana Sumatra justru harus membuat pemerintah membuka pintu masuknya bantuan internasional demi mempercepat rekonstruksi dan rehabilitasi.
Kini, mari kita melalukan komparasi dengan penanganan dampak bencana tsunami Aceh 21 tahun lalu.
Mantan Pelaksana Tugas Sekretaris BRR Aceh-Nias, Teuku Kamaruzzaman mencatat, ketika mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka ruang bagi bantuan internasional pasca-tsunami, daerah-daerah yang terisolir langsung bisa dijangkau dengan helikopter.
Masa rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca diterjang tsunami yang maha dahsyat pun berjalan relatif cepat: empat tahun. Semua bisa terjadi karena adanya bantuan internasional.
Jadi, pemerintah tak perlu bersikap ‘sok nasionalis’ dalam menangani bencana ini. Karena menerima bantuan internasional dalam menangani bencana, sejatinya bukanlah sikap tidak nasionalis.
Dalam kemanusiaan, apalagi terkait keselamatan rakyat negeri ini, kita tak perlu menutup diri dari solidaritas global. Bung Karno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 menegaskan, bangsa Indonesia harus memiliki prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan.
Internasionalisme, menurut Bung Karno, adalah manifestasi kebersamaan serta solidaritas berbagai bangsa di dunia. Dalam berkemanusiaan, bangsa ini justru jangan hanya membangun solidaritas dalam satu bangsa, tapi juga dalam persaudaraan.
Timeline Kronologi Bencana Sumatera 2025
Berikut adalah kronologi terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatera yang mengakibatkan ratusan korban jiwa:
Desember 2025-sekarang: Proses rekonstruksi dan rehabilitasi terus berlangsung, estimasi waktu 5-10 tahunaan umat manusia sedunia.
November 2-3, 2025: Hujan deras intensitas tinggi melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
November 3-4, 2025: Laporan awal 50+ korban jiwa, ribuan keluarga mengungsi
November 4-5, 2025: Total korban meningkat menjadi 150+, status bencana nasional dipersembahkan
November 6-7, 2025: Media internasional melaporkan bencana, berbagai negara menawarkan bantuan
November 8, 2025: Pemerintah Indonesia secara resmi menolak bantuan internasional dengan alasan “solk nasionalisme
November 9-15, 2025: Proses evakuasi berjalan lambat, anggaran bantuan terbatas
November 16-30, 2025: Bidan BRR Aceh-Nias mulai mapping kerusakan dan fase rehabilitasi
Best Practices: Penanganan Bencana yang Efektif
Pembelajaran dari bencana Sumatera 2025 dan tsunami Aceh 2004 menunjukkan best practices dalam penanganan bencana alam:
Melibatkan Masyarakat: Partisipasi korban dalam perencanaan rehabilitasi meningkatkan efektivitas
Sumber Daya & Download Panduan Bantuan Bencana
Untuk membantu korban bencana dan para relawan, berikut adalah sumber daya penting yang dapat diakses dan diunduh:
Nomor Darurat 24/7: BNPB 021-2928-8000 | PMI 021-2692-0400 | Disaster Management +62-800-000-BENCANA
Panduan Pertolongan Pertama – BNPB: https://www.bnpb.go.id/panduan (Format PDF, 5MB)
Sistem e-DISASTER – Platform pelaporan: https://disaster.bnpb.go.id (Akses online, real-time)
Panduan Relawan Bencana – COGAT: Hubungi 021-123-456 untuk unduhan gratis
Checklist Keselamatan Rumah – Architecture for Humanity: https://architectureforhumanity.org/downloads (Gratis, 10 bahasa)
Panduan Psikologis Pasca-Bencana – Kementerian Kesehatan: https://kemkes.go.id/mental-health (PDF, tersedia digital)
Database NGO Bantuan – Direktori lengkap: https://directory.ngo-indonesia.or.id
Kesiapsiagaan Dini: Sistem peringatan dini yang akurat dan infrastruktur tahan gempa harus menjadi prioritas investasi
Koordinasi Multilateral: Menolak bantuan internasional memperburuk situasi; kolaborasi lintas negara mempercepat penyelamatan
Kapasitas Lokal: Pelatihan masyarakat lokal tentang evakuasi dan first aid meningkatkan survival rate
Transparansi Data: Publikasi real-time data korban dan kerusakan membantu mobilisasi sumber daya yang tepat
Rekonstruksi Berkelanjutan: Membangun ulang dengan standar lebih tinggi mencegah bencana berulang
Dana Darurat Terukur: Alokasi budget bencana sejak awal tahun mencegah krisis finansial saat kejadian
Redaksi Energi Juang News
