Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Lebih dari sekadar pertanyaan geopolitik, konflik yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran dan Venezuela mencerminkan problema struktural dalam kebijakan energi dan strategi kekuasaan dunia. Di balik narasi keamanan nasional—yang digencarkan Gedung Putih—terdapat motif-motif ekonomi yang kuat terkait penguasaan sumber daya energi fosil.
Argumen ini didasari oleh fakta terbaru tentang operasi militer AS, kebijakan energi pemerintahan Presiden Donald Trump, serta pola geopolitik historis yang semuanya berpadu dalam skenario yang mengkhawatirkan.
Minyak Iran dan Venezuela: Sasaran Menggiurkan
Dalam beberapa bulan terakhir, AS melakukan langkah-langkah agresif terhadap dua negara yang memiliki cadangan energi besar. Bersama Israel, Washington menyerang Iran dan membunuh pemimpin tertingginya, Ayatollah Ali Khamenei.
Sebelumnya, AS memperluas sanksi ekonomi kepada jaringan minyak Iran, menargetkan lebih dari 30 individu, entitas dan armada kapal yang membantu penjualan minyak Teheran dan produksi senjata mereka.
Sementara itu di Amerika Latin, kekuatan AS melancarkan operasi militer yang berhasil menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, pada awal Januari 2026—langkah yang dikritik sebagai pelanggaran kedaulatan tajam oleh sejumlah analis internasional.
Keduanya bukan peristiwa terpisah, tetapi bagian dari kanvas kebijakan energi global yang dipandu oleh logika kepentingan minyak dan proteksi rezim berbasis energi fosil.
Kebijakan Energi Trump: Dari Drill, Baby, Drill ke Dominasi Minyak
Sejak kembali berkuasa pada awal 2025, Trump secara terang-terangan mengembalikan retorika “drill, baby, drill” yang menempatkan peningkatan produksi minyak dan gas sebagai pilar utama agenda energinya. Dalam pidato kenegaraan terbaru, Trump menekankan lonjakan produksi minyak AS dan pencapaian 80 juta barel minyak dari Venezuela sejak pemerintahan Maduro digulingkan, sebagai bagian dari “aset energi baru” bagi AS.
Lebih luas lagi, administrasinya menunjukkan preferensi kuat pada bahan bakar fosil—termasuk peraturan baru, stimulus untuk ekspansi pengeboran, dan deregulasi sektor energi klasik—serta langkah simbolis seperti perubahan nama berbagai institusi energi untuk mengurangi fokus pada energi terbarukan.
Kebijakan semacam ini bukan hanya menghidupkan kembali industri minyak dan gas, tetapi juga secara efektif menghambat momentum pengembangan energi baru terbarukan dalam negeri. Di tengah krisis iklim global, keputusan untuk me-rollback dukungan terhadap solar, wind, dan sumber bersih lainnya telah dikritik sebagai mundurnya arah transformasi energi dunia.
Dalam kajian hubungan internasional, teori ketergantungan energi (energy dependency) menjelaskan bagaimana negara-negara adidaya cenderung menggunakan kontrol atas sumber energi sebagai instrumen kekuasaan global. Konflik abad ke-21 bukan semata soal ideologi atau keamanan, tetapi sering kali berkaitan dengan akses, kontrol, dan distribusi sumber energi strategis.
Dalam teori tersebut, negara besar bukan sekadar berkompetisi untuk pasar, melainkan untuk dominasi aliran energi yang menopang ekonomi, kemampuan militer, dan pengaruh politik jangka panjang.
Iran dan Venezuela—dua negara yang memiliki cadangan minyak signifikan dan peran strategis dalam pasar energi global—masuk dalam kategori yang secara teori rentan terhadap tekanan negara besar yang ingin mempertahankan status quo ekonomi dan pengaruh geopolitiknya.
Konflik vs Energi: Motif di Balik Aksi Militer
Memang benar bahwa AS menjustifikasi agresinya dengan narasi pemberantasan narkotika, anti nuklir, maupun antiterorisme. Namun, klaim bahwa operasi militer di Venezuela adalah tentang “narkotika” saja tidak bertahan di bawah analisis geopolitik yang lebih luas.
Sejumlah laporan independen menunjukkan bahwa pengambilalihan kontrol terhadap industri minyak Venezuela—yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia—secara praktis memperkuat posisi energi AS dalam persaingan global.
Begitu pula serangan mematikan terhadap Iran. Ketergantungan ekonomi dunia pada minyak menempatkan minyak dan gas sebagai faktor utama yang mendorong keputusan politik dan militer tingkat tinggi.
Penolakan Pengembangan Energi Baru Terbarukan
Kritik terhadap kebijakan Trump bukan semata sikap ideologis. Sejumlah riset menunjukkan bahwa ketika pemerintah mendorong ekspansi energi fosil dan melemahkan iklim untuk renewable energy transition, hal ini bukan hanya menghambat mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memperdalam ketergantungan global pada minyak dan gas bukan terbarukan.
Argumen bahwa energi fosil harus tetap dikedepankan karena efisiensi atau stabilitas jangka pendek pun dibantah oleh data independen yang menunjukkan kenaikan penggunaan energi terbarukan di tengah kondisi pasar yang kompetitif.
Strategi mengamankan sumber minyak ini—baik melalui sanksi, tekanan ekonomi maupun tindakan militer—berdampak luas terhadap stabilitas kawasan dan hubungan internasional. Negara-negara di Global South dan aktor multilateral telah mengecam agresi unilateral yang melanggar prinsip utama hukum internasional.
Aksi semacam ini menciptakan preseden yang berbahaya: ketika satu negara merasa berhak campur tangan untuk mengamankan sumber daya strategisnya, tatanan global risiko mengalami fragmentasi.
Mengklaim bahwa konflik AS–Iran dan intervensi militer di Venezuela semata didorong oleh nafsu Trump menguasai minyak bukanlah hiperbola sensasional. Ketika data kebijakan, geopolitik energi, dan motif ekonomi disatukan, gambaran yang muncul adalah pola hubungan internasional yang sangat dipengaruhi oleh dominasi energi fosil.
Tanpa integrasi kebijakan energi bersih dan komitmen global terhadap transisi energi, konflik semacam ini akan terus menjadi ciri dalam sejarah abad ke-21—di mana dominasi minyak dan pertarungan geopolitik berjalan berdampingan.
Redaksi Energi Juang News
