Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Indonesia tengah berada di ambang krisis kredibilitas akademik. Maraknya peredaran ijazah palsu, baik dari institusi dalam negeri maupun luar negeri, bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai pendidikan.
Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut oleh sosiolog Robert K. Merton dalam Strain Theory teori yang menjelaskan bagaimana tekanan sosial dan harapan tinggi masyarakat terhadap pencapaian (seperti gelar akademik) mendorong individu untuk mencari jalan pintas ketika sarana legal (pendidikan formal) dianggap terlalu sulit atau tidak tersedia.
Dalam konteks Indonesia, tekanan sosial untuk bergelar sarjana sangat tinggi, sementara akses terhadap pendidikan berkualitas masih belum merata. Di sinilah celah muncul: banyak “kampus abal-abal” dan sindikat ijazah bodong yang memanfaatkan hasrat akan pengakuan sosial dan mobilitas ekonomi cepat.
Data terbaru mengenai skala pasti praktik ijazah palsu memang sulit didapatkan secara komprehensif. Namun, berbagai kasus yang terungkap di media massa dan penelusuran pihak berwenang menjadi indikasi kuat bahwa fenomena ini bukan lagi kasus terisolasi.
Misalnya, pada tahun 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menemukan sejumlah kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan beberapa perguruan tinggi. Meskipun angka pastinya belum dirilis secara resmi, temuan ini menjadi alarm bagi kita semua.
Dampaknya sangat sistemik. Dunia kerja kehilangan tolak ukur objektif dalam merekrut tenaga profesional, institusi pendidikan kehilangan kepercayaan, dan lulusan asli dirugikan karena diragukan kredibilitasnya.
Bahkan, sektor publik bisa terdampak bila pejabat yang menduduki jabatan strategis ternyata tidak memiliki kualifikasi akademik yang sah.
Pemerintah harus mengimplementasikan sistem verifikasi berbasis digital yang terintegrasi dengan PDDikti, serta memperketat pengawasan akreditasi kampus. Perusahaan dan lembaga juga harus didorong untuk menggunakan sistem validasi latar belakang akademik sebelum merekrut pegawai.
Kita sebagai masyarakat tak boleh memandang remeh isu ini. Ijazah bukan sekadar selembar kertas, melainkan bukti proses panjang, kerja keras, dan pembuktian kompetensi. Jika kita gagal menjaga integritas akademik, kita tengah menggali kubur bagi masa depan sumber daya manusia Indonesia. Ini bukan sekadar krisis etika; ini adalah darurat nasional.
Redaksi Energi Juang News
