Esteria Tamba
(Aktivis, Penulis)
“Kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara kita yang kaya raya ini.” — Ir. Soekarno.
Kalimat itu bukan sekadar petuah, melainkan fondasi filosofis tentang jati diri dan kedaulatan kebudayaan bangsa. Bagi Bung Karno, budaya adalah jiwa bangsa, roh yang menjiwai politik, ekonomi, dan pembangunan nasional. Ia bukan sekadar hiburan, melainkan kekuatan ideologis untuk membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, beradab, dan berakar pada tanah airnya sendiri. Karena itu, langkah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) yang justru mempromosikan gim asing dalam momentum nasional menjadi tanda hilangnya arah kebijakan kebudayaan bangsa.
Ironi kian terasa saat kita tahu, menurut ICW, kasus korupsi dana desa mencapai 77 dari total 364 kasus korupsi nasional. Di tengah situasi seperti ini, Kemendes seyogianya fokus memperkuat sistem pengawasan dan memberdayakan potensi desa, bukan malah ikut-ikutan arus budaya digital asing yang tidak relevan dengan mandatnya.
Hari Desa, Kemendes, dan Salah Arah Kebijakan Kebudayaan
Peringatan Hari Desa semestinya menjadi ajang perayaan inovasi desa, hasil pelatihan masyarakat, dan pameran produk lokal. Jika memang ingin menyentuh dunia gim, semestinya Kemendes mengadakan pelatihan pengembangan gim lokal untuk anak muda desa inilah langkah konkrit membangun soft power bangsa dari akar rumput.
Bung Karno sudah menegaskan bahwa seni dan budaya adalah alat perjuangan yang membentuk karakter bangsa. Ia menggerakkan seniman seperti Edhi Sunarso bukan hanya untuk membangun patung dan taman, tetapi untuk membangun kesadaran kebangsaan. Baginya, karya seni “menjemput publik” dan meneguhkan identitas. Ia bahkan rela menjual mobil pribadinya agar Patung Dirgantara terus berdiri, karena yakin bahwa kebudayaan adalah nyawa bangsa.
Dari Gim Asing ke Penjajahan Budaya: Saatnya Kembali ke Falsafah Bung Karno
Melihat arus budaya asing yang kini deras masuk ke Indonesia, termasuk dalam bentuk gim digital, kita sebenarnya sedang menyaksikan penjajahan gaya baru kolonialisme kebudayaan yang bekerja halus lewat industri hiburan dan teknologi. Ironisnya, alih-alih waspada, sebagian lembaga pemerintah justru ikut mendukung dan mempromosikannya dengan dalih modernisasi dan popularitas. Tak disadari, hal ini membuka jalan bagi lunturnya karakter generasi muda dan tergusurnya ekspresi budaya lokal.
Baca juga : ONIC Tersingkir dari M7, Giliran Alter Ego Jadi Harapan Indonesia
Indonesia sudah memiliki gim lokal seperti Lokapala, karya anak bangsa yang mengangkat mitologi Nusantara, namun kurang dukungan negara. Mengapa kementerian justru menonjolkan gim asing seperti Mobile Legends? Ini bentuk cultural misdirection kehilangan arah budaya di tengah gegap gempita globalisasi.
Sudah saatnya seluruh kementerian belajar dari falsafah Bung Karno: bahwa membangun bangsa tidak cukup dengan proyek “ramai-ramai”, melainkan harus berpijak pada kepribadian dalam kebudayaan. Setiap program pemerintah harus meneguhkan jati diri bangsa, bukan sekadar mengejar tren atau sensasi digital. Budaya bukan barang dagangan, melainkan napas kemerdekaan. Jika pemerintah terus abai, maka ke depan kita tidak lagi dijajah senjata, tetapi dijajah pikiran oleh budaya asing yang kita sambut dengan tangan terbuka.
Redaksi Energi Juang News
