Belakangan ini, publik dikagetkan oleh beredarnya kabar bohong (hoaks) yang menyudutkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dan akademisi politik senior Saiful Mujani. Keduanya dinarasikan melakukan pertemuan dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia.
Meski desas-desus tersebut telah dibantah tegas sebagai manipulasi informasi yang tak berdasar, pertanyaan kritis justru muncul di balik motif pembuatannya: Mengapa narasi ini dihembuskan, dan siapa yang diuntungkan dari kepulan asap disinformasi ini?
Jika dibaca secara cermat melalui kacamata komunikasi politik, tuduhan liar yang menghubungkan figur-figur kritis dalam negeri dengan kekuatan asing bukanlah sekadar kebetulan digital. Ini adalah pola lama yang dikemas baru. Hembusan sentimen anti-Singapura dalam kasus ini diduga kuat merupakan bagian dari taktik pengalihan isu guna menutupi kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di dalam negeri.
Sosiolog dan filsuf René Girard merumuskan konsep Scapegoating Mechanism atau Teori Mekanisme Kambing Hitam. Dalam dinamika sosial-politik, ketika sebuah rezim atau otoritas menghadapi tekanan berat akibat ketidakmampuan memecahkan masalah domestik—baik itu krisis ekonomi, kesenjangan sosial, maupun kebocoran tata kelola—mereka membutuhkan objek luar untuk disalahkan.
Ketika pemerintah gagap menghadirkan solusi konkret atas keresahan masyarakat, menciptakan “musuh bersama” (common enemy) menjadi jalan pintas yang paling efektif. Pihak asing—dalam hal ini Singapura—mendadak dijadikan sasaran empuk untuk membakar nasionalisme sempit dan sentimen xenofobia di kalangan awam.
Dengan memicu sentimen anti-Singapura, emosi publik digeser: dari yang semula menagih akuntabilitas kebijakan pemerintah, menjadi tersedot pada paranoid kolektif tentang “ancaman kedaulatan” yang direkayasa.
Dampak paling berbahaya dari pola pengambinghitaman ini adalah framing jahat terhadap kelompok kritis. Dalam kasus Dino Patti Djalal dan Saiful Mujani, terlihat jelas bagaimana kalangan akademisi, intelektual, dan praktisi yang kerap melempar kritik obyektif berusaha digeser posisinya: dari penyampai kebenaran (truth teller) menjadi seolah-olah “agen asing” atau “penjual kedaulatan”.
Ini adalah taktik ad-hominem berskala masif. Daripada menjawab substansi kritik yang dilontarkan para akademisi dan pengamat mengenai kinerja pemerintah, narasi hoaks diciptakan untuk meruntuhkan kredibilitas personal mereka. Logika yang ingin dibangun kepada publik sangat dangkal namun manipulatif: Siapa pun yang mengkritik pemerintah, pasti bersekongkol dengan pihak asing.
Taktik ini tidak hanya mematikan naluri kritis masyarakat, tetapi juga merusak tatanan diplomasi luar negeri Indonesia. Hubungan bilateral dengan negara tetangga seperti Singapura—yang selama ini menjadi mitra strategis di ASEAN—dikorbankan hanya demi mengamankan persepsi politik jangka pendek di dalam negeri.
Masyarakat harus semakin cerdas dalam memilah informasi dan membaca arah angin politik. Kita tidak boleh membiarkan isu-isu krusial—seperti kondisi ekonomi, lingkungan hidup, penegakan hukum, dan kesejahteraan publik—tenggelam begitu saja hanya karena bisingnya hoaks sentimen anti-asing.
Pemerintah dan para penopang kekuasaan seharusnya menjawab kritik dengan kinerja dan data, bukan dengan memproduksi atau membiarkan narasi adu domba berkembang. Mengambinghitamkan pihak asing dan menuduh kalangan kritis sebagai antek luar negeri adalah tanda-tanda frustrasi politik atas ketidakmampuan mengelola negara.
Sudah saatnya publik menolak ditipu oleh narasi kambing hitam. Musuh sebenarnya dari kemajuan bangsa ini bukanlah negara tetangga atau akademisi yang kritis, melainkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah rakyatnya sendiri.
Redaksi Energi Juang News
