Energi Juang News, Jakarta– Perekrutan besar-besaran calon tamtama oleh TNI Angkatan Darat (AD) untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan menuai kritik. Ketua Badan Pekerja Centra Initiative, Al Araf, menyebut langkah ini menyimpang dari fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara.
“Langkah rekrutmen TNI dalam jumlah besar untuk empat kompi non-militer seperti pertanian, peternakan, medis, dan zeni, telah menyimpang jauh dari misi pertahanan negara. TNI dibentuk untuk menghadapi perang, bukan untuk menangani sektor sipil,” kata Al Araf, Minggu (8/6/2025), dalam wawancara dengan Kompas.com.
Menurutnya, jika anggota militer lebih banyak diarahkan ke sektor non-pertahanan, hal tersebut justru berpotensi mengancam kedaulatan karena fokus TNI akan terpecah. Ia menegaskan bahwa rekrutmen semacam ini dapat mengikis profesionalisme militer.
“Pelibatan personel TNI di luar sektor pertahanan bisa berujung pada pengabaian tugas pokok mereka. Ini akan berdampak langsung terhadap kesiapsiagaan nasional,” ujarnya.
Al Araf juga meminta agar DPR dan Presiden RI Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi terhadap pola perekrutan ini. Ia menyebut langkah tersebut telah melenceng dari jati diri TNI yang semestinya fokus pada kekuatan tempur.
TNI AD berencana merekrut 24.000 tamtama untuk Batalyon Teritorial Pembangunan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana.
“Rencana ini bertujuan mendukung pembangunan dan stabilitas di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Masing-masing batalyon akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektar dan dilengkapi dengan kompi-kompi sesuai kebutuhan masyarakat,” terang Wahyu, Selasa (3/6/2025).
Meski begitu, prajurit dalam batalyon tersebut tidak ditugaskan untuk pertempuran, melainkan akan bertugas di sektor-sektor seperti ketahanan pangan dan layanan kesehatan masyarakat.
Namun, wacana ini justru memicu perdebatan karena dinilai menyimpang dari prinsip utama pertahanan dan keamanan nasional. Pengamat militer mendorong agar kebijakan ini ditinjau ulang demi menjaga independensi dan profesionalitas militer Indonesia.
Redaksi Energi Juang News
