Energi Juang News, Jakarta– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan teguran keras kepada jajarannya dan Direktur Utama PLN saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). Hal ini terjadi karena ia tidak menerima data akurat terkait jumlah desa yang belum mendapatkan akses listrik.
Teguran ini muncul dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan. Dalam pemaparannya, Bahlil menyebut dirinya telah melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai distribusi listrik yang masih belum merata di beberapa wilayah pedesaan.
“Kami sudah memetakan prioritas sambungan listrik bagi masyarakat yang belum mendapat akses. Tapi laporan data yang saya terima ternyata berbeda,” kata Bahlil dalam forum tersebut.
Ia juga menceritakan masa kecilnya yang harus belajar menggunakan pelita dari kaleng susu dan sumbu minyak tanah, menggambarkan pentingnya pemerataan akses energi hingga ke pelosok.
“Saya tahu rasanya tidak punya listrik. Maka dari itu saya ingin mewujudkan swasembada energi, khususnya di desa,” tambahnya.
Target Pemerintah dan Kebingungan Data
Dalam forum tersebut, Bahlil menyebut ada sekitar 5.600 desa yang masih belum teraliri listrik menurut hitungan kementeriannya. Namun, data dari PLN justru menyebutkan angka 10.000 desa. Perbedaan informasi ini memicu kemarahannya.
“Dirjen saya salah atau Dirut PLN yang tidak benar? Ini tidak bisa dibiarkan. Setelah rapat, saya ingin kalian bertemu saya langsung,” ujarnya dengan nada tinggi.
Ia juga menyindir pimpinan PLN yang dianggap baru, sementara Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, tetap menjabat sejak sebelumnya. Hal ini dinilainya seharusnya menjamin kontinuitas dan ketepatan data.
Instruksi Presiden: Manfaatkan PLTS untuk Desa
Bahlil juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta ESDM mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menjangkau desa-desa tanpa jaringan listrik.
“Untuk desa yang belum ada jaringannya, tidak perlu tarik kabel dari pusat. Cukup dengan jaringan lokal menggunakan PLTS,” jelasnya.
Menurut Bahlil, pendekatan ini lebih efisien secara biaya dan waktu, sekaligus mendukung visi energi terbarukan di wilayah terpencil.
Redaksi Energi Juang News
