Energi Juang News, Jakarta– Serapan anggaran DOB Papua menjadi perhatian utama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Ia menyoroti rendahnya penggunaan anggaran di tiga dari empat daerah otonomi baru (DOB) Papua, yakni Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
“Di Papua Barat Daya, pendapatan daerah baru mencapai 17 persen, sedangkan realisasi belanja hanya sekitar 11 persen. Mayoritas dana digunakan untuk gaji pegawai, bukan kebutuhan masyarakat. Ini sangat kami khawatirkan,” ujar Tito di hadapan anggota dewan.
Dana Mengendap, Belanja Publik Minim
Tito menjelaskan, meskipun dana transfer dari pusat telah tersalurkan ke pemerintah provinsi baru, banyak anggaran yang tidak segera digunakan. Sebaliknya, dana tersebut mengendap di bank dan dialokasikan untuk belanja aparatur negara.
Padahal, menurut Tito, pada semester awal kedua tahun berjalan, idealnya penyerapan anggaran sudah mencapai 40 persen. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda.
“Papua Pegunungan lebih memprihatinkan lagi. Sampai Juni, pendapatan yang masuk baru 14 persen, tapi belanjanya sudah 20 persen. Ini artinya terjadi defisit,” kata Tito.
Situasi serupa juga terlihat di Papua Selatan yang dinilainya belum optimal. “Provinsi Papua Selatan pun baru menyerap sekitar 18 persen dari total dana. Ini jelas perlu perbaikan,” tambahnya.
DPR: Jangan Sekadar Infrastruktur, Ini Soal Integrasi Bangsa
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam manajemen fiskal daerah Papua. Ia menyatakan bahwa pembangunan Papua tidak bisa hanya berfokus pada infrastruktur fisik.
“Lebih dari itu, kita sedang merajut kembali integrasi bangsa melalui kehadiran negara. DOB Papua bukan sekadar pembentukan wilayah administratif, tetapi strategi menjaga kesatuan,” ujar Rifqi.
Menurut Rifqi, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, perlu bersinergi agar kehadiran negara di Papua benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya di atas kertas.
“Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipatri melalui kerja nyata. Komisi II DPR akan terus mengawal ini,” tegasnya.
Redaksi Energi Juang News
