Energi Juang News, Jakarta- Tunjangan anggota DPR menuai polemik, bahkan memicu gelombang demonstrasi serta kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia.
Kini semua fraksi di DPR setuju untuk mengevaluasi tunjangan bagi Anggota DPR. Adapun tunjangan DPR yang menjadi sorotan publik tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR RI No KU.00/9414/DPR/RI/XII/2010.
Dalam surat edaran itu, terdapat sejumlah komponen tunjangan anggota DPR mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, hingga berbagai fasilitas seperti uang sidang, asisten anggota, listrik, telepon, dan tunjangan beras.
Sorotan publik makin tajam saat mengetahui tiap anggota DPR mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan. Angka fantastis ini kemudian menimbulkan protes keras di media sosial hingga deretan gerakan demonstrasi di Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia.
Setelah mendapatkan kritik keras, fraksi-fraksi partai di DPR lalu buka suara. Total delapan fraksi di DPR kini menyetujui untuk mengevaluasi tunjangan bagi para anggota DPR.
Fraksi PDI Perjuangan setuju tunjangan hingga fasilitas yang tak patut diterima DPR dihentikan. PDI Perjuangan memandang hak-hak yang melekat untuk para anggota DPR memang sudah seharusnya memperhatikan nilai etik, empati, dan simpati.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan PDI Perjuangan setuju untuk menghentikan anggaran tunjangan hingga fasilitas yang tidak patut untuk para anggota DPR RI. Dia juga memastikan semua yang terjadi akan menjadi pelajaran bagi para legislator.
“Atas pertimbangan pertimbangan di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” tutur Said, Sabtu (30/8).
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono juga buka suara terkait gelombang protes masyarakat terkait tunjangan DPR. Fraksi Gerindra sepakat tunjangan DPR dihentikan dan ditinjau ulang.
“Dalam hal ini, Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat, terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota Dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu, kami siap untuk meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio kepada wartawan, Sabtu (30/8).
Budisatrio menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia memerintahkan agar seluruh anggota fraksi tetap berada di Indonesia serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.
Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR RI dievaluasi. Namun ia juga meminta semua anggota DPR mulai menjaga sikap ke depannya.
“Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan,” kata Sarmuji,Sabtu (30/8).
Sarmuji juga meminta agar semua anggota DPR dan DPRD mulai menjaga sikap. Ia mengingatkan pentingnya mengukur kepatutan diri di depan publik.
Redaksi Energi Juang News
