Energi Juang News, Jakarta- Korban keracunan yang diduga karena mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin banyak. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta pun siap membuka layanan aduan bagi rakyat korban MBG.
Direktur LBH Yogyakarta, Julian Duwi Prasetya, mengatakan bahwa dalam perspektif kacamata Hak Asasi Manusia (HAM), negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesehatan anak-anak di Indonesia tanpa pandang bulu.
“Dalam perspektif kacamata HAM, negara harus bertanggung jawab,” kata Julian, Kamis (25/9/2025).
“Kalau kemudian program pemerintah, dalam hal ini MBG, justru meracuni, artinya ada pelanggaran secara aktif dari negara yang kemudian membuat anak-anak tidak sehat,” kata dia.
Dengan melihat kondisi ini, menurut Julian, masyarakat Indonesia dapat menuntut negara. Masyarakat yang terdampak bisa mengajukan gugatan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.
“Itu terbuka karena kerugian sudah jelas, apalagi hubungan sebab akibat dari makan yang mengakibatkan keracunan,” katanya. Sampai sekarang, pihaknya belum membuka posko khusus untuk masyarakat yang menjadi korban keracunan diduga karena menyantap menu MBG.
Namun, LBH Yogyakarta siap menampung aduan masyarakat. “Fokusnya LBH Jogja adalah kasus-kasus struktural, pelanggaran HAM. Kalau keracunan ini kan dimensinya pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah. Terstruktur dari program pemerintah, buat kami tidak menutup kemungkinan untuk membuka pos aduan,” ucap dia.
Apabila nanti ada masyarakat yang melapor ke LBH Yogyakarta, Julian mengatakan, gugatan atau laporan nantinya akan ditujukan kepada pemerintah pusat, yang kemudian akan turun ke bawah sampai ke Badan Gizi Nasional (BGN) daerah.
“Pasti ke pemerintah pusat, itu pasti yang jadi tergugat utamanya. Nanti turun ke bawah dari pemerintah pusat, evaluasinya bagaimana dengan BGN daerah maupun vendor-vendor,” ujar dia.
Redaksi Energi Juang News
