Energi Juang News, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto resmi memutuskan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Langkah ini memunculkan berbagai pandangan, termasuk peringatan dari pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah agar Indonesia bersikap ekstra hati-hati (23/1/2026).
Pakar Minta Indonesia Tetap Waspada
Teuku menilai keputusan itu tidak sederhana karena melibatkan dinamika geopolitik global yang rumit. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan agar Indonesia tidak terseret ke dalam struktur internasional baru yang kemungkinan bisa bertolak belakang dengan sikap serta prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional.
“Mengingat keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut mengikat adanya, hendaknya diwaspadai jika Indonesia berpotensi menjadi bagian dari sebuah struktur internasional baru pimpinan Amerika Serikat, yang memiliki potensi berseberangan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hukum Internasional,” ujar Teuku kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).
Pemerintah Dinilai Telah Mempertimbangkan dengan Matang
Menurut Teuku Rezasyah, langkah yang diambil Presiden Prabowo patut dihormati karena diambil melalui pertimbangan rasional dan konstitusional. Ia menilai keputusan itu hanyalah salah satu bentuk diplomasi aktif Indonesia untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia.
Baca juga : Soal Kemungkinan Keluar dari BoP, Ini Kata Dino Patti Djalal
“Dengan memperhatikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan nasional Indonesia, dan sejalan dengan tujuan pendirian Republik Indonesia, untuk turut mendukung perdamaian dunia,” ujar Teuku.
Jangan Abaikan Komitmen pada Palestina
Meski begitu, Teuku menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian tidak boleh menggeser komitmen teguh terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Ia meminta pemerintah berhati-hati dalam setiap langkah agar mekanisme internal lembaga tersebut tidak mengebiri prinsip yang selalu dijunjung Indonesia.
“Dituntut kehati-hatian yang sangat tinggi, agar niat baik pemerintah Indonesia ini dalam praktiknya kelak tidak dihancurkan oleh mekanisme pengambilan keputusan dalam Board of Peace, yang tidak mengindahkan seluruh Resolusi dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.
Prabowo Hadiri Penandatanganan Piagam di Davos
Prabowo menandatangani Charter of the Board of Peace dalam pertemuan tahunan di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Acara itu dipimpin langsung oleh Donald Trump dan dihadiri sejumlah kepala negara serta pemerintahan dunia.
Dalam sambutannya, Trump menegaskan bahwa Dewan Perdamaian terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional, termasuk PBB. “Sebagai presiden, saya mengakhiri 8 perang itu dalam 9 bulan. Termasuk Kamboja dan Thailand,” tutur Trump.
Setelah pidato singkat itu, para pemimpin negara satu per satu menandatangani piagam tersebut. Prabowo duduk di sisi kiri Trump saat prosesi penandatanganan berlangsung.
Redaksi Energi Juang News
