Energi Juang News, Jakarta– Sebanyak 200 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dalam proses perizinan penggabungan atau peleburan (merger). Perizinan itu sedang diproses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Jumlah ini berdasarkan data per Juni 2026. Sementara sebanyak 81 BPR/BPRS telah disetujui untuk konsolidasi menjadi 24 BPR/BPRS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menerangkan penggabungan ini sebagai bentuk penguatan industri perbankan nasional, salah satunya melalui implementasi kebijakan konsolidasi.
“Terkait dengan hal ini, BPR/BPRS dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama (BPR/BPRS grup) sedang menjalani proses konsolidasi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS,” kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (26/7/2026).
Dian menjelaskan, konsolidasi dimaksud bertujuan untuk memperkuat permodalan dan daya saing BPR/BPRS melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko, pemenuhan struktur organisasi, perbaikan kinerja keuangan, serta pengelolaan yang efisien.
Dengan demikian, keberhasilan konsolidasi dapat mewujudkan visi-misi BPR/BPRS yang tercantum dalam Roadmap Pengembangan BPR/BPRS Tahun 2024-2027 yaitu menjadi BPR/BPRS yang berintegritas, resilien, adaptif, berdaya saing, dan kontributif dalam menggerakkan perekonomian di wilayahnya,” terangnya.
Ia meyakini, OJK akan memberikan dukungan terhadap upaya penguatan permodalan perbankan, termasuk dalam hal masuknya investor strategis baru sepanjang hal tersebut memenuhi ketentuan.Tak hanya itu, diharapkan konsolidasi ini memberikan dampak positif bagi kinerja bank serta turut mendukung perbankan nasional yang lebih sehat, efisien, lebih berdaya saing dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Redaksi Energi Juang News
