Di pos ronda dekat pinggir jalan, Bung Tom, Mas Parno, dan Bang Juki sedang membahas kabar yang bikin kepala garuk-garuk tapi nggak gatel. Ada rumah tangga yang sebelumnya masuk kategori sangat miskin, tiba-tiba status ekonominya melonjak menjadi keluarga dengan kemampuan ekonomi tinggi. “Bagus dong,” kata Bung Tom. “Berarti kesejahteraan masyarakat meningkat.” Mas Parno langsung menyahut, “Betul….Kalau begitu mulai besok saya pesan nasi padang. Soalnya kalau menurut data sudah kaya, masa lauknya masih tempe?” Bang Juki tertawa, “Betul Ndasmu masalahnya, Parno, yang berubah statusnya cuma data. Hidup segan mati tak mau gitu.”
Bang Juki kemudian menjelaskan bahwa persoalannya bukan sekadar soal seseorang disebut kaya atau miskin oleh tetangga. Yang dipersoalkan adalah perubahan pemeringkatan kesejahteraan dalam data resmi pemerintah. Desil membagi masyarakat menjadi sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari desil 1 yang paling miskin hingga desil 10 yang paling mampu. “Kalau tetangga bilang kita kaya, jawab saja amin,” ujar Mas Parno. “Siapa tahu itu doa.” Tom menimpali, “Kalau yang bilang sistem pendataan pemerintah, jangan cuma jawab amin. ngaca dulu sama isi dompet dan isi kulkas.”
Mas Parno lalu membayangkan kehidupan orang yang tiba-tiba naik kelas dari desil 1 ke desil 9. “Punya motor butut dua karena satu buat ngojek satu untuk ngantar anak sekolah dan beli seken ngutang , giliran siang tiba-tiba dinyatakan hampir sultan. Ini bukan kenaikan kelas, yang justru bikin dia pusing apabila semua subsidi dicabut.” Juki mengangguk. Apalagi perubahan status tersebut dapat berpengaruh terhadap akses warga terhadap berbagai bantuan pemerintah. Data desil digunakan sebagai salah satu dasar untuk penyaluran bansos, sembako, subsidi, dan program perlindungan sosial lainnya. “Jangan sampai rakyat miskin kehilangan bantuan karena komputernya terlalu optimistis,” kata Tom. “Komputernya melihat masa depan, dompetnya melihat kenyataan.”
Contoh yang menjadi sorotan adalah warga berpenghasilan rendah, termasuk penarik becak di Yogyakarta, yang disebut mengalami lonjakan status dari desil 1 menjadi desil 9. Dampaknya bisa serius. Anak yang baru diterima kuliah di perguruan tinggi negeri, misalnya, dapat mengalami kesulitan mengakses keringanan biaya kuliah atau program Kartu Indonesia Pintar karena status kesejahteraannya dalam data dianggap lebih tinggi. “Ini baru namanya orang tua bekerja keras mengantar anak menjadi sarjana, lalu data bekerja keras mengantar bantuan menjauh,” celetuk Mas Parno. Juki menjawab, “Kalau begini, yang perlu kuliah bukan cuma anaknya. Datanya juga perlu masuk kelas remedial.”
Polemik tersebut kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pendataan dan penempatan warga dalam kelompok desil kesejahteraan. Pemerintah juga disebut akan membentuk tim lintas lembaga untuk mengevaluasi persoalan tersebut. Bung Tom menilai langkah itu patut diapresiasi. “Yang penting evaluasinya jangan sekadar rapat, bikin notulen, lalu rapat lagi,” katanya. Mas Parno langsung menyahut, “Seharusnya langsung turun lihat kondisi rakyat. Jangan cuma cek laporan anak buah doang.” Sebab bagi warga, kemiskinan bukan angka di layar komputer. Kemiskinan adalah ketika akhir bulan masih menghitung uang untuk membeli beras.
Bang Juki mengingatkan bahwa pemerintah memang membutuhkan data yang akurat untuk menentukan sasaran program, jangan ngasal. Dan terbukti, data yang tidak sesuai kondisi lapangan bisa menimbulkan persoalan baru. Badan Pusat Statistik juga sedang melakukan pemutakhiran dan peninjauan kembali terhadap penentuan desil. “Kita tentu berharap kesalahan itu memang kesalahan pendataan yang bisa diperbaiki,” ujar Juki. “Jangan sampai ada keluarga yang miskin secara ekonomi tetapi kaya secara administrasi.” Mas Parno mengangguk. “Kalau begitu saya juga bisa kaya. Tinggal ubah data: motor saya jadi mobil, kontrakan jadi vila, cicilan jadi investasi, hahahaha.”
Tom tertawa, menurut mereka peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu merupakan kabar menggembirakan jika memang benar terjadi di lapangan. Orang yang dahulu kesulitan memenuhi kebutuhan pokok lalu mampu hidup lebih layak adalah keberhasilan yang patut disyukuri. “Yang jangan dilakukan adalah mengatrol kesejahteraan melalui angka,supaya orang miskin terlihat baik baik saja” kata Juki. “Kalau pendapatan minim, rumah bocor ditambal sendal bakar, sekolah dan makan jatah MBG tak layak, dan urusan dapur masih harus ngitung uang receh, jangan tiba-tiba disebut kaya.” Mas Parno mengangkat gelas teh. “Betul. Kaya itu seharusnya terasa di perut, bukan cuma terlihat di komputer.”
Akhirnya, obrolan pos ronda itu menghasilkan kesimpulan sederhana. “Kalau dompet masih tipis tetapi data sudah bilang kaya, paling tidak satu hal yang naik memang benar: perasaan pejabat yang melihat grafik kesejahteraan!!”.
