Energi Juang News, Jakarta- Erupsi Gunung Anak Krakatau membuat Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pengaturan ulang sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdampak. Hal ini sebagai respons terhadap kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang juga merupakan dampak dari erupsi Anak Krakatau.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan penyesuaian operasional MBG untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan secara aman dan responsif terhadap kondisi kedaruratan di wilayah terdampak.
Diketahui, pelaksanaan PJJ mulai 7 September 2026, dengan durasi yang menyesuaikan kondisi dan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Sejalan dengan kebijakan tersebut, operasional MBG bagi penerima manfaat di satuan pendidikan turut dihentikan sementara selama pembelajaran tatap muka ditiadakan.
“Keselamatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian operasional MBG. Ketika proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat,” ujar Khairul, Senin (7/9/2026).
Adapun kebijakan PJJ mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat. Regulasi tersebut salah satu dasar memastikan proses pendidikan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesiapsiagaan ketika satuan pendidikan berada dalam situasi bencana atau keadaan darurat.
Berdasarkan data Rabu (6/9) penerapan PJJ di wilayah terdampak dengan durasi yang berbeda sesuai perkembangan situasi. Di Provinsi Lampung, PJJ diberlakukan selama dua hari, 7-8 September 2026, sedangkan Provinsi Banten tiga hari, 7-9 September 2026.
Untuk wilayah DKI Jakarta, PJJ dimulai 7 September 2026, dengan jangka waktu yang belum ditentukan dan akan disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi serta kebijakan lebih lanjut dari pemerintah daerah.Ia menegaskan penghentian sementara operasional MBG di satuan pendidikan tidak dimaknai sebagai penghentian program, melainkan penyesuaian operasional akibat perubahan mekanisme pembelajaran dalam situasi darurat.
“Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah. BGN akan terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait agar operasional MBG dapat kembali disesuaikan ketika kondisi memungkinkan,” kata Hida.
BGN memastikan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan situasi di wilayah terdampak. Koordinasi tersebut bagian penting dalam menentukan langkah operasional berikutnya, termasuk kesiapan satuan pendidikan dan penyelenggara MBG ketika pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan.
Dalam pelaksanaan program, BGN menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai bagian integral dari penyelenggaraan MBG.Oleh karena itu, setiap penyesuaian operasional dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, kebijakan pemerintah daerah, serta kesiapan satuan pendidikan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Lebih lanjut, operasional MBG di wilayah terdampak akan disesuaikan kembali mengikuti kebijakan pembelajaran dan perkembangan kondisi kebencanaan di masing-masing daerah. “BGN berkomitmen menjaga keberlanjutan Program MBG dengan memastikan pelaksanaannya tetap aman, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat,” katanya.
Redaksi Energi Juang News
