Komunikasi publik merupakan instrumen utama kepemimpinan politik. Dalam konteks pemerintahan, komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membentuk persepsi, mengelola ekspektasi, dan membangun kepercayaan publik. Sayangnya, dalam berbagai momentum strategis, komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto justru menunjukkan kelemahan mendasar, terutama jika ditinjau melalui teori agenda setting.
Teori agenda setting yang diperkenalkan McCombs dan Shaw menegaskan bahwa media dan aktor politik memiliki peran penting dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Bukan berarti media dan pemerintah menentukan apa yang harus dipikirkan publik, tetapi mereka sangat menentukan apa yang perlu dipikirkan publik. Di sinilah komunikasi publik Prabowo terlihat kerap kehilangan arah.
Isu Tidak Terkelola, Agenda Dibiarkan Liar
Dalam banyak kasus, pemerintah tampak reaktif, bukan proaktif. Isu-isu sensitif seperti kondisi ekonomi, kebijakan pangan, hingga relasi sipil-militer sering kali berkembang liar di ruang publik tanpa narasi resmi yang kuat dan konsisten dari pemerintah. Akibatnya, agenda publik justru dibentuk oleh spekulasi media sosial, potongan pernyataan elit, dan framing media yang tidak selalu menguntungkan pemerintah.
Dalam perspektif agenda setting, kegagalan ini menunjukkan absennya prioritas isu yang jelas dari komunikator utama negara. Ketika pemerintah tidak secara tegas menentukan isu utama dan sudut pandangnya, ruang tersebut akan diisi oleh aktor lain—oposisi, influencer politik, atau bahkan disinformasi.
Lemahnya Komunikasi Publik Prabowo
Secara personal, Prabowo memiliki modal simbolik yang besar sebagai presiden dan figur politik nasional. Namun, agenda setting tidak hanya bertumpu pada kekuatan figur, melainkan pada konsistensi pesan. Pernyataan yang sering normatif, minim data, dan tidak ditindaklanjuti oleh penjelasan kebijakan yang sistematis membuat pesan pemerintah mudah dipelintir dan kehilangan daya pengaruh.
Alih-alih menetapkan agenda substantif, komunikasi publik pemerintah kerap terjebak pada isu seremonial dan simbolik. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menciptakan jarak antara apa yang dianggap penting oleh pemerintah dan apa yang dirasakan penting oleh publik.
Media Sosial Mengambil Alih Agenda
Di era digital, agenda setting tidak lagi dimonopoli oleh media arus utama. Media sosial berperan besar dalam membentuk persepsi publik. Ketika pemerintah gagal menguasai narasi awal, maka agenda publik akan dibentuk oleh algoritma, viralitas, dan emosi massa.
Kondisi ini terlihat ketika isu-isu minor justru membesar, sementara kebijakan strategis pemerintah tenggelam tanpa penjelasan memadai. Dalam konteks ini, buruknya komunikasi publik Prabowo bukan hanya soal gaya bicara, melainkan kegagalan struktural dalam mengelola agenda komunikasi nasional.
Dampak terhadap Kepercayaan Publik
Menurut teori agenda setting tingkat kedua (second-level agenda setting), bukan hanya isu yang penting, tetapi juga atribut isu yang membentuk citra dan penilaian publik. Ketika komunikasi publik tidak mampu mengarahkan atribut positif kebijakan—seperti manfaat, urgensi, dan dampak jangka panjang—yang muncul justru atribut negatif: ketidakpastian, kontroversi, dan kecurigaan.
Jika dibiarkan, kegagalan agenda setting ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus memperlemah legitimasi kebijakan di mata masyarakat.
Buruknya komunikasi publik Prabowo, jika dilihat dari teori agenda setting, bukan persoalan teknis semata, melainkan masalah strategis. Pemerintah perlu segera membenahi cara menentukan isu prioritas, menguasai narasi sejak awal, dan membangun komunikasi yang konsisten serta berbasis kepentingan publik.
Tanpa perbaikan serius, pemerintah akan terus tertinggal dalam pertarungan agenda di ruang publik—dan dalam politik modern, mereka yang kalah menguasai agenda, berisiko kalah pula dalam kepercayaan rakyat.
