Perkembangan politik Indonesia kembali mengejutkan publik. Pada Jumat, 2 Oktober 2026, di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik pengamat politik sekaligus kritikus kawakan, Rocky Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Peristiwa ini memantik diskursus luas, terutama karena rekam jejak Rocky yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai oposan vokal dan kerap melontarkan kritik pedas terhadap kekuasaan.
Lebih menarik lagi, titik balik naratif ini tidak lahir dari ruang hampa. Pelantikan tersebut merupakan kulminasi dari konsistensi Rocky dalam membela dan membedah dua program strategis nasional—Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG)—yang ia bedah secara teoretis berdasarkan mandat konstitusi.
Dalam diskursus ilmu politik dan hukum tata negara, kritik sering kali diidentikkan dengan penolakan total. Namun, mazhab kritik yang konstruktif justru menguji kebijakan negara melalui koridor norma dasar negara.
Rocky Gerung menunjukkan pola ini ketika ia mengupas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Secara teoretis, langkah ini dapat dijelaskan melalui Teori Kontrak Sosial (Social Contract) dari Jean-Jacques Rousseau dan John Locke, di mana legitimasi negara bersandar pada kemampuannya melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga negara. Program MBG dan Koperasi Desa, dalam pandangan Rocky yang diperkuat dengan rujukan konstitusional, bukan sekadar instrumen populis, melainkan manifestasi konkret dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan, serta Pasal 34 tentang kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
MBG dilihat sebagai pemenuhan hak atas pangan yang secara yuridis melekat pada martabat manusia (human dignity). Dan Koperasi Desa Merah Putih ditafsirkan sebagai perwujudan soko guru perekonomian nasional yang melawan hegemoni kapitalisme pasar bebas tanpa kontrol.
Ketika seorang kritikus vokal menemukan landasan konstitusional yang kuat dalam kebijakan rezim yang berkuasa, terjadi pergeseran paradigma: kritik berubah menjadi dukungan teoretis yang objektif.
Dari sudut pandang sosiologi politik, masuknya Rocky Gerung ke dalam lingkaran Istana melalui lembaga Wantimpres memunculkan dua tafsir utama:
1.Merangkul Oposisi Berbasis Gagasan
Langkah Presiden Prabowo Subianto melantik seorang kritikus menunjukkan bentuk akomodasi politik yang berbasis substansi, bukan sekadar kompromi transaksional. Dalam teori konsosiasionalisme (Arend Lijphart), pelibatan figur dari spektrum pemikiran yang berbeda dapat memperkuat stabilitas sistem politik melalui inklusivitas elite.
2. Transformasi Peran Intelektual
Bagi Rocky, posisi di Wantimpres menghadirkan dilema klasik kaum intelektual: berdiri di luar sebagai “pengawas moral” (watchdog) atau masuk ke dalam struktur untuk “memengaruhi kebijakan secara langsung” (insider reform). Max Weber dalam esainya Politik sebagai Panggilan (Politics as a Vocation) membedakan antara hidup untuk politik dan hidup dari politik. Bagi figur seperti Rocky, tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa integritas intelektual tidak luntur meskipun berada di dalam pagar kekuasaan.
Pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Wantimpres menandai babak baru dalam lanskap politik nasional 2026. Peristiwa ini membuktikan bahwa batas antara kawan dan lawan politik di Indonesia sangat cair, asalkan dipertemukan oleh narasi besar yang berakar pada konstitusi.
Namun, ujian terbesar bagi Rocky baru saja dimulai. Publik kini menanti, apakah kehadiran suara kritis tersebut di ring 1 kekuasaan mampu benar-benar mengawal Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis agar tidak terjebak dalam jebakan birokrasi, ataukah justru suara kritis itu akan teredam oleh dinding tebal Istana.
Waktu yang akan menjawab apakah pena seorang kritikus lebih tajam saat menulis dari luar, atau saat menorehkan kebijakan dari dalam.
Redaksi Energi Juang News
