Energi Juang News, Jakarta – Selangkah lagi, RUU Perampasan Aset segera disahkan menjadi Undang-undang. Rapat pengambilan keputusan tingkat I Komisi III digelar di gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah.
RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, demikian nama lengkap RUU Perampasan Aset. Komisi III DPR sangat intensif berupaya menyelesaikan RUU yang sangat ditunggu masyarakat tersebut.
Komisi III DPR RI menggelar 87 rapat dengar pendapat umum (RDPU) selama satu tahun untuk menerima aspirasi berbagai kalangan.
“Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini. Selama setahun hampir tiap minggu kita, reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco,” kata Ketua Komisi III, Habiburokhman.
Seluruh fraksi menyatakan setuju RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik,” kata Dasco usai memimpin rapat persetujuan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR.
RUU Perampasan Aset antara lain mengatur mekanisme penggantian kerugian bagi korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal. Menurut Habiburokhman, dengan Undang-Undang Perampasan Aset, maka para korban investasi massal bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut.


