Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah 100 sekolah swasta gratis (SSG)—sehingga totalnya kini mencapai 253 sekolah—merupakan langkah afirmatif yang melampaui sekadar solusi teknokratis atas persoalan daya tampung pendidikan tahunan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, kebijakan ini menjadi manifestasi konkret dari komitmen pemimpin daerah untuk berkhidmat secara utuh kepada amanat konstitusi, khususnya Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Setiap musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau yang kini bertransformasi menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Jakarta selalu dihadapkan pada ketimpangan klasik antara jumlah lulusan dan ketersediaan kursi di sekolah negeri. Akibatnya, ribuan peserta didik dari keluarga prasejahtera kerap terlempar ke sekolah swasta dengan beban biaya yang mencekik, atau bahkan terancam putus sekolah.
Hadirnya 253 sekolah swasta gratis yang secara khusus menyasar siswa tidak tertampung di SPMB menjawab kebuntuan struktural tersebut secara tepat sasaran.
Dalam perspektif hukum tata negara dan filsafat konstitusi, langkah Pemprov DKI Jakarta ini selaras dengan teori Konstitusionalisme Transformatif (Transformative Constitutionalism) yang dipopulerkan oleh Karl E. Klare. Teori ini menegaskan bahwa konstitusi bukanlah dokumen statis yang sekadar membatasi kekuasaan, melainkan instrumen rekayasa sosial untuk membongkar ketimpangan struktural dan mewujudkan keadilan substantif. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, sementara ayat (2) dan (4) mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar serta memprioritaskan anggaran pendidikan.
Ketika Pramono Anung mengintervensi anggaran daerah untuk menggratiskan 253 sekolah swasta, ia sedang menerjemahkan teks Pasal 31 dari sekadar norma deklaratif menjadi hak yang dapat dinikmati langsung oleh warga kota.
Lebih jauh, kebijakan ini juga merefleksikan gagasan Keadilan Sosial (Justice as Fairness) dari John Rawls, khususnya melalui Difference Principle (Prinsip Perbedaan). Rawls berargumen bahwa kebijakan publik yang adil harus dirancang untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung. Dalam ekosistem pendidikan perkotaan yang sangat kompetitif seperti Jakarta, kelompok yang gagal menembus sekolah negeri dan tidak memiliki daya beli untuk sekolah swasta komersial adalah kelompok paling rentan.
Melalui program SSG, negara hadir menanggung biaya pendidikan mereka agar garis start mobilitas sosial tidak ditentukan oleh isi dompet orang tua.
Dari sudut pandang teori kebijakan publik, kolaborasi Pemprov DKI dengan 253 sekolah swasta tersebut merupakan wujud nyata dari paradigma Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) yang dirumuskan oleh Chris Ansell dan Alison Gash. Pemerintah menyadari bahwa membangun ratusan gedung sekolah negeri baru di tengah keterbatasan lahan Jakarta membutuhkan waktu panjang dan biaya investasi raksasa. Dengan menggandeng dan mensubsidi penuh sekolah swasta yang sudah ada, Pemprov DKI tidak hanya mempercepat perluasan akses pendidikan secara instan, tetapi juga menghidupkan ekosistem sekolah swasta menengah-bawah yang selama ini berjuang mempertahankan operasionalnya.
Tentu saja, ekspansi kuantitas menuju 253 sekolah swasta gratis ini harus diiringi dengan pengawasan kualitas yang ketat. Tata kelola penyaluran dana hibah atau subsidi operasional harus transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan liar terselubung. Selain itu, standar mutu pembelajaran di sekolah-sekolah mitra ini wajib didampingi agar tidak tercipta dikotomi kualitas antara sekolah negeri dan sekolah swasta gratis.
Pada akhirnya, kepemimpinan publik diuji bukan dari seberapa megah narasi yang dibangun, melainkan dari keberanian berpihak melalui kebijakan anggaran. Penambahan 100 sekolah swasta gratis hingga genap 253 sekolah adalah bukti bahwa di bawah kendali Pramono Anung, Pemprov DKI Jakarta tidak membiarkan warganya berjuang sendirian mengejar hak dasar mereka. Konstitusi tidak lagi berhenti di ruang sidang atau buku teks hukum, melainkan hidup di ruang-ruang kelas tempat anak-anak Jakarta merajut masa depannya.
Redaksi Energi Juang News
