Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, selalu menjadi sorotan utama dalam diskursus tata kelola sumber daya alam dan keadilan ekologis. Di satu sisi, kelompok masyarakat sipil mendesak transparansi dan ketegasan hukum terhadap korporasi besar yang terafiliasi dengan grup-grup bisnis raksasa; di sisi lain, proses penegakan hukum menuntut pembuktian berbasis fakta, prinsip praduga tak bersalah, serta kepatuhan terhadap mekanisme regulasi yang berlaku bagi seluruh pelaku usaha.
Isu keterlibatan korporasi dalam bencana karhutla kembali mencuat setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah melaporkan delapan perusahaan pemegang konsesi perkebunan kelapa sawit dan kehutanan ke Polda Kalimantan Tengah. Dalam laporan tersebut, terdapat dua entitas yang memiliki afiliasi dengan kelompok usaha besar di Indonesia, yakni PT Tapian Nadenggan—yang terafiliasi dengan Sinarmas Group/Golden Agri-Resources (GAR)—serta PT Industrial Forest Plantation, bagian dari Nusantara Fiber Group yang terafiliasi dengan Sukanto Tanoto.
Desakan agar aparat penegak hukum segera memeriksa entitas-entitas yang terafiliasi dengan kelompok usaha besar ini didasarkan pada argumen mengenai besarnya skala penguasaan lahan dan pengaruh ekonomi yang dimiliki oleh konglomerasi tersebut. Selain itu, sikap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang belum mempublikasikan secara terbuka identitas puluhan korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla turut memicu kritik dari pegiat lingkungan. Menurut pandangan masyarakat sipil, keterbukaan informasi publik sangat krusial untuk mencegah spekulasi mengenai adanya perlakuan istimewa atau impunitas bagi pemilik modal besar.
Dalam kajian ilmu sosial dan hukum lingkungan, desakan untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan korporasi besar dapat menggunakan beberapa pendekatan teoretis utama:
Pertama, Teori Oligarki (Jeffrey A. Winters): Dalam karyanya Oligarchy, Winters mendefinisikan oligarki sebagai aktor-aktor yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi kekayaan material yang masif, yang kemudian digunakan untuk mempertahankan kekayaan serta pengaruh politik mereka. Dalam konteks tata kelola sumber daya alam, kritik berbasis teori ini menyoroti risiko terjadinya ketimpangan kekuasaan (power asymmetry) di mana kekuatan ekonomi yang besar berpotensi memengaruhi proses perumusan kebijakan maupun penegakan hukum.
Kedua, Ekologi Politik (Political Ecology): Pendekatan ini memandang bahwa degradasi lingkungan, termasuk karhutla, bukanlah sekadar fenomena alam atau kesalahan teknis semata, melainkan hasil dari relasi kuasa, kebijakan ekonomi-politik, dan distribusi akses terhadap sumber daya alam. Perspektif ini menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan skala besar tidak mengorbankan keselamatan ekologis dan hak masyarakat lokal atas lingkungan yang baik dan sehat.
Ketiga, Kejahatan Korporasi (Corporate Crime dan State-Corporate Crime): Dalam kriminologi hijau (green criminology), kelalaian maupun kesengajaan korporasi dalam mencegah kebakaran di wilayah konsesinya dikategorikan sebagai kejahatan korporasi yang berdampak luas (mass victimization). Konsep strict liability (tanggung jawab mutlak) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dirancang secara khusus untuk mempermudah penegakan hukum terhadap pemegang izin usaha yang wilayahnya mengalami kebakaran, tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan secara konvensional di tahap awal pertanggungjawaban perdata.
Di sisi lain, proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum memiliki prosedur dan standar pembuktian yang ketat. Pihak kepolisian maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara normatif terikat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta prinsip-prinsip hukum yang menjamin kepastian bagi dunia usaha.
Dalam berbagai kasus karhutla, penyelidikan tidak hanya melihat keberadaan titik api (hotspot) di dalam area konsesi, tetapi juga harus memverifikasi penyebab kebakaran secara forensik—apakah kebakaran dipicu oleh kelalaian sistem pencegahan perusahaan, pembukaan lahan secara ilegal, atau faktor eksternal seperti perambahan oleh pihak ketiga maupun kondisi cuaca ekstrem. Penundaan publikasi nama tersangka oleh aparat penegak hukum kemungkinan didasarkan pada pertimbangan teknis penyidikan, seperti menjaga kerahasiaan proses pengumpulan alat bukti, mencegah penghilangan barang bukti, serta menghormati asas praduga tak bersalah sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) atau dilimpahkan ke pengadilan.
Selain itu, kelompok-kelompok usaha besar di sektor kehutanan dan perkebunan sawit pada umumnya menyatakan komitmen mereka terhadap kebijakan tanpa bakar (zero burning policy), sertifikasi keberlanjutan (seperti ISPO dan RSPO), serta investasi pada infrastruktur pemadaman api dan pemantauan satelit. Dari sudut pandang kepatuhan regulasi, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki hak untuk membuktikan di hadapan penyidik maupun pengadilan bahwa mereka telah menjalankan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai standar operasional yang ditetapkan pemerintah.
Pada akhirnya, penanganan kasus karhutla yang melibatkan pemegang konsesi skala besar menguji independensi dan kredibilitas institusi penegak hukum di Indonesia. Penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) menuntut agar setiap laporan dari masyarakat sipil, termasuk yang diajukan oleh Walhi terkait afiliasi grup bisnis besar, ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan berdasarkan bukti ilmiah.
Transparansi dalam proses hukum—dengan tetap menghormati koridor hukum acara yang berlaku—menjadi kunci untuk menjawab keraguan publik terkait pengaruh kekuatan ekonomi dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan memadukan ketegasan penegakan aturan strict liability, pembuktian forensik yang akurat, serta keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyidikan, negara dapat memastikan bahwa perlindungan lingkungan hidup berjalan beriringan dengan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.
Redaksi Energi Juang News
