Energi Juang News, Jakarta – Polri memutuskan untuk pemberhentian tidak dengan hormat atau memecat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan kasus dugaan penyadapan, illegal access, dan pemusnahan alat bukti elektronik. Keputusan ini merupakan hasil Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) hari Selasa (17/11/2026).
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta Selatan, menjelaskan sidang sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, menghadirkan 9 saksi salah satunya saksi meringankan atas permintaan terduga adalah DR. Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait illegal access berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural.
Trunoyudo menambahkan, dalam perkara ini, Eko dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Maka putusan sidang KEPP, terhadap terduga pelanggar EHS sanksi etika sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif yaitu Pemberhentian dengan tidak hormat )PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.


