Peristiwa penganiayaan yang menimpa enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan di Desa Cimerak, Kabupaten Pangandaran, oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mengoyak rasa keadilan publik. Di tengah iklim demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tindakan kekerasan terhadap warga sipil—terlebih dilakukan oleh aparat penegak kedaulatan negara terhadap kaum terdidik di lingkungan pesantren—adalah sebuah anomali yang mencederai marwah institusi militer itu sendiri.
Namun, persoalan ini tidak berhenti pada penjatuhan sanksi etik atau penahanan internal semata. Lebih dari itu, kasus ini menjadi ujian krusial bagi komitmen negara terhadap prinsip equality before the law (kesetaraan di hadapan hukum): apakah para pelaku akan diadili melalui mekanisme peradilan militer yang kerap dikritik tertutup, atau diseret ke peradilan umum demi transparansi dan keadilan substantif?
Secara teoretis, negara hukum yang demokratis (democratisch rechtsstaat) mensyaratkan bahwa tidak ada satu pun warga negara, termasuk aparat militer, yang berada di atas hukum. Konsep ini ditegaskan oleh Albert Venn Dicey dalam doktrin The Rule of Law, di mana salah satu unsur utamanya adalah supremasi hukum—bahwa hukum biasa (ordinary law) berlaku bagi setiap orang tanpa memandang status sosial, jabatan, atau institusi.
Akan tetapi, dalam praktiknya di Indonesia, penyelesaian hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit militer terhadap warga sipil sering kali terjebak dalam labirin dualisme yurisdiksi. Keberadaan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menetapkan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
Sayangnya, dalam interpretasi dan implementasinya, tindak pidana murni seperti penganiayaan dan pengeroyokan kerap ditarik ke dalam yurisdiksi militer melalui tafsir yang sempit dan elitis. Keadaan ini melahirkan apa yang oleh banyak pengamat hukum disebut sebagai institutional impunity—suatu kondisi di mana institusi pelindung hukum justru menjadi benteng pertahanan bagi anggotanya yang melanggar hukum, jauh dari kacamata pengawasan publik.
Kasus di Pangandaran bukanlah insiden terisolasi, melainkan cerminan dari urgensi reformasi sistem peradilan militer yang selama bertahun-tahun jalan di tempat. Apabila pelaku tindak pidana umum diadili di peradilan militer, transparansi persidangan sering kali dipertanyakan. Lemahnya akses bagi korban dan keluarga korban untuk mengawal proses peradilan secara setara menciptakan ketimpangan relasi kuasa antara institusi bersenjata dan warga sipil.
Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada rasa keadilan masyarakat (sociological justice). Ketika korban kekerasan adalah santri—simbol moralitas dan ketulusan di tengah masyarakat—dan pelaku adalah aparat negara yang digaji dari uang rakyat, maka proses peradilan yang transparan di muka umum adalah harga mati.
Peradilan umum menawarkan keterbukaan yang tidak dimiliki oleh peradilan militer. Sidang yang terbuka untuk umum memungkinkan media, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk mengawasi jalannya persidangan secara objektif. Hal ini penting guna meredam spekulasi publik, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI, dan memastikan bahwa putusan hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan, bukan sekadar kompromi administratif internal.
Mandat reformasi 1998 secara tegas mengamanatkan perlunya penataan ulang kedudukan militer dalam negara demokratis, termasuk kewajiban tunduknya prajurit pada peradilan umum dalam hal tindak pidana umum. Agenda revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah lama mangkrak dan menjadi utang konstitusional yang belum diselesaikan oleh pembentuk undang-undang.
Menunda-nunda penegakan hukum yang transparan dan akuntabel hanya akan memperkuat stigma bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah namun tumpul ke atas, bahkan mandul di hadapan institusi bersenjata. Negara harus menunjukkan political will yang kuat untuk memastikan bahwa oknum TNI pelaku penganiayaan di Cimerak diproses melalui peradilan umum.
Pondok Pesantren Nurul Bayan di Pangandaran kini menuntut keadilan, bukan hanya untuk para santri yang menjadi korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga untuk masa depan perlindungan hak sipil di Indonesia. Menyeret pelaku ke peradilan umum bukanlah bentuk kebencian terhadap institusi TNI, melainkan wujud kecintaan agar institusi pertahanan negara ini tetap dihormati karena ketaatannya pada hukum dan konstitusi.
Keadilan yang sejati tidak akan pernah terwujud manakala hukum diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan seragam yang dikenakan. Sudah saatnya negara membuktikan bahwa di bawah langit Republik ini, tidak ada manusia yang kebal hukum, dan perlindungan terhadap warga sipil adalah hukum tertinggi yang harus ditegakkan tanpa kompromi.
Redaksi Energi Juang News
