Energi Juang News, Jakarta– Belum lama ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menutup sebuah tempat wisata di Puncak Bogor yang dikelola oleh BUMD Jabar, PT Jaswita. Keputusan tersebut memicu respons dari Ketua DPD PDIP Jabar sekaligus Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, yang menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus bersikap adil dalam menindak tempat usaha yang melanggar aturan.
“PDIP menantang Gubernur Jabar untuk bersikap tegas tanpa pandang bulu. Jangan hanya membongkar milik BUMD, tetapi juga bangunan-bangunan swasta yang menyalahi aturan,” ujar Ono dalam sebuah diskusi Fraksi PDIP Jabar yang digelar di rooftop Sekretariat DPRD Jabar, Kamis (20/3/2025) malam.
Langkah Dedi membongkar kawasan wisata Hibisc Fantasy Puncak di Kabupaten Bogor, dinilai Ono sebagai keputusan tepat. Menurutnya, bangunan di kawasan tersebut mengurangi lahan serapan dan menjadi penyebab banjir.
Namun, ia menekankan bahwa tindakan serupa harus dilakukan juga di seluruh kawasan hulu di Jawa Barat, termasuk di Cianjur, Bandung Barat, Sumedang, dan Kota Bandung. Ono menyatakan, pelanggar harus mendapatkan shock therapy agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan ditiru oleh orang lain.
Termasuk kepada bangunan swasta yang melanggar, tegas Ono, tidak hanya disegel tetapi juga harus dibongkar. “Dengan shock therapy, maka orang yang ingin menjadikan alam sebagai bisnis semata tidak akan mudah untuk menguasainya, ” ucapnya.
Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat Ketut Sustiawan menegaskan, pemerintah harus menindak tegas pihak-pihak yang memberikan izin terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan. Pihaknya mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan. “Sebagian besar musibah itu diakibatkan ulah oknum,’’ ucapnya.
Redaksi Energi Juang News
