Energi Juang News, Jakarta- Bupati Indramayu Lucky Hakim berwisata ke Jepang tanpa ada pemberitahuan ke pihak pemerintah provinsi Jawa Barat.
Hal itu pun menjadi viral di media sosial,
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menegaskan, dirinya tidak mendapat pemberitahuan apapun dari Lucky Hakim.
Saat ditanya sanksi yang diberikan kepada kepala daerah yang pergi tanpa ada pemberitahuan, Dedi menjabarkan, aturan sanksi ada di undang-undang.
“Ada di undang-undangnya itu, diberhentikan,” ungkapnya.
Dedi menuturkan, pemberhentian kepala daerah tertuang dalam undang-undang yang berlaku.
“Dilihat di undang-undangnya, diberhentikan selama tiga bulan berapa, lihat aja undang-undangnya. Saya kirim undang-undangnya nanti,” tambahnya.
Gubernur Jawa Barat menyayangkan tindakan Lucky Hakim, yang seharusnya berada di daerah yang dipimpinnya.
Ya, seharusnya pada saat bulan lebaran begini, para pejabat tuh ada di tempat,” imbaunya.
Dedi mengatakan, kepala daerah seharusnya bersilahturahmi dengan warganya.
Ada di tempat, kita silahturahmi, halal bihalal kita kan dengan warga kita, bukan dengan warga luar negeri,” ujarnya.
Selain itu, Dedi menyampaikan, kepala daerah harus berada di tempat untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi di wilayahnya.
“Dan juga berbagai problem bisa terjadi ketika lebaran arus macet, kemudian berbagai peristiwa sering terjadi. Terus kemudian, situasinya juga bencana,” tandasnya.
Sehingga, Dedi menilai, seorang kepala daerah harus tetap berada di lokasi.
“Makanya harus stand by bukan pergi ke luar negeri, apalgi pergi ke luar negerinya tanpa izin,” sebutnya.
Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunggah berita mengenai Bupati Indramayu yang berwisata ke Jepang bersama sejumlah kerabat.
Dalam foto yang diunggah di akun media sosial Instagram @dedimulyadi71, terlihat akun travel yang digunakan Lucky Hakim.
“Selamat berlibur Pak Lucky Hakim. Nanti kalau ke Jepang lagi, bilang dulu ya,” tulis Dedi Mulyadi di akun media sosial miliknya
Redaksi Energi Juang
