Energi Juang News, Jakarta– Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan permintaan maaf kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, atas seringnya BGN menjadi sasaran kritik publik terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Menkes, tanggung jawab terhadap program tersebut seharusnya tidak hanya dibebankan kepada BGN.
“Sebenarnya bukan hanya Pak Dadan yang harus menerima kritik. Kementerian Kesehatan dan BPOM juga memiliki tanggung jawab besar dalam program ini,” kata Budi dalam rapat dengan Komisi I DPR, Selasa (1/7/2025).
Tanggung Jawab Pengawasan MBG Dibagi Lintas Lembaga.
Budi menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengawasan makanan dalam program MBG dibagi menjadi dua. Untuk makanan yang dimasak langsung di tempat, tanggung jawab berada di tangan dinas kesehatan daerah yang merupakan bagian dari Kemenkes. Sedangkan untuk makanan siap saji dan makanan dalam kemasan, pengawasan menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Baru sekarang saya benar-benar memahami pembagian wewenang ini. Saya sesalkan jika Pak Dadan yang terus menerus disalahkan, padahal ini kerja kolektif,” ungkapnya.
Budi pun mengulangi pernyataan bahwa ia meminta maaf secara terbuka kepada Kepala BGN. Bahkan dalam pembicaraan pribadi, Dadan sempat berkata bahwa Menkes sendiri sudah cukup sering dihujat sehingga tidak perlu terlalu khawatir.
Langkah Perbaikan Koordinasi.
Dalam rapat tersebut, Budi menyampaikan rencana untuk memperkuat sistem pengawasan MBG dengan melibatkan seluruh jaringan dinas kesehatan mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Selain itu, fasilitas puskesmas juga akan dimaksimalkan untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai standar gizi.
“Saya sudah minta supaya dibuat program pendukung untuk Pak Dadan agar lebih tenang. Kita harus siapkan sistem yang saling menopang,” ujar Menkes.
Ia juga menegaskan bahwa mekanisme tanggung jawab harus berjalan secara berjenjang. Jika ada keluhan di lapangan, seharusnya yang pertama dimintai pertanggungjawaban adalah dinas di tingkat bawah, bukan langsung BGN.
“Sesuai aturan, tanggung jawab berjenjang itu penting. Jadi, sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Dadan atas ketidakadilan ini,” tegasnya.
MBG Jadi Program Prioritas Pemerintah.
Sebagai informasi, Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Meski demikian, pelaksanaannya masih menuai kritik, khususnya terkait kualitas makanan dan sistem distribusi.
Pemerintah kini terus berupaya memperkuat koordinasi antarinstansi demi memastikan bahwa program MBG berjalan dengan baik, transparan, dan menjangkau masyarakat secara merata.
Redaksi Energi Juang News
