Energi Juang News, Jakarta– Pemerintah mencatat defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp204,2 triliun hingga semester pertama tahun ini. Ini merupakan defisit pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang nilainya lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Defisit APBN 2025 itu setara dengan 0,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara batas toleransi defisit tahun ini ditetapkan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB nasional.
Sebagai perbandingan, pada semester pertama tahun 2024, defisit hanya tercatat sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB.
Penerimaan Pajak dan Dividen Jadi Sorotan
Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (1/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa penyebab utama defisit adalah penurunan penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak pada Januari dan Februari 2025.
“Kontraksi penerimaan terjadi cukup dalam pada awal tahun ini,” ujar Sri Mulyani, yang akrab disapa Bu Ani.
Selama enam bulan pertama 2025, total belanja negara telah mencapai Rp1.406 triliun, atau 38,8 persen dari target tahunan. Di sisi lain, pendapatan negara baru berada di angka Rp1.201,8 triliun atau sekitar 48,3 persen dari target, menurun jika dibandingkan dengan capaian semester pertama dalam tiga tahun terakhir.
Dua Penyebab Utama Defisit
Bu Ani menyebut dua faktor signifikan yang memperparah defisit APBN 2025:
Gagalnya kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang seharusnya dapat menyumbang Rp71 triliun ke kas negara. Kenaikan tersebut ditunda, sehingga tidak ada tambahan penerimaan dari sektor itu.
Alih kelola dividen BUMN ke Danantara. Menurutnya, negara kehilangan potensi pemasukan sekitar Rp80 triliun dari dividen perusahaan pelat merah karena kini dikelola oleh lembaga investasi tersebut.
“Pendapatan negara menurun drastis karena batalnya PPN 12 persen dan hilangnya dividen BUMN akibat dialihkan ke Danantara. Total tekanannya sekitar Rp150 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Dengan kondisi ini, pemerintah menghadapi tantangan berat untuk menyeimbangkan neraca keuangan hingga akhir 2025.
Redaksi Energi Juang News
