Energi Juang News, Jakarta– Isu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kembali mengemuka. Walhi Kalimantan Barat (Kalbar) menilai wacana tersebut justru menghadirkan ancaman besar bagi rakyat.
Dalam program Mozaik Indonesia Green Radio RRI Pro 1 Pontianak, Minggu (21/9/2025), Indra Syahnanda dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar menyampaikan penolakan keras. Menurutnya, proyek PLTN tidak hanya berbicara soal energi, melainkan menyangkut keselamatan hidup masyarakat.
“Risikonya sangat besar. Bila terjadi kebocoran, dampak pertama dirasakan rakyat kecil,” ungkap Indra. Ia menegaskan, kelompok masyarakat yang bergantung pada alam akan paling rentan terkena dampak.
Sektor pertanian, perikanan, hingga pariwisata disebut sebagai bidang yang paling terancam. Ketika laut, sungai, dan tanah tercemar, maka keberlangsungan hidup warga akan terganggu.
Indra juga menyoroti ketiadaan kajian lingkungan yang transparan. Kalbar, lanjutnya, merupakan wilayah yang rentan banjir dan gempa. Bila PLTN dipaksakan, risiko bencana bisa semakin fatal.
“Bagaimana pemerintah menjamin keamanan jangka panjang jika kondisi alam rawan?” katanya menegaskan.
Tak hanya persoalan teknis, Walhi menilai pemerintah abai melibatkan masyarakat. Padahal, warga sekitar mestinya menjadi pihak utama dalam pengambilan keputusan pembangunan.
“Masyarakat tidak boleh sekadar dijadikan objek proyek,” tambah Indra. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik.
Sebagai jalan keluar, Walhi mendorong pengembangan energi terbarukan. Energi surya, angin, dan biomassa dipandang lebih aman serta sesuai dengan potensi besar Kalbar.
“Kalau soal sumber daya, kita punya modal sangat besar. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik yang serius,” ucapnya.
Melalui siaran radio itu, Walhi mendesak pemerintah menghentikan rencana PLTN. Mereka menekankan agar fokus diarahkan pada energi berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan.
“Keselamatan rakyat jauh lebih penting daripada proyek berisiko tinggi,” pungkas Indra.
Energi Juang News
