Energi Juang News, Jakarta– Kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di sejumlah daerah. Lonjakan insiden ini memicu desakan publik agar pemerintah segera melakukan evaluasi total sebelum program dilanjutkan.
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menilai perlu ada moratorium atau penghentian sementara program MBG. Menurut CEO CISDI, Diah Saminarsih, kasus yang terungkap hanyalah puncak gunung es karena hingga kini belum ada dasbor pelaporan publik yang transparan.
“Masalah utama MBG adalah target penerima manfaat yang terlalu masif, 82,9 juta orang pada akhir 2025. Ambisi ini membuat program dijalankan tergesa-gesa tanpa memperhatikan kualitas tata kelola dan distribusi makanan,” kata Diah, 19 September 2025.
CISDI mencatat sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, sudah ada 5.626 kasus keracunan makanan terkait MBG di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi. Data ini diperoleh dari pemantauan media dan laporan resmi dinas kesehatan setempat.
Meski dirancang meningkatkan gizi masyarakat, program MBG disebut tidak dipersiapkan secara matang dari segi regulasi, keamanan pangan, serta sistem pengawasan. Hingga kini, payung hukum berupa peraturan presiden belum diterbitkan, sehingga koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah menjadi lemah.
CISDI menilai evaluasi akan lebih efektif jika program dihentikan sementara. Pemerintah yang bersikeras menjalankan program sembari berjalan justru memperbesar risiko kasus keracunan terus bertambah.
Senada dengan CISDI, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra juga meminta program MBG dihentikan sementara hingga pedoman dan mekanisme pengawasan benar-benar dijalankan. Jasra memperingatkan, bila pemerintah tidak mengambil langkah tegas, ancaman terhadap kesehatan anak-anak akan semakin besar dan hak mereka sulit dipulihkan.
Energi Juang News
