Energi Juang News, Jakarta – PDI Perjuangan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa calon wakil kepada daerah. Wacana itu dilontarkan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB yang mengusulkan agar Pilkada hanya diikuti calon kepala daerah tanpa calon wakil kepala daerah.
“Kami enggak setuju,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat ditemui di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, Senin (10/8).
Hasto menjelaskan substansi reformasi Pilkada lahir dari semangat yang menyelamatkan kedaulatan dari tangan penguasa ke tangan rakyat.
Ia menyebut konsep kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah melekat dalam sistem meskipun dalam praktiknya sering muncul persoalan antara keduanya setelah terpilih.
“Jadi substansi Pilkada itu kan lahir dari semangat reformasi. Kedaulatan yang sebelumnya ditentukan oleh penguasa. Kemudian kedaulatan ya berada di tangan rakyat,” ucap Hasto.
“Ya konsep kepala dan wakil ini kan sesuatu yang sudah melekat. Dan sesuatu yang hidup meskipun di dalam praktik setelah pemilihan banyak juga persoalan yang muncul antara kepala daerah dan wakil kepala daerah,” lanjutnya.
Menurut Hasto, isu yang lebih mendesak bagi PDI Perjuangan bukan soal peniadaan jabatan wakil kepala daerah, melainkan bagaimana mempersiapkan calon calon kepala daerah secara sistemik agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dicalonkan, dengan partai berperan sebagai wadah pelatihan calon pemimpin.
“Isu yang terpenting bagi PDI Perjuangan sebenarnya adalah yang pertama bagaimana kita menyiapkan calon-calon kepala daerah secara sistemik. Bagaimana setiap warga negara punya hak untuk dicalonkan dan partai sebagai sarana untuk menggembleng calon-calon pemimpin tersebut,” ujarnya.
Selain soal penyiapan calon, Hasto juga menyoroti pentingnya menekan biaya politik tinggi dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. PDI Perjuangan mengklaim telah membangun mekanisme sekolah partai dan aturan internal untuk mencegah praktik jual-beli rekomendasi, dengan kepala daerah dari PDI Perjuangan disebut tidak mengeluarkan dana khusus untuk proses tersebut karena mengandalkan mekanisme gotong-royong partai.
Juga muncul persoalan biaya politik tinggi dengan kondisi fiskal negara saat ini, yang menurutnya terdampak oleh sejumlah program pembangunan infrastruktur pada era sebelumnya seperti proyek kereta cepat dan transfer ibu kota. Ia menilai anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pendidikan vokasi seharusnya menjadi prioritas yang lebih penting. Ia juga menyinggung soal politik tata ruang dan pentingnya menjaga lahan pertanian, dengan mencontohkan kebijakan transportasi massal berbasis kereta api di Belanda yang menurutnya tidak mengubah fungsi lahan sawah menjadi kawasan industri.
Hasto menegaskan keberadaan jabatan wakil kepala daerah tetap diperlukan sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan, termasuk untuk mencegah kondisi darurat seperti kepala daerah yang berhalangan menjalankan tugas. “Jadi, bukan kemudian meniadakan salah satu jabatan. Karena juga harus memikirkan kalau terjadi kondisi darurat. Misalnya kepala daerah berhalangan, kan kita harus ada mekanisme. Itu sudah masuk ke dalam kultur tata pemerintahan kita. Itu pandangan PDI Perjuangan. Jadi, kami enggak setuju,” ujarnya.
Redaksi Energi Juang News
