Energi Juang News, Jakarta– Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti tajam praktik penggunaan sirene dan strobo kendaraan pejabat yang sering disebut “tottot-wukwuk”. Menurutnya, fenomena ini bukan sekadar masalah kecil, tetapi simbol ketidakadilan yang mencerminkan adanya perlakuan istimewa di tengah masyarakat.
Ia menilai penolakan publik terhadap praktik ini wajar, sebab di saat rakyat berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, muncul pemandangan konvoi pejabat yang seolah bebas aturan. “Ada kesan rakyat hanya penonton di negara ini, sementara pejabat dapat hak istimewa,” tegasnya dalam sebuah kanal YouTube, Rabu (24/9/2025).
Gelombang kritik terhadap sirene pejabat semakin besar pasca demonstrasi Agustus lalu. Menurut Adi, masyarakat kini lebih sadar akan ketidakadilan dan berani menyuarakan penolakan melalui media sosial maupun aksi langsung.
Ia juga menyoroti efek nyata dari kesadaran publik ini, termasuk kritik terhadap tunjangan DPRD yang dianggap berlebihan hingga kebijakan daerah yang mulai mendapat perlawanan. “Ini menunjukkan lahirnya kelompok kritis yang berani bicara,” ujarnya.
Selain itu, Adi menilai jurang ekonomi semakin memperburuk keadaan. Rakyat biasa harus membayar pajak dan terjebak macet, sementara pejabat dengan pengawalan khusus bebas melenggang. “Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, pejabat kian berkuasa,” katanya.
Prayitno menegaskan, alasan pejabat memakai sirene agar tidak terlambat rapat tidak bisa diterima. Ia mencontohkan rakyat biasa rela bangun subuh agar tidak terlambat bekerja. “Pejabat pun seharusnya bisa berangkat lebih awal, bukan mengandalkan privilege,” jelasnya.
Meski begitu, Adi setuju sirene tetap dipakai dalam kondisi darurat, seperti ambulans atau pemadam kebakaran. Ia mengapresiasi langkah pemerintah dan partai politik yang mulai mengevaluasi penggunaan sirene pejabat.
“Praktik ini harus dihentikan, karena hanya menciptakan kelas sosial baru. Rakyat seolah hanya penyewa di negeri sendiri,” pungkasnya.
Energi Juang News
